Setelah dilaksanakan selama hampir 10 tahun ini, Undang-Undang tentang Pertanahan 2003 telah mencapai banyak hasil yang positif. Akan tetapi, dalam kenyataannya juga timbul banyak keterbatasan dan penyelewengan seperti misalnya, kebijakan tentang pertanahan mengalami perubahan melalui setiap periode, undang-undang tentang pertanahan sekarang ini masih ada banyak isi yang belum jelas, belum sesuai, belum singkron, perancangan tentang penggunaan tanah, santuan, pembebasan lapangan, penetapan harga tanah, bantuan terhadap pemukiman kembali dan semua prosedur administrasi tentang pertanahan masih ada banyak keterbatasan, kepentingan negara dan rakyat tentang penarikan kembali dan pembebasan lapangan belum selayak. Bersama dengan masalah mengatasi semua hal yang tidak mutakhir tersebut, Rancangan Amandemen Undang-Undang tentang Pertanahan juga mengarah ke tujuan memprioritaskan dana tanah pertanian untuk menjamin ketahanan pangan nasional dan areal hutan.. Uong Chu Luu, anggota Majelis Nasional Vietnam provinsi dari Thanh Hoa menunjukkan: “Harus dengan sanksi dalam Undang-Undang ini untuk berhasil mempertahankan 3,8 juta hektor tanah penanaman padi untuk dua masa tanam supaya menjamin ketahanan pangan nasional. Hal ini menuntut ada tambah sanksi. Harus mengamandir ketentuan tentang waktu penggunaan tanah.

          

Menarik kembali tanah dan mekanisme mengembalikan tanah adalah salah satu isi yang baru dalam Rancangan Amandemen Undang-Undang tentang Pertanahan kali ini. Menurut ketentuan, tanah termasuk pada kepemilikan seluruh rakyat, negara menjadi wakil pemilik, negara punya hak penarikan kembali tanah untuk kepentingan keamanan, pertahanan, kepentingan nasional dan kepentingan publik. Akan tetapi, menurut para anggota Majelis Nasional, Rancangan Amandemen Undang-Undang tentang Pertanahan supaya ditambah ketentuan-ketentuan yang kongkrit untuk memecahkan semua kontradiksi yang timbul dalam kenyataan antara penarikan kembali tanah demi tujuan kehidupan rakyat dan tujuan lain, dari kebijakan santunan sampai pembebasan lapangan.

Satu hal yang baru lain dalam Rancangan Amandemen Undang-Undang tentang Pertanahan ialah ketentuan tentang jaminan ketika melaksanakan semua proyek investasi. Tentang hal ini, Tran Thanh Man, anggota Majelis Nasional Vietnam dari provinsi Can Tho menunjukkan: “Pasal nomor 63 dari Rancangan Amandemen Undang-Undang tentang Pertanahan menentukan harus ada jaminan ketika melaksanakan semua proyek investasi. Menurut saya, ini adalah hal sangat baru. Ketika ada jaminan, maka kita akan berhasil mengelola semua proyek ini”.

          

Rancangan Amandemen Undang-Undang tentang Pertanahan terdiri dari 14 bab, 190 pasal, meningkat 6 bab dan 44 pasal terbanding dengan Undang-Undang tentang Pertanahan 2003 untuk  memecahkan semua masalah yang masih ada dan keterbatasan Undang-Undang yang sedang berlaku. Menurut Menteri Kekayaan Alam dan Lingkungan Hidup Vietnam, Nguyen Minh Quang, Rancangan Amandemen Undang-Undang tentang Pertanahan kali ini mengajukan target yaitu menggunakan secara berhasil-guna tanah, menjamin keharmonisan kepentingan antara negara, rakyat dan badan usaha dalam menggunakan tanah dan mengurangi pengaduan, gugatan dan korupsi tentang masalah tanah. Rancangan Amandemen Undang-Undang tentang Pertanahan ini akan terus diamandir untuk diesahkan oleh  persidangan-persidangan Majelis Nasional Vietnam yang akan datang./.