(VOVworld) – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanahan (amandemen) merupakan salah satu diantara empat isi menonjol dan penting dalam persidangan ke-6 Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-13 yang sedang berlangsung di kota Hanoi. Direncanakan, para anggota majelis akan melakukan pemungutan suara untuk mengesahkan RUU tersebut pada 29 November ini, sebagai pengganti Undang-Undang (UU) tentang Pertanahan tahun 2003, guna memenuhi tuntutan pengembangan sosial-ekonomi, meningkatkan daya guna dan hasil guna manajemen Negara terhadap pertanahan serta menangani sangkutan-sangkutan dalam mengelola dan menggunakan tanah, mengurangi kasus-kasus gugatan di bidang ini.
Seorang anggota majelis memberikan sumbangan pendapat tentang RUU ini
(Foto: nld.com.vn)
MN menggunakan 3 persidangan untuk membahas RUU tentang Pertanahan (amandemen)
RUU tentang Pertanahan (amandemen) adalah RUU yang punya arti penting istimewa, adalah RUU yang sangat sulit, dengan liputan yang luas, berpengaruh langsung terhadap keamanan, politik, ketertiban, keselamatan seluruh masyarakat dan kehidupan seluruh rakyat. Oleh karena itu, setelah dua persidangan ke-4 dan persidangan ke-5 MN Vietnam angkatan ke-13 dan satu kali pengambilan sumbangan pendapat seluruh rakyat, MN Vietnam tetap belum mengesahkan RUU ini seperti proses biasa, tapi sekali lagi melakukan perbahasan dalam persidangan ke-6 ini.
Menurut penilaian banyak pakar, RUU tersebut telah disusun dengan proses yang sangat teliti, ilmiah dan bertanggung jawab. Sependapat dengan penilaian ini, dalam acara pembukaan persidangan ke-6 MN Vietnam angkatan ke-13, Ketua MN Vietnam, Nguyen Sinh Hung telah menegaskan: “RUU (amandemen) ini punya skala revisi yang luas, berpengaruh langsung terhadap perkembangan ekonomi dan kestabilan politik. Ini merupakan satu UU yang mendapat perhatian dan sumbangan pendapat yang luas dari berbagai lapisan rakyat. MN telah menggunakan 3 persidangan untuk membahas dan memberikan pendapat, bersamaan itu memberikan bimbingan untuk terus mempelajari, mencatat dan memperjelas secara serius sumbangan pendapat rakyat dan para anggota majelis pada persidangan ke-5 dan Konferensi para anggota MN khusus untuk menyempurnakan RUU ini”.
UU tentang Pertanahan (amandemen) memkombinasikan secara harmonis kepentingan negara dan rakyat
Tentang isinya, RUU tentang Pertanahan (amandemen) pada pokoknya sudah cukup mendasar dan menyeluruh, berfokus pada masalah-masalah besar seperti: kepemilikan tanah, hak Negara dengan martabat sebagai Wakil pemilik tanah; hak dan kewajiban pengguna tanah. Semua ketentuan tentang pengelolaan, perancangan, penggunaan tanah pada umumnya dan setiap jenis tanah pada khususnya; memperbarui dan meningkatkan konektivitas dan kesinkronan antara perancangan penggunaan tanah dengan semua perancangan cabang dan bidang. Waktu dan taraf penyerahan tanah untuk setiap jenis tanah. Mengubah ketentuan kebijakan keuangan tentang tanah, tentang harga tanah, penentuan harga tanah, mengadakan lelang hak penggunaan tanah. Merevisi ketentuan tentang penarikan kembali tanah, pemberian kompensasi, bantuan dan relokasi.
Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Vietnam, Nguyen Minh Quang, mengatakan: “Dalam UU tentang Pertanahan kali ini ada banyak hal baru, khususnya yang bersangkutan dengan kebijakan tentang penarikan kembali tanah, kebijakan tentang pemberian kompensasi, harga tanah, dan sebagainya. Ini merupakan serentetan masalah baru. Semua masalah ini disepakati di atas dasar semangat demi kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Pada waktu lalu, kita menarik kembali tanah demi tujuan pengembangan sosial-ekonomi dan usaha ini telah memberikan sumbangan yang sangat besar kepada perkembangan ekonomi Tanah Air pada tahun-tahun belakangan ini. Tapi di samping itu masih ada banyak masalah yang bersangkutan dengan kepentingan rakyat, sehingga menimbulkan kasus-kasus pengaduan. Dalam UU baru ini, semua masalah ini akan diatasi. Kali ini, penarikan kembali tanah ditentukan secara sangat ketat”.
Menyiapkan payung hukum untuk menggelarkan UU
Bersamaan dengan revisi terhadap isi, semua syarat hukum untuk menggelarkan secara kondusif UU tentang Pertanahan (amandemen) sudah siap ketika MN mengesahkan RUU ini. Menteri Nguyen Minh Quang memberitahukan: “Persiapan dilakukan secara sangat giat. Sampai sekarang, badan fungsional telah menyampaikan 5 rancangan Peraturan Pemerintah kepada para anggota majelis, diantaranya ada satu Peraturan tersendiri tentang harga tanah. Semua dokumen ini meski masih memerlukan waktu untuk direvisi, tapi dalam waktu kira-kira 6 bulan lagi akan selesai, disertai berbagai Surat Edaran dari kementerian dan antar-kementerian”.
Pertanahan merupakan masalah besar, rumit dan sangat sensitif. Hasil evaluasi selama kira-kira 10 tahun pelaksanaan UU tentang Pertanahan tahun 2003 telah menunjukkan banyak masalah dalam sistim hukum tentang pertanahan. Bersamaan itu, statistik juga menunjukkan bahwa ada dari 70% sampai 80% surat pengaduan dan tuduhan pada waktu lalu bersangkutan dengan bidang ini. Oleh karena itu, kalau MN membahas secara teliti RUU tentang Pertanahan (amandemen) adalah hal yang perlu untuk menciptakan payung hukum yang lebih sempurna lagi guna menangani semua masalah yang masih ada sekarang, menjamin perkembangan yang berkesinambungan Tanah Air pada periode integrasi internasional./.