(VOVworld) – Pada Kamis (3 Juli), Duta Besar Le Hoai Trung, Kepala Perwakilan Tetap Vietnam di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terus meminta kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Ban Ki-moon supaya mengedarkan dua naskah sebagai dokumen resmi Majelis Umum Keamanan PBB angkatan ke-68 untuk menunjukkan secara jelas pendirian Vietnam tentang penempatan secara tidak sah anjungan minyak Haiyang Shiyou 981 oleh Tiongkok di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam; menegaskan kedaulatan Vietnam terhadap kepulauan Hoang Sa (Paracels), menolak klaim Tiongkok yang tidak punya dasar hukum dan sejarah tentang kedaulatan terhadap kepulauan ini.

Dalam naskah pertama, Vietnam memprotes Tiongkok yang menempatkan secara tidak sah anjungan minyak Haiyang Shiyou 981, gigih menolak semua, baik dalam kenyataan maupun hukum, argumentasi-argumentasi Tiongkok yang disebutkan dalam naskah-naskah yang dilampirkan dalam surat-surat pada 22 Mei dan 9 Juni lalu yang dikirim oleh Wakil Kepala Perwakilan Tetap Republik Rakyat Tiongkok kepada Sekjen PBB. Vietnam beranggapan bahwa Tiongkok sedang meningkatkan ketegangan di Laut Timur dengan tindakan-tindakan pelanggaran terhadap hukum internasional ketika menempatkan secara tidak sah anjungan minyak Haiyang Shiyou 981 di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam dimana Vietnam mempunyai hak-hak sebagai satu negara pantai menurut ketentuan Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982.

Naskah kedua menyinggung kedaulatan Vietnam terhadap kepulauan Hoang Sa dan sepenuhnya menolak baik dalam kenyataan maupun hukum semua tuntutan Tiongkok yang tidak ada punya hukum dan bukti sejarah tentang kedaulatan Tiongkok terhadap kepulauan Hoang Sa yang disebutkan dalam naskah Wakil Kepala Perwakilan Tetap Republik Rakyat Tiongkok kepada Sekjen PBB pada 22 Mei dan 9 Juni lalu. Dalam naskah kedua ini, Kementerian Luar Negeri Vietnam telah menunjukkan secara jelas semua dokumen sejarah yang tidak cocok dengan klaim kedaulatan Tiongkok terhadap kepulauan Hoang Sa; menegaskan bahwa semua dokumen Tiongkok yang diacukan untuk membuktikan apa yang dinamakan sebagai “kedaulatan” mereka terhadap kepulauan Hoang Sa (Vietnam) adalah tidak punya sumber yang jelas, tidak akurat dan dijelaskan secara semaunya sendiri oleh Tiongkok. Semua dokumen ini juga tidak membuktikan bahwa Tiongkok telah menegakkan kedaulatan terhadap kepulauan Hoang Sa pada saat ia masih merupakan satu wilayah tanpa pemilik. Sebaliknya, catatan-catatan sejarah menunjukkan bahwa kedaulatan Tiongkok belum pernah memiliki kepulauan Hoang Sa.

Sementara itu, Vietnam telah mengeluarkan secara terbuka bahan-bahan sejarah yang benar bahwa Vietnam telah menegakkan kedaulatan terhadap kepulauan Hoang Sa sejak ia masih merupakan wilayah tanpa pemilik. Vietnam juga mengeluarkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kepulauan Hoang Sa tidak diserahkan kepada Tiongkok di konferensi-konferensi internasional sebelum dan setelah Perang Dunia kedua.

Naskah kedua tersebut juga menegaskan bahwa Vietnam belum pernah mengakui kedaulatan Tiongkok terhadap kepulauan Hoang Sa, menunjukkan secara jelas bahwa Tiongkok telah sengaja memutar-balikkan sejarah dan menginterpretasikan sejarah secara salah ketika mengutip Surat Dinas Almarhum Perdana Menteri Vietnam, Pham Van Dong pada tahun 1958 dan beberapa bahan serta cetakan yang diterbitkan di Vietnam sebelum tahun 1975 guna memperkokoh klaim Tiongkok terhadap kepulauan Hoang Sa. Surat Dinas Almarhum Perdana Menteri Pham Van Dong sama sekali tidak menyebut kedaulatan terhadap dua kepulauan Hoang Sa atau Truong Sa./.