(VOVworld) - Laporan Pemerintah Vietnam pada persidangan ke-11 Komite Tetap Majelis Nasional Vietnam menilai bahwa pekerjaan pencegahan dan pemberantasan korupsi -tahun 2012 mencapai hasil yang positif, tapi situasi kriminalitas korupsi belum ada indikasi menurun, tetap berlangsung rumit secara sifat maupun tarap kerugian.
Huynh Phong Tranh, Inspektor Jenderal Vietnam
(Foto:Internet)
Laporan Pemerintah yang dipresentasikan oleh Inspektor Jenderal Huynh Phong Tranh pada persidangan ke-11 Komite Tetap Majelis Nasional Vientam memberitahukan: Jumlah kasus korupsi yang digugat, diselidiki pada tahun 2012 lebih meningkat terbanding dengan masa yang sama tahun lalu. Laporan tersebut juga mengatakan: Situasi kriminalitas korupsi belum ada indikasi menurun, tetap berlangsung rumit secara kualitas maupun tarap kerugian, terutama di bidang perbankan, keuangan, pembangunan dasar, pengelolaan tanah dan di beberapa grup dan perusahaan umum milik negara, sehingga menimbulkan kehilangan dan kerugian tentang harta benda negara. Yang bersangkutan dengan hal ini, Inspektor Jenderal Huynh Phong Tranh menegaskan: Situasi korupsi tetap berlangsung rumit, meskipun pekerjaan pencegahan dan pemberantasan korupsi telah selangkah diperhatikan. Dia mengatakan: “Selama beberapa tahun ini, terutama pada tahun 2012, Partai Komunis dan Negara seperti halnya dengan pemerintahan berbagai tingkat dan instansi bersama dengan seluruh rakyat telah terfokus secara semaksimal pada pekerjaan pencegahan dan pemberantasan korupsi untuk selangkah memundurkan korupsi. Bisa dikatakan, tekat politik dan solusi-solusi tentang pencegahan dan penanganan yang dilakukan Partai, Negara, pemerintahan berbagai tingkat, instansi dan seluruh rakyat sangat terpusat”.
Inspektor Jenderal Huynh Phong Tranh juga memberitahukan: Dalam proses pelaksanaan pekerjaan mencegah dan memberantas korupsi di Vietnam telah memuncul kesulitan dan keterbatasan dan itu juga mungkin adalah beberapa sebab yang membuat situasi korupsi sekarang terjadi secara serius. Yaitu menginstitusikan mekanisme dan kebijakan tentang pencegahan dan penanganan korupsi masih banyak keterbatasan. Masalah menterbukakan dan melaporkan harta benda secara terbuka dan transparan harta benda, masalah memutasikan kedudukan kerja atau penangangan tanggung jawab pimpinan ketika terjadi korupsi, pembelian harta benda yang nilainya besar di badan-badan negara melalui rekening bank untuk mencegah dan memberantas korupsi telah digelarkan, tapi belum dilaksanakan secara efektif dalam waktu lalu. Oleh karena itu, badan-badan fungsional akan memperkuat pelaksanaan langkah-langkah ini untuk meningkatkan hasil-guna pekerjaan pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam waktu mendatang. Inspektor Jenderal Huynh Phong Tranh memberitahukan: “Kita harus menjunjung tinggi peranan dan tanggung jawab pimpinan, menangani dan memikul tanggung jawab jika terjadi korupsi di unit dan daerah yang dipimpin-nya. Dengan aktif mengajukan beberapa kebijakan yang dikaitkan dengan reformasi prosedur administrasi supaya melaksanakan secara terbuka, transparan beberapa prosedur yang masih berliku-liku, sehingga membuat warga kehilangan banyak waktu, menimbulkan kerumitan, kesulitan- itulah benih yang menyebabkan kerepotan, menimbulkan gejala negatif dan korupsi, harus menyempurnakan Undang-Undang tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi”.
Berbicara tidak terhadap korupsi
(Foto:Internet)
Kenyataan menunjukkan: Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tentang menterbukakan dan mentransparansikan dalam semua aktivitas badan, organisasi; menyusun dan melaksanakan rezim-rezim, patokan, prinsip perilaku, prinsip moral profesi, memutasikan kedudukan kerja kader, pegawai negeri dan pejabat negeri menurut ketentuan dari Undang-Undang tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi Vietnam –tahun 2005 telah mengembangkan pengaruh, turut mencegah, memberantas dan mengekang korupsi di beberapa bidang pengelolaan negara. Agar usaha mencegah dan memberantas korupsi dilakanakan secara lebih efektif, maka amandemen atas Undang-Undang tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi akan disampaikan kepada Majelis Nasional untuk diesahkan dalam waktu mendatang. Upaya menyempurnakan sistim naskah hukum, mengatasi kelemahan-kelemahan dari mekanisme pengontrolan harta benda, pendapatan dari pengelola berbagai tingkat menunjukkan bahwa Vietnam telah dan sedang menggelarkan secara kuat usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi untuk membangun masyarakat yang sehat dan berkembang./.