(VOVWORLD) - Majelis Nasional (MN) Viet Nam baru saja memutuskan memundurkan waktu mempelajari dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Unit Administrasi -Ekonomi Istimewa Van Don, Bac Van Phong dan Phu Quoc pada persidangan ke-6 MN angkatan XIV untuk ada lagi waktu menyunting dan menyempurnakan RUU ini. Keputusan ini menunjukkan bahwa MN dan Pemerintah Viet Nam sangat mendengarkan pendapat-pendapat dari para pemilih, anggota MN dan rakyat, sungguh-sungguh demokratis dan obyektif dalam menyusun kebijakan dan undang-undang.
Lapangan pantai Van Don (Foto: Minh Nguyen/cafef.vn) |
Pembentukan tiga zona istimewa Van Don, Bac Van Phong dan Phu Quoc punya makna besar, tidak hanya memanfaatkan potensi untuk mengembangkan tiga zona ini, melainkan juga menciptakan daya sebar ke daerah-daerah lain di Viet Nam. Bersama dengan pembentukan tiga zona istimewa tersebut, semua mekanisme dan kebijakan baru, di antaranya ada institusi tentang mesin aparat administrasi untuk zona istimewa yang juga perlu dibentuk secara sinkron, sempurna dan sesuai dengan kecenderungan perkembangan.
Keputusan politik yang bertolak dari semangat dan aspirasi rakyat.
Jelaslah pembentukan 3 zona istimewa Van Don, Bac Van Phong dan Phu Quoc punya makna besar yang menurut itu desentralisasi akan menciptakan lingkungan bisnis yang efektif, punya pengaruh mendorong perkembangan Tanah Air. Oleh karena itu, Pemerintah dan badan-badan fungsional sangat berharap agar MN cepat mengesahkan RUU tersebut untuk menciptakan payung hukum guna memecahkan masalah-masalah yang praksis dalam membangun dan mengembangkan Tanah Air. Namun, ini merupakan RUU yang baru dan rumit, belum ada preseden; banyak ketentuan tentang mekanisme dan kebijakan dalam RUU bersifat terobosan tentang organisasi mesin aparat dan pandangan, pengarahan perkembangan dalam persyaratan melakukan integrasi internasional yang semakin ekstensif dan intensif serta pada latar belakang internasional dan regional yang mengalami banyak perkembangan yang rumit.
Pada latar belakang pendapat-pendapat yang dikeluarkan para anggota MN, pejabat veteran, pakar, ilmuwan dan pemilih tentang beberapa isi RUU ini masih berbeda-beda, Perdana Menteri Viet Nam, Nguyen Xuan Phuc ketika diinterviu oleh kalangan pers menegaskan akan mendengarkan semua pendapat dari rakyat untuk merevisi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam RUU supaya sesuai. Karena Vietnam belum pernah melaksanakan pola zona istimewa, oleh karena itu ketika membuat kebijakan, badan-badan fungsional harus melakukan sekaligus melaksanakan sambil menarik pengalaman dari kesuksesan dan kegagalan yang dialami oleh banyak negara untuk menjamin pembangunan zona istimewa mencapai sukses, memberikan kepentingan yang paling besar kepada Tanah Air dan rakyat. Perdana Menteri Pemerintah Viet Nam juga menegaskan: Ketika membuat RUU ini, Partai Komunis dan negara mencengkam pandangan ialah selalu meletakkan kepentingan Negara dan rakyat di atas segala-galanya.
Pemerintah dan MN telah menunjukkan semangat mengabdi rakyat pada saat penting ini. Usulan kepada Pemerintah dan MN supaya memundurkan waktu pengesahan RUU ini adalah hal yang patut dicatat, termanifestasikan sesuai dengan semangat demokratis, obyektif serta keputusan politik yang bertolak dari semangat dan aspirasi rakyat. Memundurkan waktu pengesahan RUU tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah dan MN telah mendengarkan fikiran dan aspirasi rakyat dengan semangat yang sangat reseptif, menjunjung tinggi semua pendapat yang bernilai dari para pakar dan pakar hukum. Oleh karena itu, rakyat tidak ada alasan untuk tidak percaya, menaruh harapan pada keputusan politik dari MN dan Pemerintah pada waktu mendatang. Ketika MN memutuskan memundurkan waktu pengesahan RUU ini, Ketua MN Nguyen Thi Kim Ngan bersamaan itu berseru kepada rakyat supaya tenang dan percaya pada keputusan Partai Komunis dan Negara karena ketika menyusun beberapa RUU, MN selalu mendengarkan pendapat-pendapat rakyat.
Menghormati demokrasi dan menjaga disiplin dan hukum Negara.
Memundurkan waktu pengesahan RUU tersebut memanifestasikan sensitivitas, di atas aspirasi dari para anggota MN, dari rakyat dan para pemilih untuk memeriksa kembali, memberikan penilaian dan menjamin semua kebijakan yang ketat, sinkron, berhasil-guna dan implementatif ketika undang-undang ini diesahkan. Soal belum mengesahkan undang-undang juga perlu untuk dipelajari dan disempurnakan lagi untuk menjamin sifat terobosan dari kebijakan dan ketika dilaksanakan akan segera mengembangka pengaruhnya, tidak menciptakan potensi risiko dari segi kebijakan. Hal ini harus dilihat secara jelas dan menunjukkan penghargaan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia dari Partai Komunis dan Negara Viet Nam.
Bersamaan itu, dengan memundurkan waktu pengesahan RUU ini, MN dan Pemerintah Viet Nam juga memberi bimbingan kepada semua kementerian, instansi dan daerah supaya mengelola secara ketat penggunaan tanah di daerah-daerah yang direncanakan akan membentuk zona istimewa, aktif menggelarkan pekerjaan mempersiapkan sumber daya dan persyaratan penjaminan agar ketika semua undang-undang dan resolusi diesahkan bisa segera dilaksanakan, bersamaan itu memperkuat pekerjaan informasi dan sosialiasai secara jelas tentang masalah-masalah yang mendapat perhatian dari para pemilih dan rakyat untuk menciptakan kebulatan pendapat tinggi terhadap isi-isi yang tercantum dalam RUU.