(VOVworld) – Setelah beberapa orang yang ditangkap dan diinvestigasi oleh badan keamanan Vietnam tentang tindakan “menyalah-gunakan hak-hak kebebasan demokrasi, melanggar kepentingan Negara, hak dan kepentingan yang sah dari organisasi warga negara” menurut pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, beberapa blogger dan organisasi internasional terus-menerus memfitnah Vietnam  menggunakan pasal-pasal tentang keamanan nasional untuk membatasi rakyat melaksanakan hak-hak sipil, politik, hak kebebasan berbicara dan kebebasan menggunakan internet. Yang lebih mentertawakan lagi ialah mereka mengimbau kepada Vietnam supaya segera membebaskan orang-orang ini. 

          

          Hukum internasional telah menentukan harus menjamin hak kebebasan berbicara untuk warga negara. Akan tetapi, hukum internasional juga menentukan bahwa hak pribadi bisa dibatasi. “Deklarasi dunia tentang hak azasi manusia tahun 1948”  pernah menulis “ Setiap orang pada saat memperoleh semua hak dan kebebasan pribadi, harus terkena pembatasan yang ditentukan undang-undang guna menjamin pengakuani dan penghormatan hak dan kebebasan orang lain dan sesuai dengan tuntutan yang layak tentang moral, ketertiban publik dan kesejahteraan bersama dalam satu masyarakat demokratis”. “Konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik tahun 1966”  juga menentukan: “Pelaksanaan hak kebebasan berbicara disertai dengan kewajiban-kewajiban dan tanggung-jawab khusus. Oleh karena itu, harus terketa beberapa pembatasan tertentu untuk menghormati hak-hak atau prestise orang lain, menjamin keamanan nasional atau ketertiban publik”.  Dengan demikian, ketentuan Negara Vietnam tentang “hak kebebasan berbicara” dalam Undang-Undang Dasar tahun 1992 adalah hal wajar yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1999 menunjukkan ketentuan-ketentuan khusus tentang hak kebebasan berbicara dalam pasal 88 dan pasal 258 juga merupakan hal-hal yang sepenuhnya sesuai dengan kebiasaan internasional. Oleh karena itu, ketika bersuara membela orang-orang yang baru saja ditangkap oleh badan keamanan Vietnam menurut pasal 88 dan pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Vietnam, maka para blogger dan organisasi internasional, yang tipikal ialah Organisasi Pemantauan Hak Azasi Manusia, Organisasi Wartawan Tanpa Perbatasan perlu diketahui bahwa orang-orang ini telah melanggar hukum Vietnam. Hukuman yang  serius terhadap orang-orang ini karena mereka telah  “menyalah-gunakan hak-hak kebebasan, demokrasi, melanggar kepentingan Negara, hak dan kepentingan yang sah dari organisasi warga negara”  jadi bukanlah karena mereka telah “mencela pemerintah”  atau mereka sendiri adalah “pejuang-pejuang demi demokrasi, hak azasi manusia”  seperti yang diuar-uaktan oleh organisasi-organisasi ini.

          Hal yang patut dikutuk ialah organisasi-organisasi internasional seperti Organisasi Pemantauan Hak Azasi Manusia dan Organisasi Wartawan Tanpa Perbatasan dan lain-lain telah sengaja menyalah-gunakan kasus-kasus menurut pasal 88 dan 258 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Vietnam untuk memfitnah masalah hak azasi manusia dan kebebasan berbicara di Vietnam.

          Pekerjaan-pekerjaan yang perlu dilakukan oleh organisasi-organisasi tersebut ialah mengajukan kenyataan-kenyataan obyektif, jadi bukanlah membela orang-orang yang melanggar hukum, menyalah-gunakan hak-hak kebebasan, demokrasi untuk memutar-balikkan garis politik dan haluan Negara, menodai citra negara Vietnam yang sedang berkembang dengan bungkus sebagai blogger seperti yang dilakukan oleh organisasi-organissi ini adalah bertujuan untuk menarik keuntungan.

          Sekali lagi harus ditegaskan, semua hak sipil, politik, hak kebebasan berbicara, kebebasan menggunakan internet dari semua warga di Vietnam terjamin dalam perundang-undangan dan dalam kenyataan. Tetapi, masalah yang belum pernah menjadi usang ialah hak kebebasan berbicara tidak terpisahkan dari kewajiban warga negara. Semua perorangan di Vietnam maupun di semua negara lain harus berperilaku menurut Undang-Undang Dasar dan undang-undang lainnya. Tidak ada organisasi dan perorangan manapun yang berdiri di luar sistim perundang-undangan masyarakat. Itu merupakan hal yang perlu dilaksanakan oleh semua negara, diantaranya ada Vietnam untuk menjamin supremasi undang-undang, khususnya, undang-undang tentang hak azasi manusia./.