(VOVworld) – Hubungan antara dua bagian negeri Korea mengalami ketegangan kembali setelah Republik Korea memperingatkan akan mengadakan lagi aktivitas-aktivitas propaganda di kawasan perbatasan untuk melawan Republik Demokrasi Rakyat (RDR) Korea untuk memberikan balasan terhadap kasus dua serdadu Republik Korea yang menderita luka-luka berat dalam satu ledakan ranjau yang dipasang RDR Korea di zona demiliterisasi (DMZ) pada pekan lalu.
Dalam perkembangan terkini, pada Senin (10 Agustus), Jurubicara Kementerian Penyatuan Republik Korea, Jeong Joo-hee memberitahukan bahwa RDR Korea menolak menerima usul Republik Korea tentang mengadakan perundingan antar Korea, mekanisme dialog paling tinggi antara dua fihak.
Ketegangan terus berlanjut
Dua serdadu Republik Korea menderita luka-luka berat dalam satu ledakan ranjau pada 4 Agustus ini di bagian sebelah selatan DMZ, propinsi Gyeonggi (Republik Korea), ketika mereka sedang bertugas melakukan patroli secara rutin di kawasan ini. Pada jumpa pers pada Senin (10 Agustus), Brigadir Jenderal Koo Hong-mo, dari Gabungan Kepala Staff Tentara Republik Korea memberitahukan bahwa menurut hasil investigasi di lapangan, para serdadu RDR Korea telah menerobos batas militer yang sudah ditetapkan untuk memasang ranjau di dekat posisi penjagaan fihak pasukan Republik Korea di DMZ. Dia menekankan bahwa tindakan RDR Korea ini telah melanggar Perjanjian gencatan senjata dan permufakatan tidak saling menyerang antara dua bagian negeri Korea, bersamaan itu meminta kepada RDR Korea supaya minta maaf dan memberikan hukuman terhadap para penanggung jawab atas ledakan ranjau ini. Pada fihaknya, RDR Korea belum memberikan komentar apa-âp tentang hal ini .
Akibat-akibat dari kedua fihak
Pada hari Senin (10 Agustus) itu juga, Jurubicara Kementerian Pertahanan Republik Korea, Kim Min-seok menyatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu 11 tahun ini, Seoul memutuskan menjalankan kembali kampanye propaganda dengan pengeras suara di sepanjang perbatasan dengan RDR Korea. Dia menekankan: “Program siaran melalui pengeras suara hari ini menekankan bahwa ledakan yang melukai dua serdadu Republik Korea tersebut merupakan satu provokasi yang dilakukan Pyong Yang”.
Kalau kita tinjau ke belakang pada tahun 2004, Republik Korea dan RDR Korea telah sepakat menghentikan “perang propaganda di sepanjang perbatasan”. Sampai 2010, Seoul telah melakukan kembali kampanye propaganda itu dengan pengeras suara dan menyebarkan selebaran di sepanjang perbatasan untuk “memberikan balasan” terhadap RDR Korea setelah kasus tenggelamnya kapal perangnya, Cheonan yang dianggap Republik Korea bahwa kasus ini diakibatkan oleh torpedo dari Pyong Yang. Akan tetapi, kampanye ini telah dibatalkan karena RDR Korea mengeluarkan pernyataan bahwa kalau Republik Korea mengadakan kembali pengeras suara, tentara RDR Korea akan memberikan tembakan untuk menghancurkannya. Sekarang ini, masih belum jelas kampanye propaganda dengan pengeras suara di sepanjang perbatasan kali ini dilakukan dalam berapa lamanya, namun jelaslah bahwa tindakan ini sedang memburukkan hubungan yang memang sudah tegang antara dua bagian negeri selama ini.
Itu belum habis. Pada akhir pekan lalu, RDR Korea menyatakan akan menyesuaikan waktu standar lebih lambat 30 menit terbanding dengan waktu standar yang mulai digunakan dua bagian negeri Korea dari 15 Agustus ini, sehubungan dengan peringatan ultah ke-70 Pembebasan semenanjung Korea, satu hari raya besar dari dua bagian negeri Korea. Ketika memberikan reaksi terhadap gerak-gerik ini, Presiden Republik Korea, Park Geun-hye memperingatkan bahwa keputusan sefihak dari RDR Korea dalam menyesuaikan waktu standar mungkin akan mengorek lebih dalam perselisihan-perselisihan antara dua fihak, bertentangan dengan upaya menuju ke kerjasama antar-Korea dan usaha menyatukan secara damai dua bagian negeri Korea.
Perundingan dua bagian negeri Korea menjadi bertambah sulit.
Sampai sekarang ini, RDR Korea belum memasang lampu untuk melakukan perundingan dua bagian negeri Korea. Sebelumnya, pada 5 Agustus, Republik Korea menyampaikan surat dengan martabat sebagai Menteri Penyatuan Republik Korea kepada Badan Front Penyatuan RDR Korea yang isinya meminta supaya mengadakan perundingan tingkat tinggi antar para pejabat dua bagian negeri Korea guna membahas secara komprehensif masalah-masalah yang menjadi minat bersama. Akan tetapi, fihak RDR Korea masih belum menerima surat ini dengan alasan belum mendapat perintah dari badan pimpinannya.
Dulu, Pemerintah Republik telah menyatakan harapan bahwa hubungan antar dua bagian negeri Korea akan menjadi baik pada waktu mendatang, bersamaan itu menyatakan akan secara proaktif memberikan bantuan pada hubungan-hubungan antara dua bagian negeri Korea di bidang-bidang, misalnya kebudayaan dan olahraga. Pada pekan lalu, Ibu Lee Hee-bo, Istri Almarhum Presiden Republik Korea, Kim Dae-jung telah mengunjungi rumah sakit anak-anak, rumah sakit genekiologi dan persalinan, panti perawatan orang lansia, panti asuhan anak yatim piatu di Pyong Yang, memberikan alat-alat dan obat-obatan kepada anak-anak RDR Korea. Presiden Republik Korea, Park Geun-hye baru saja mendesak RDR Korea supaya ikut membangun jalan kereta api antar-Korea yang menghubungkan dengan Eropa melalui jalan kerata api lintas Siberia (Rusia). Sementara itu, 87 persen diantara 500 perusahaan Republik Korea yang ditanya telah menyatakan perhatian-nya tentang kemungkinan akan melakukan investasi di RDR Korea setelah dua bagian negeri Korea menjadi satu. Namun, ketegangan-ketegangan baru di semenanjung Korea akhir-akhir ini pasti akan menunda aktivitas-aktivitas temu pertukaran dan kerjasama ini.