(VOVworld) - Pada Rabu (4 September), Komisi Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat (AS) telah mengesahkan resolusi yang membolehkan Presiden AS Barack Obama menggunakan kekerasan terhadap Suriah.
Gerak-gerik ini telah membuka jalan untuk membawa resolusi ke Senat dan Parlemen negara ini untuk melakukan pemungutan suara, bagian terakhir yang dilakukan Presiden Barack Obama dalam prosedur meminta pendapat Kongres untuk ikut serta pada perang di Suriah. Perkembangan tersebut bersama dengan pengerahan tentara pada hari- hari ini memperlihatkan bahwa waktu dimana AS memulai serangan terhadap Suriah sedang tiba sangat dekat.
Penyebab yang membuat Komisi Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat mengesahkan resolusi untuk membolehkan pemerintah pimpinan Presiden Barack Obama menggunakan kekerasan terhadap Suriah yalah pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia untuk melawan penduduk sipil. Namun, Resolusi ini tidak mengizinkan menggunakan pasukan infanteri dan menjelaskan bahwa tindakan militer hanya demi tujuan memberikan penangkalan kepada Suriah supaya tidak melaksanakan serangan-serangan dengan senjata kimia lagi. Menurut Resolusi tersebut, Presiden AS Barack Obama berhak mengeluarkan perintah melakukan satu serangan yang terbatas terhadap sasaran-sasaran militer Suriah selama 60 hari dan berhak memperpanjang waktu 30 hari lagi dengan beberapa syarat.
Dalam upaya meyakinkan Parlemen, Menteri Luar Negeri AS John Kerry, Menteri Pertahanan Chuck Hagel terus melakukan acara dengar pendapat di Komisi Hubungan Luar Negeri Parlemen AS. Sebelumnya, Presiden AS Barack Obama telah mendapat dukungan dua legislator papan atas Partai Republik, Ketua Parlemen John Boehner dan Legislator Eric Cantor ketika dua tokoh ini mendukung satu tindakan militer yang digerakkan secara giat oleh Gedung Putih. John Boehner juga mendesak rekan- rekannya supaya dalam satu pemungutan suara pada pekan mendatang mendukung haluan Gedung Putih untuk menggunakan kekerasan terhadap Suriah.
Sementara itu, kapal induk nuklir USS Nimitz dan grup kapal ofensif AS sedang menuju ke Laut Merah untuk membantu serangan yang dilakukan oleh AS terhadap Suriah. Sebelumnya, Angkatan laut AS telah menggelarkan kapal pengangkut pendaratan USS San Antonio yang mampu mengangkut helikopter dan ratusan serdadu pasukan marinir di kawasan Laut Tengah sebelah Timur, kawasan yang dimana pernah ada kehadiran 5 kapal induk yang diperlengkapi dengan rudal penjelajah yang siaga meluncurkan tembakan ketika Presiden AS Barack Obama mengeluarkan perintah.
Perkembangan yang menggembirakan seperti itu, tetapi tidak berarti pemerintah pimpinan Presiden Barack Obama akan mudah mencapai kesepakatan, baik dari Senat maupun Parlemen dalam pemungutan suara pada 9 September ini untuk menggelarkan serangan terhadap Suriah. Diantara dua lembaga Kongres AS, Senat dianggap sebagai pintu yang lebih mudah, karena semua legislator Partai Demokrat dipimpin oleh Presiden Barack Obama. Sementara itu, Parlemen dipimpin oleh Partai Republik yang menghimpun banyak legislator konservatif pernah mengepung semua politik negara dari Presiden Barack Obama di banyak bidang, ada kemungkinan akan terus merintangi rencana intervensi militerdari Presiden, tanpa memperdulikan pemimpin Parlemen mendukung Presiden Barack Obama. Senator Partai Republik Bob Corker menilai bahwa ini adalah waktu yang sulit bagi Presiden untuk menyerukan bantuan penuh dari Kongres.
Tentang opini umum AS, semua jajak pendapat memperlihatkan bahwa mayoritas penduduk AS tidkak mendukung serangan terhadap Suriah dan tidak percaya pada hasil perang. Hasil jajak pendapat terkini yang diumumkan oleh Reuters/Ipsos pada 3 Setember memberitahukan bahwa 56 persen responden telah mengatakan bahwa Washington DC jangan melakukan intervensi terhadap krisis, hanya adan 19 persen yang mendukung rencana-nya. Seiring dengan itu, semua demonstrasi anti perang telah terjadi di seluruh negara AS.
Pada aspek internasional, Pemerintah pimpinan Presiden Barack Obama juga menjumpai kesulitan yang tertentu. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) Ban Ki-moon menegaskan bahwa Piagam PBB hanya mengizinkan melakukan tindakan militer demi tujuan bela diri atau dengan kesepakatan Dewan Keamanan PBB. Serangan yang dilakukan AS terhadap Suriah bisa menciptakan instabilitas.
Sementara itu, Kepala Negara Rusia, Presiden Vladimir Putin menekankan bahwa kalau AS dan Barat mendapat bukti untuk menuduh Pemerintah Suriah, maka harus membawanya ke Dewan Keamanan PBB. Serangan militer yang dilakukan oleh AS tanpa kesepakatan PBB adalah satu perang agresi. Kepala negara Rusia juga tidak mengecualikan kemungkinan Moskwa akan memulihkan serah- terima rudal penangkis udara modern S-300 kepada Suriah. Bersamaan dengan pernyataan tersebut, Kementerian Pertahanan Rusia memutuskan meningkatkan jumlah kapal perang pengintai di Laut Tengah.
Tampak-nya, saat meluncurkan tembakan untuk memulai perang di Suriah sedang tiba sangat dekat. Kalau hal ini terjadi, sehingga akan membuat banyak penduduk sipil tewas, hal ini tidak bisa membela penuh dalih yang digunakan Pemerintah pimpinan Presiden Barack Obama untuk melakukan serangan terhadap Suriah./.