(VOVworld) – Lokakarya internasional dengan tema “Segi-segi hukum yang bersangkutan dengan peristiwa Tiongkok menempatkan anjungan minyak Haiyang Shiyou 981 di wilayah laut Vietnam”telah diadakan di kota Ho Chi Minh pada Sabtu (26 Minggu. 14 referat yang disampaikan di depan 3 sesi sidang berfokus pada 3 tema pokok: Hukum internasional dan peritsitwa Tiongkok menempatkan anjungan minyai Haiyang Shiyou 981; Menangani semua sengketa dengan langkah politik dan dilomatik dalam hukum internasional; Menangani sengketa dengan langkah hukum dalam hukum internasional.

Para hadirin menilai penempatan anjungan minyak Haiyang Shiyou 981 secara tidak sah oleh Tiongkok di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam baru-baru ini telah menimbulkan pengaruh serius terhadap perdamaian, keamanan, keselamatan maritim, penerbangan dan perdagangan internasional pada umumnya dan kawasan Asia Tenggara pada khususnya. Tidak ada negara manapun yang menyokong tindakan ini, karena Tiongkok telah melanggar secara serius hak kedaulatan dan hak yurisdiksi Vietnam, melanggar Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS) dan Deklarasi tentang perilaku para pihak di Laut Timur (DOC). Semua negara ASEAN perlu bersolidaritas, bersatu untuk bersama dengan Tiongkok menandatangani Kode Etik tentang Laut Timur (COC) untuk mencegah dan memecahkan akibat semua perselisihan tentang wilayah, bersamaan itu, menggerakkan negara-negara di luar kawasan ASEAN menyokong proses penanganan dengan langkah damai. Ibu Jeanne Mirer, Ketua Asosiasi Ahli Hukum Demokrat dunia mengatakan: “Semua perjanjian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional mempunyai ketentuan-ketentuan untuk menangani dengan langkah damai semua sengketa seperti ini, meminta kepada semua negara anggota harus memecahkan secara damai semua masalah yang bersangkutan dengan kekayaan alam nasional. Saya mengharapkan bahwa semua negara ASEAN mendapat kebulatan pendapat dan menyediakan penanggapan tinggi, hal ini akan menjadi tekanan terhadap Tiongkok”.

Semua pendapat pada lokakarya ini juga menekankan bahwa Laut Timur merupakan jalur maritim urat nadi internasional dan mempunyai posisi geografi dan politik teramat penting. Oleh karena itu, mempertahankan lingkungan yang damai, bekerjasama dan berkembang di Laut Timur merupakan kewajiban internasional untuk semua negara dan merupakan faktor yang penting untuk menjamin keamanan, kebebasan maritim dan penerbangan internasional.  Walaupun dari tanggal 15 Juli 2014, anjungan minyak Haiyang Shiyou 981 telah ditarik keluar dari zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam, tapi tindakan ini telah menciptakan satu preseden yang jelek dalam hubungan hukum internasional. Oleh karena itu, untuk berinisiatif menghadapi semua situasi serupa yang bisa terjadi, setelah semua langkah diplomatik, Vietnam perlu memberikan penilaian secara lengkap semua bukti hukum dan memadukan penilaian opini umum internasional yang menyokong klaimnya tentang kedaulatan yang sah di Laut Timur. Pierre Schifferli, Kepala Kantor Pengacara Schifferli Avocat, Swiss mengatakan: “Semua dokumen menunjukkan bahwa Vietnam mempunyai kedaulatan terhadap dua kepulauan Hoang Sa (Paracels) dan Truong Sa (Spratly). Hal ini juga mendapat pengakuan dari sejarah dan hukum internasional. Masalahnya ialah walaupun Vietnam meminta supaya menetapkan secara jelas kedaulatan wilayah nasional, maka Tiongkok akan menegasinya dan menolak penetapan dalam keadaan ini. Tiongkok menyatakan bahwa telah menyelesaikan pekerjaan eksplorasi dan memulainya di tempat lain, tapi juga tidak jauh dari pulau Tri Ton di kepulauan Hoang Sa milik Vietnam. Oleh karena itu, Pemerintah Vietnam mengerti sangat jelas bahwa hal ini belum berakhir dan tahu tentang apa yang harus dilakukan”.

Semua petisi dari para sarjana dan hadirin lokakarya ini akan disampaikan kepada badan-badan Vietnam yang bersangkutan dan organisasi-organisasi internasional./.