Dalam apa yang disebut sebagai “laporan tahunan tentang situasi kebebasan pers global”, Komite Perlindungan Wartawan Internasional (Committee to Protect Journalists – CPJ) beranggapan bahwa sudah ada beberapa blogger dan pengguna internet Vietnam telah dipenjara karena memuat di internet pandangan-pandangan moderat mereka. Laporan ini juga menulis bahwa “Hanya dalam satu sidang pengadilan pada 9 Januari 2013, 14 pemuda telah dijatuhi hukuman penjara dengan jumlah total 100 tahun penjara karena mereka ini telah melakukan hak kebebasan berbicara”. Dengan informasi-informasi semacam itu, CPJ membuat kesimpulan secara asal bicara bahwa “para wartawan Vietnam dipenjara di Vietnam pada pokoknya atas tuduhan menyabot negara”.

Belum perlu mengutip bukti-bukti yang menunjukkan CPJ kekurangan informasi nyata tentang situasi pers di Vietnam yang dalam judulnya sendiri yaitu “Para blogger dan pengguna internet ditahan di belakang ruji-ruji penjara” dari apa yang dinamakan sebagai “laporan” tersebut, CPJ telah menunjukkan tindakannya yang “mencampur-adukkan antara benar dan salah”, ketika menyamakan para wartawan sejati, yang menggunakan aktivitas pers sebagai profesi masyarakat dengan para blogger yang menyalah-gunakan internet untuk melakukan pelanggaran atas pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Sosialis Vietnam. 

Ilustrasi
(Foto: tamnhin.net)

Menurut Undang-Undang Vietnam, para wartawan yang beraktivitas secara resmi mendapat surat izin dari Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam, beraktivitas di kantor-kantor pemberitaan, punya hasil karya yang dimuat di media massa yang mendapat ijin, beraktivitas dalam organisasi profesi yaitu Persatuan Wartawan Vietnam dan hak mereka dilindungi oleh organisasi ini. Para wartawan sejati mendapat pendidikan kejuruan spesialis dan merasa bangga karena dapat menjalankan pekerjaannya demi perkembangan pers Vietnam pada khususnya dan kesejahteraan Vietnam pada umumnya. Sedangkan para blogger, adalah orang yang khusus menulis catatan harian di internet, hasil karya mereka dimuat di berbagai portal. Para blogger tidak bertanggung jawab sosial dan tanggung jawab warga negara, tapi hanya sekedar warga elektronik di satu masyarakat elektronik. Dengan demikian, dalam judul dari apa yang dinamakan sebagai “Laporan”, CPJ telah sengaja mencampur-adukkan konsep untuk menodai situasi nyata dari pers Vietnam.

Itu belum habis. Pada kenyataannya, di Vietnam tidak ada wartawan manapun yang dipenjara atas tuduhan melakukan “sabotase terhadap negara” tapi hanya ada para blogger yang dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan karena mereka telah melanggar Undang-Undang Vietnam. Para blogger yang dipenjara atau para pemuda yang dijatuhi hukuman penjara baru-baru ini karena “melaksanakan hak kebebasan berbicara”, dan sebagainya yang disebutkan CPJ dalam laporannya adalah orang-orang yang melanggar Undang-Undang Vietnam dan telah diadili di pengadilan berbagai tingkat secara terbuka, sesuai dengan semangat menomor-satukan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Vietnam. 

Wartawan Vietnam bebas meliputi berita
(Foto: tamnhin.net)

Di depan pengadilan, mereka telah menundukkan kepala menerima kesalahan dengan bukti-bukti jelas dan harus menjalani vonis sesuai dengan Undang-Undang Vietnam. Para pengacara mereka sendiri juga harus mengakui bahwa semua sidang pengadilan telah mengadili benar orangnya, benar pelanggarannya dan sesuai dengan Undang-Undang. Dengan demikian, Vietnam, satu negara yang punya Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tidak bisa memenjarakan siapa saja tanpa alasan, menahan orang yang tak berdosa, tidak bisa memenjarakan orang karena mereka menyatakan pandangannya seperti yang dikutip CPJ dalam laporannya. Apakah CPJ sekali lagi sengaja mengutip informasi-informasi yang salah untuk memfitnah kebebasan pers di Vietnam?.

Persatuan Wartawan Vietnam, organisasi profesi yang mengelola kira-kira 19.000 anggota, diantaranya ada kira-kira 17.000 wartawan yang mendapat surat izin dan sedang bekerja di ratusan kantor pemberitaan dari pusat sampai daerah, selalu menyemangati para wartawan supaya beraktivitas secara bebas dan kreatif dalam kerangka Undang-Undang. Wartawan pertama-tama adalah seorang warga negara dan harus bertanggung jawab di depan Undang-Undang atas semua informasi dalam hasil karya persnya. Jika wartawan melanggar hukum, diantaranya ada Undang-Undang tentang Pers, semuanya harus ditangani sesuai dengan Undang-Undang. Bagi kasus-kasus yang bukan wartawan tapi menamakan diri sebagai “wartawan bebas”, menyalah-gunakan hak kebebasan berbicara dan kebebasan pers untuk menyebarkan dokumen-dokumen yang merugikan keamanan nasional, melanggar kepentingan negara, kolektif dan warga, maka tergantung pada sifat, taraf dan akibat yang ditimbulnya akan ditangani sesuai dengan Undang-Undang. Hal itu menunjukkan kesetaraan dan keseriusan Undang-Undang untuk membela hak kebebasan berbicara dan kebebasan pers yang sejati di Vietnam.

Masyarakat dengan mudah mendekati informasi di Vietnam
(Foto: internet)

CPJ pasti sudah tahu hal ini, namun sayang sekali mereka telah tidak memperdulikan kenyataan, mengesampingkan usaha badan-badan hukum Vietnam yang telah dan sedang menerapkan sistim hukum yang disusun di atas fundasi politik, ekonomi, sosial – budaya Vietnam sesuai dengan kebiasaan internasional untuk membela kebebasan pers yang sejati di Vietnam, tapi sebaliknya memutar-balikkan dan memfitnah Vietnam sebagai kurang ada kebebasan pers. Dengan tindakan-tindakan yang kurang obyektif ini, CPJ menunjukkan bahwa mereka tidak beraktivitas demi para wartawan Vietnam sejati pada khususnya dan para wartawan internasional sejati pada umumnya, seperti nama yang mereka miliki./.