(VOVworld) - Hak asasi manusia (HAM) dan hak warga negara merupakan masalah yang punya arti penting istimewa dalam semua Undang-Undang Dasar (UUD) di dunia pada umumnya dan di Vietnam pada khususnya. Dalam Rancangan Amandemen UUD-1992 yang sedang mengambil pendapat rakyat, HAM, hak dan kewajiban mendasar dari warga negara disusun menjadi satu Bab yang meliputi 38 pasal. Ini merupakan satu kemajuan penting yang menegaskan kebijakan menghargai dan mendorong HAM Vietnam.
Undang-Undang Dasar Republik Sosialis Vietnam-tahun 1992 (Ilustrasi)
(Foto:vietnamplus-vn)
Rancangan Amandemen UUD-1992 menyediakan satu Bab yang penting tentang HAM dan hak warganegara. Ini benar-benar merupakan satu hal baru ketika sebelumnya semua UUD pada 1959, 1980 dan 1992 juga mempunyai ketentuan –ketentuan tentang HAM, hak dan kewajiban mendasar dari warga negara, tapi tidak terpusat dalam satu bab, melainkan berada secara terpencar dalam banyak Bab. Penyusunan HAM di Bab 2 dalam Rancangan Amandemen UUD-1992 adalah rasional dan sesuai dengan UUD dari negara-negara yang demokratis dan modern di dunia. Ia mencerminkan arti penting dari HAM dalam dunia sekarang, terutama terhadap sistim politik Republik Sosialis Vietnam, diantaranya semua kekuasaan dimiliki oleh rakyat.
Nyonya Phan Bich Thien, diaspora Vietnam di Hungaria, Ketua Dana: “Demi hubungan Hungaria-Vietnam”
(Foto:vov.vn)
Nyonya Phan Bich Thien, diaspora Vietnam di Hungaria, Ketua Dana “
Demi hubungan Hungaria-Vietnam” mengatakan bahwa Rancangan Amandemen UUD - 1992 mempunyai hal-hal baru tentang HAM. Dia mengatakan: “
Hak warga negara dalam Rancangan amandemen UUD ini juga diperluas dan lebih dikongkritkan. Misalnya, memasukkan bentuk memberikan pendapat secara demokratis dan langsung ke dalam hak warga negara, sedangkan dalam UUD lama, maka hak ini hanya dilewati bentuk-bentuk Dewan Rakyat atau organisasi-organisasi. UUD ini juga menentukan bahwa Negara dan UUD Vietnam melindungi warga negara Vietnam, memproteksi warga negara Vietnam di luar negeri. Saya berpendapat bahwa ini merupakan satu hal yang sangat baik”.
Rancangan Amandemen UUD-1992 juga mempunyai banyak ketentuan yang lebih jelas, rasional dan ketat tentang HAM dan hak warga negara. Yang tipikal pada pasal 44, 45, 46 dari Rancangan ini yang mempunyai banyak tambahan tentang hak dan kewajiban mendasar dari warga negara yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan sosial seperti hak yang dapat hidup dalam lingkungan alami yang sehat; hak yang dapat menikmati nilai-nilai budaya, kewajiban menjaga lingkungan hidup. Rancangan amandemen UUD juga menentukan bahwa warga negara berhak berpartisipasi pada manajemen negara, ikut membahas dan merekomendasikan kepada Negara tentang masalah-masalah daerah dan negara. Negara menciptakan syarat kepada warga negara untuk berpartisipasi pada manajemen negara dan masyarakat, melakukan keterbukaan dan transparansi dalam menerima dan menanggapi pendapat dan rekomendasi dari warga negara.
Pham Quoc Anh, Ketua Asosiasi Sarjana Hukum Vietnam
(Foto:nguoiduatin.vn)
Pham Quoc Anh, Ketua Asosiasi Sarjana Hukum Vietnam memberitahukan:
“Dalam hak warga negara itu, kita menekankan hak demokrasi dari rakyat, yaitu bagaimana rakyat bisa mendengarkan semua fikiran dan keinginan serta pendapatnya. Harus benar-benar menghargai-nya, terutama di tingkat basis. Ini mrupakan pekerjaan yang benar-benar perlu dalam kondisi sekarang, bagaimana mendengarkan, menggugah pendapat rakyat tentang semua masalah, khususnya masalah institusi, di atas dasar itu baru bisa menyesuaikan kebijakan, termasuk undang-undang”.
Rancangan Amandemen UUD-1992 kali ini juga dengan khusus mengembangkan HAM dan hak warga negara. Misalnya, pasal 17 menegaskan: “Semua orang sama derajat di depan hukum. Tanpa orang yang menderita diskriminasi dalam kehdiupan politik, ekonomi, kebudayaan dan sosial”. Ini merupakan ketentuan UUD akan prinsip pokok dari HAM, menjelaskan intensi hak sama derajat bidang-bidang dalam kehidupan masyarakat, menetapkan dengan jelas semua kasus pembatasan terhadap HAM dan hak warga negara untuk mencegah pembatasan terhadap HAM, hak warga negara dengan naskah pelaksanaan peraturan. Diantaranya, pasal 25 antara lain menentukan jelas bahwa “ Semua orang berhak menjalankan kebebasan berkepercayaan, dan beragama, menganut atau tidak menganut sesuatu agama manapun. Semua agama sama derajat di depan hukum. Negara menghargai dan menjamin hak kebebasan berkepercayaan dan beragama. Tempat ibadah dari kepercayaan dan agama dibela oleh hukum. Tanpa orang yang berhak melanggar kebebasan berkepercayaan dan beragama atau menyalahgunakan kepercayaan dan agama untuk melanggar UUD dan undang-undang”.
Di Vietnam, prinsip menghargai dan menjamin HAM, hak kebebasan dan demokrasi dari warga negara selalu ditegaskan dalam UUD sejak pendirian negara sampai sekarang, Naskah Rancangan Amandemen UUD-1992 yang baru saja diumumkan, terus mewarisi dan mengembangkan HAM dan melengkapi beberapa hak yang merapati kenyataan perkembangan sosial, adalah hasil dari proses pembaruan di Vietnam pada tahun-tahun ini, sesuai dengan semua ketentuan internasional tentang HAM dengan Republik Sosialis Vietnam sebaagi anggotanya./.