(VOVworld) - Pada Senin 6 Agustus, Menteri Keuangan Yunani Yannis Stournaras mengumumkan bahwa Pemerintah  Koalisi negara ini memutuskan mengesahkan Undang-Undang baru untuk mendorong program swastanisasi  yang  masih terus ditunda susah sejak lama, meskipun ini merupakan salah satu diantara syarat-syarat untuk membantu  Yunani mendapat bantuan  gagal bayar dari Uni Eropa dan Dana Moneter Internasional (IMF).

Menteri Stournaras  memberitahukan bahwa setelah pertemuan dengan para pemimpin tiga partai dalam koalisi yang berkuasa, Perdana Menteri Antonis Samaras telah mengusulkan menyusun  satu Undang-Undang terdiri dari 77 pasal yang bersangkutan dengan  manajemen untuk mendorong program di atas. Dibawah tekanan dari Uni  Eropa dan IMF, Yunani terpaksa memobilisasi Euro 19 miliar (sama dengan USD 24 miliar) dari sekarang sampai  tahun 2015, melalui penjualan harta benda milik negara untuk turut mengurangi utang publik.

Dalam satu perkembangan bersangkutan, Yunani sedang menghadapi “beban” migran ilegal ketika pada hari yang sama, polisi Yunani telah menangkap kira-kira 1.600 migrant ilegal dalam operasi pengontrolan terhadap “gelombang migran ilegal yang sedang melanda” sehingga  mengancam secara serius situasi keamanan dan  sosial Tanah Air yang sedang tenggelam dalam krisis utang publik. Direncanakan, jumlah migran ilegal itu akan dipindah ke kamp-kamp tahanan sementara di dekat perbatasan Turky sebelum diusir ke negerinya./.