Ilustrasi  (Foto: tuyengiao.vn)

Ketika Vietnam sedang mempelajari penyusunan undang-undang tentang organisasi menurut prosesnya, di kalangan opini umum muncul beberapa pendapat yang menyatakan bahwa Vietnam masih “takut-takut” tentang hak membentuk organisasi, karena ide penyusunan undang-undang tentang organisasi sudah ada sejak lama, tapi masih sedang berada dalam proses penyusunan. Pendapat-pendapat lain meminta perlunya ada “ruang sipil” untuk masyarakat dan tidak perlu “mengontrol” semua organisasi dan kelompok dalam masyarakat. Yang terkini, setelah sidang pengadilan terhadap Nguyen Van Dai dan antek-anteknya yang melanggar hukum pidana dengan dakwaan menyalah-gunakan perjuangan “demokrasi dan HAM”, “masyarakat sipil” untuk menyembunyikan tujuan aktivitas yang dilakukan oleh “Asosiasi persaudaraan demokrasi”, maka beberapa suara yang sumbang mengungkapkan masalah organisasi, kelompok dan hak kebebasan berbicara di Vietnam.

 “Ruang sipil” di Vietnam terjamin

Dalam kenyataannya, “ruang sipil” untuk masyarakat telah dan tetap ada di Vietnam. Termasuk juga ketika belum ada undang-undang tentang organisasi, maka dalam masyarakat Vietnam telah juga ada banyak organisasi dan kelompok sipil yang melakukan aktivitas. Terhitung sampai dengan tahun 2017, di Vietnam ada kira-kira 68.000 organisasi yang melakukan aktivitas di bidang-bidang: kemanusiaan, amal, pengadaan jasa pendidikan-pelatihan, perawatan kesehatan, olahraga, penjagaan lingkungan hidup dan lain-lain. Hingga sekarang, belum pernah ada orang yang menghalangi perseorangan dan organisasi yang mau membentuk organisasi, kelompok atau mengontrol serta membatasi organisasi dan kelompok itu melakukan aktivitas, kecuali kalau organisasi dan kelompok itu melanggar hukum.

Di aspek hukum, hak membentuk organisasi merupakan salah satu di antara hak-hak fundamental dari warga negara Vietnam yang dicatat secara terus-menerus dalam semua UUD yang diesahkan oleh MN Vietnam sejak dulu hingga sekarang. Pasal 10 UUD tahun 1946 menunjukkan: warga negara Vietnam punya hak kebebasan berbicara, kebebasan penerbitan, kebebasan berorganisasi dan mengadakan rapat-rapat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan bermukim, kebebasan bepergian di dalam dan keluar negeri. Pasal 25 UUD tahun 1959 menunjukkan: “Warga negara Republik Demokrasi Vietnam punya hak-hak kebebasan berbicara, kebebasan pers, mengadakan rapat-rapat, membentuk organisasi dan melakukan demonstrasi. Negara menjamin syarat-syarat materiil yang perlu bagi warga negara untuk menikmati hak-hak itu”. Pasal 67 UUD tahun 1980 menunjukkan: “Warga negara punya hak bebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan mengadakan rapat-rapat, kebebasan membentuk organiasi, kebebasan melakukan demonstrasi sesuai dengan kepentingan sosialisme dan rakyat. Negara menciptakan syarat materiil yang perlu bagi warga negara untuk menggunakan hak-hak itu. Tidak ada yang dapat menyalah-gunakan hak-hak kebebasan demokrasi untuk melanggar kepentingan Negara dan rakyat”. Pasal 69 UUD tahun 1992 menunjukkan: “Warga negara punya hak kebebasan berbicara, kebebasan pers, punya hak mendapatkan informasi, hak mengadakan rapat, membentuk organisasi dan melakukan demonstrasi sesuai dengan ketentuan undang-undang”. Dan pasal 25 UUD tahun 2013 menunjukkan: “Warga negara punya hak kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan mendekati informasi, mengadakan rapat, membentuk organisasi, melakukan demonstrasi. Pelaksanaan hak-hak ini ditentukan oleh undang-undang”.

Menyalah-gunakan hak kebebasan membentuk organisasi untuk menyabot Vietnam merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum

Adanya sejumlah besar organisasi, gabungan asosiasi dan lain-lain karena Negara Vietnam telah berupaya keras untuk menjamin dan mengembangkan secara maksimal semua kepentingan yang pada tempatnya bagi warga negara, di antaranya ada hak kebebasan membentuk organisasi menurut semangat Konvensi Internasional tentang hak-hak politik dan sipil tahun 1966 yang sudah ditandatangani oleh Vietnam. Ayat 1 dari pasal 22 konvensi ini menunjukkan: “Semua orang punya hak kebebasan membentuk organisasi, termasuk juga hak membentuk dan masuk menjadi anggota serikat pekerja untuk membela kepentinganya”. Akan tetapi ayat 2 dari pasal 22 menunjukkan: “Pelaksanaan hak ini hanya bisa dibatasi oleh undang-undang, demi kebutuhan-kebutuhan yang perlu dalam satu masyarakat yang demokratis guna membela keamanan nasional, keselamatan publik, ketertiban publik, kesehatan masyarakat, moral atau hak-hak kebebasan dari orang lain”. Hak-hak yang dianggap oleh konvensi internasional sebagai hak-hak fundamental dari manusia, di antaranya ada hak kebebasan mengadakan rapat dan membentuk organisasi juga dijamin oleh Negara Vietnam dengan undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Vietnam menentukan secara sangat jelas dakwaan-dakwaan yang melanggar hak mengadakan rapat, membentuk asosiasi, hak kebebasan berkeyakinan dan hak kebebasan beragama bagi warga negara.

Jelaslah, tidak bisa semaunya sendiri membentuk organisasi kalau pembentukan organisasi ini merugikan kepentingan nasional dan hak kebebasan orang lain. UUD dan undang-undang Vietnam lainnya selalu menghormati hak membentuk organisasi sendiri dan  akan tidak ada orang yang dibatasi kalau organisasi-organisasi itu benar-benar beraktivitas demi manusia dan demi kepentingan rakyat. Akan tetapi, pembentukan organisasi-organisasi yang independen, kemudian menjadi bertentangan dengan organisasi-organisasi dalam sistim politik Vietnam, maka tindakan itu sendiri telah bertentangan dengan kepentingan rakyat, melanggar hukum Vietnam dan hukum internasional. Sudah barang tentu hal ini tidak bisa diterima di Vietnam.

Beberapa perseorangan yang diuar-uarkan sebagai “para aktivis politik”, “tahanan hati nurani” dan lain-lain, pada hakekatnya merupakan orang-orang yang melanggar hukum dan diadili secara terbuka menurut dakwaan-dakwaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Sosialis Vietnam.Pemeriksaan yang dilakukan Pengadilan Vietnam tehradap para pelanggar hukum ini bukanlah merupakan pelanggaran HAM, melainkan bermaksud membela supremasi hukum. Berargumentasi bahwa Vietnam melanggar HAM, jelaslah telah dengan sengaja memutar-balikkan kenyataan bahwa Vietnam telah dan sedang menjamin dengan baik hak kebebasan membentuk organisasia baik di aspek hukum maupun dalam kenyataan.