(VOVworld) - Ketika mengadakan temu kerja dengan Departemen Ekonomi Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (KS PKV), pada Rabu (19 Maret), tentang beberapa tugas  titik berat dan arah besar  dalam proses perkembangan ekonomi Tanah Air, Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Tan Dung minta perhatian agar Departemen Ekonomi KS PKV perlu menggerakkan  kearifan dan sumbangan dari semua badan,  organisasi dan ilmuwan untuk melakukan secara baik fungsi  memberikan masukan dan verifikasi.

Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Tan Dung
mengadakan temu kerja dengan Departemen Ekonomi KS PKV
(Foto: doisongphapluat.com)

Di atas dasar semangat ini,  Perdana Menteri Nguyen Tan Dung  menegaskan: Pemerintah mendukung dan  dengan inisiatif berkoordinasi  dengan Departemen tersebut  melaksanakan target umum  ialah mendorong perkembangan  sosial-ekonomi Tanah Air.  Perdana Menteri Nguyen Tan Dung   setuju  membentuk  Badan Pengarahan evaluasi masa 5 tahun pelaksanaan Resolusi Sidang Pleno ke-6 KS PKV angkatan ke-10  mengenai terus menyempurnakan institusi ekonomi pasar menurut arah sosialisme dan menuntut agar menggelarkan tugas ini  menurut rencana yang telah ditetapkan.

Perdana Menteri  NguyenTan Dung menunjukkan:  Kalau ingin melakukan indutrialisasi, modernisasi, maka salah satu diantara pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan ialah terus mengembangkan  perekonomian pasar  menurut arah sosialisme. Salah satu diantara factor-faktor penting, pertama-tama harus  melaksanakan  secara tepat  hukum  pasar, khususnya harga barang. Negara akan menggunakan semua instrument untuk melakukan akomodasi dengan tujuan menjamin  kesetaraan dan kemajuan masyarakat, khususnya  memberikan bantuan langsung kepada kaum miskin, orang-orang yang mendapat kebijakan prioritas, mempersempit  kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Perdana Menteri juga minta perhatian supaya  proses  melakukan evaluasi  Resolusi tersebut harus berkaitan dengan kepemimpinan menyeluruh dari Partai, membangun Negara hukum sosialis di atas dasar supremasi hukum, mengembangkan hak demokrasi dari rakyat  dan membela  secara lebih baik  hak warga negara./.