(VOVWORLD) - Vietnam adalah sebuah negara dengan 54 etnis yang hidup bersama. Dengan persentase jumlah penduduk tidak merata, 53 etnis minoritas hanya menduduki 14,3% jumlah penduduk dengan kira-kira 12,3 juta jiwa di antara total 90 juta penduduk Vietnam. Perihal semua etnis baik yang minoritas maupun yang mayoritas hidup bersama secara setara seperti saudara kandung di Tanah Air Vietnam merupakan pertanda tentang jaminan HAM di Vietnam.
 Ilustrasi (Foto: bienphong.com.vn) |
Negara Vietnam selalu mementingkan politik etnis, khususnya menjamin hak kesetaraan antar-etnis, memperhatikan, memikirkan dan menciptakan syarat yang sebaik-baiknya bagi warga semua etnis untuk bia berkembang dan menikmati kepentingan-kepentingan yang tercantum dalam undang-undang.
Undang-undang tentang hak kesetaraan antar-etnis
Hak kesetaraan dari semua etnis dicantumkan dan ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Vietnam dari periode ke periode. Yang terkini, UUD tahun 2013, naskah UUD yang meningkatkan taraf ketentuan hukum dari HAM dan hak kewarga-negaraan ketika mengungkapkan hak kesetaraan antar-etnis, menegaskan: “Negara Republik Sosialis Vietnam merupakan negara kesatuan dari etnis-etnis yang hidup bersama di negeri Vietnam. Semua etnis setara, bersatu, menghormati dan saling membantu untuk berkembang”. UUD tahun 2013 melarang keras semua perilaku yang diskriminatif dan perpecahan bangsa. Juga menurut UUD tahun 2013, Negara melaksanakan politik perkembangan yang menyeluruh dan menciptakan syarat kepada semua etnis minoritas untuk mengembangkan kekuatan dalam dan berkembang bersama dengan Tanah Air”.
Prinsip menjamin kesetaraan antar-etnis dalam UUD dimanifestasikan secara menyeluruh dalam seluruh sistim perundang-undangan Vietnam, dilembagakan dan dikongkritkan dalam banyak naskah undang-undang.
Ketentuan-ketentuan tentang hak kesetaraan antar-etnis juga dilembagakan dengan institusi tentang Dewan urusan Etnis dengan tugas melakukan penelitian dan mengeluarkan rekomendasi kepada Majelis Nasional tentang pekerjaan etnis, melaksanakan hak pengawasan terhadap pelaksananan politik etnis, semua program dan rencana perkembangan sosial-ekonomi di daerah pegunungan dan daerah pemukiman warga etnis minoritas. Dalam mesin aparat Pemerintah Vietnam ada satu badan setingkat kementerian yaitu Komite Etnis-Etnis urusan pekerjaan di kalangan etnis-etnis.
Di Vietnam, warga negara yang adalah warga etnis minoritas mendapat jaminan untuk ikut serta dalam sistim politik, ikut serta dalam pengelolaan Negara dan masyarakat, dapat mencalonkan diri menjadi anggota Majelis Nasional dan Dewan Rakyat berbagai tingkat. Oleh karena itu, jumlah anggota Majelis Nasional yang adalah warga etnis minoritas selalu menduduki persentase tinggi terbanding dengan prosentase jumlah penduduk. Dalam 4 masa bakti Majelis Nasional terus-menerus belakangan ini, persentase anggota Majelis Nasional yang adalah warga etnis minoritas menduduki dari 15,6% sampai 17,27%, lebih tinggi terbanding dengan persentase warga etnis minoritas di atas keseluruhan jumlah penduduk ialah 14,35%.
Memberikan prioritas untuk membantu warga etnis minoritas mengembangkan sosial-ekonomi
Selama tahun-tahun belakangan ini, Negara Vietnam menggelarkan banyak politik bantuan kepada warga etnis minoritas untuk melaksanakan hak kesetaraan, meningkatkan kehidupan materiil dan spirituil, selangkah demi selangkah mempersempit kesenjangan dalam perkembangan antar-etnis. Yang tipikal ialah Program Aksi 122 dari Pemerintah tentang pekerjaan di kalangan etnis; Resolusi Pemerintah nomor 30a/2008/NQ-CP tentang pengurangan kemiskinan secara berkesinambungan; Program 135 tentang perkembangan sosial-ekonomi di kecamatan-kecamatan yang menjumpai kesulitan berat; Keputusan 132 tentang memprioritaskan investasi bagi infrastruktur, memecahkan masalah lahan produksi dan lahan tempat tinggal; Resolusi nomor 134 tentang memberikan bantuan dalam hal lahan produksi, lahan tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan pokok untuk mengabdi produksi dan kehidupan kaum miskin. Pemerintah Vietnam juga melakukan politik bantuan tentang perumahan kepada kepala keluarga miskin, politik memprioritaskan pendidikan, pemupukan dan penggunaan tenaga kader yang adalah warga etnis minoritas dan lain-lain.
Dengan politik-politik prioritas ini, situasi sosial-ekonomi di daerah pemukiman warga etnis minoritas telah menjadi baik secara jelas. Hingga sekarang ini, jumlah total kepala keluarga miskin di kalangan warga etnis minoritas hanya menduduki 5,97% di antara jumlah total kepala keluarga warga etnis minoritas di seluruh Vietnam. Kualitas warga berbagai etnis minoritas tidak henti-hentinya meningkat. Infrastruktur dalam menjamin pembelaan dan perawatan kesehatan untuk mereka mendapat investasi. Hingga sekarang, 100% jumlah kecamatan punya klinik dan petugas medis, 100% jumlah kabupaten punya puskesmas dan dokter, persentase anak balita yang terkena kekurangan nutrisi turun menjadi di bawah 25%. Beberapa wabah penyakit yang populer di daerah pemukiman warga etnis minoritas dan daerah pegunungan telah dicegah dan dimundurkan.
Hak etnis minoritas merupakah salah satu di antara hak-hak fundamental dari manusia, berada dalam golongan hak sipil-politik yang mendapat pengakuan dari hukum Vietnam. Dalam kenyataannya, warga etnis minoritas semakin mendapat banyak syarat yang kondusif untuk menggeliat dan berkembang di semua segi, memberikan sumbangan pada usaha bersama Tanah Air. Ini merupakan bukti-bukti yang kongkrit dalam menjamin dan mendorong hak etnis minoritas pada khususnya dan HAM pada umumnya di Vietnam.