(VOVworld) – Pada 20 Juni ini, di kantor Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa (Swiss), Laporan tentang situasi menjamin hak manusia (UPR) di Vietnam siklus dua dalam kerangka Mekanisme pemeriksaan periodik universel telah diesahkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB dengan kesepakatan dari wakil 192 negara anggota PBB, organisasi-organisasi internasional dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Peristiwa ini memanifestasikan catatan komunitas internasional tentang kemajuan-kemajuan tentang hak manusia di Vietnam, bersamaan itu menegaskan lagi kebijakan konsekuen dan komitmen kuat tentang penjaminan hak manusia di Vietnam.
UPR adalah satu mekanisme penting Dewan Hak Asasi Manusia PBB dalam membela dan mendorong hak manusia di seluruh dunia. Terhadap Vietnam, UPR semakin mempunyai arti amat penting karena ini justru merupakan forum bagi Vietnam untuk terus menegaskan kebijakan konsekuen tentang penjaminan hak manusia di Vietnam, membantah pendapat-pendapat yang kurang beriktikat baik tentang situasi hak manusia di Vietnam.
UPR, mekanisme yang penting bagi Vietnam
Pada bulan Mei 2009, untuk pertama kalinya berpartisipasi pada UPR, Vietnam mendapatkan 123 rekomendasi dari 60 negara. Pada sesi ke-2 pada Februari 2014, ada 106 utusan dari negara-negara lain telah mengeluarkan pendapat dan 227 rekomendasi telah dikeluarkan. Dan persidangan ke-26 Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang lalu adalah batas waktu terakhir Vietnam mengumumkan semua rekomendasi yang disepakati oleh Vietnam. Menurutnya, ada 182 diantara 227 rekomendasi yang diterima, menduduki lebih dari 80 persen rekomendasi yang sudah diajukan, satu prosentasi yang amat tinggi dalam sejarah aktivitas Mekanisme UPR di Dewan Hak Asasi Manusia PBB sejak dulu sampai sekarang.
Menurut Deputi Menteri Luar Negeri Ha Kim Ngoc, peserta sesi ke-2 UPR pada bulan Februari 2014, mengkonfirmasikan UPR sebagai satu mekanisme penting terhadap Vietnam ketika ikut serta pada PBB, oleh karena itu Vietnam telah bekerjasama dengan semua negara, menunjukkan jelas rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh negara-negara anggota-nya di atas dasar semangat konstruktif. Dia memberitahukan: “Hampir semua rekomendasi adalah konstruktif dan berguna, masih ada beberapa rekomendasi tapi tidak banyak yang tidak mencerminkan secara tepat situasi praktek di Vietnam. Namun, kami juga menganggapnya sebagai satu bagian tertentu dari dialog dan Vietnam dengan ikutsertanya beberbagai kementerian dan instansi telah melakukan perbahasan secara sangat terbuka dan konstruktif untuk memberikan informasi menyeluruh dan obyektif kepada semua negara”.
Bisa dilihat bahwa selama 5 tahun ini, sejak sesi pemeriksaan siklus pertama pada bulan Mei 2009, tanpa memperdulikan beberapa kesulitan tertentu di bidang sosial-ekonomi, Vietnam telah selalu berupaya memperkuat soal menikmati hak-hak sosial-ekonomi, kebudayaan, masyarakat madani dan politik sesuai dengan patokan internasional. Di samping berupaya menyelesaikan semua Target Perkembangan Milenium (MDG’s) Vietnam tidak henti-hentinya menyempurnakan sistim perundang - undangan, semua mekanisme, haluan dan kebijakan untuk menjamin secara semakin lebih baik hak-hak rakyat.
Kemajuan positif yang tidak bisa diingkari.
Kalau ditinjau kembali, bukan kebetulan Vietnam mendapatkan kredibilitas tinggi, merebut jumlah suara yang tinggi ketika dipilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hak manusia ditetapkan di banyak bidang, dari sosial-ekonomi, kebudayaan sampai masyarakat madani dan politik. Semua hal ini dimanifestasikan secara jelas melalui selangkah demi selangkah perkembangan Vietnam selama beberapa tahun ini yang telahmendapat pengakuan dan penilaian tinggi dari komunitas internasional. Duta Besar Le Hoai Trung, Kepala Perwakilan Vietnam di PBB mengatakan: “Prestasi-prestasi yang dicapai di bidang sosial jelaslah sudah menegaskan kebijakan konsekuen dan perhatian dari Vietnam, misalnya hak kaum wanita, hak anak-anak, hak para penyandang cacad, masalah tentang penjaminan jaring pengaman sosial, hak bekerja dan lain-lain…Selain itu, juga ada hak tentang masyarakat madani politik. Jelaslah bahwa pada waktu lalu, semua acara interpelasi di Majelis Nasional Vietnam diungkapkan lebih banyak. Maka, ketika menyinggung hak, orang sering menyebutkan semua kebijakan tentang masalah-masalah itu, dan ketika ada kebijakan, maka bagaimana semua masalah itu dilaksanakan dalam kebijakan dan lain-lain….Kalau ditinjau ke-empat tuntutan itu, jelaslah bahwa Vietnam telah mencapai semua-nya”.
Oleh karena itu, pada sesi UPR yang lalu, bertentangan dengan beberapa pendapat yang terpencil sendirian yang diajukan oleh beberapa lembaga swadaya masysrakat, menyalahgunakan mekanisme PBB, mengingkari prestasi tentang hak manusia di Vietnam, mayoritas negara dan organisasi internasional telah menilai tinggi upaya-upaya dan prestasi yang dicapai oleh Vietnam tentang penjaminan hak manusia, menyambut Vietnam telah menerima hampir semua rekomendasi dan mempunyai sikap koperatif dan konstruktif dalam proses UPR pada khususnya dan penjaminan hak manusia di Vietnam pada umumnya.
Perihal Vietnam menerima sejumlah besar rekomendasi- rekomendasipada sesi UPR kali ini sekali lagi menegaskan kebijakan konsekuen dan komitmen kuat tentang penjaminan dan pengembangan hak manusia di Vietnam. Untuk secara serius menggelarkan 182 rekomendasi UPR dan komitmen-komitmen sukarela lainnya dari Vietnam, Vietnam terus memanifestasikan keteladanan dan tanggung jawab dari satu negara anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB dalam pembelaan dan pendorongan semua hak manusia di seluruh dunia./.