Menurut Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (Sekjen) Nguyen Phu Trong, Sidang Pleno KS PKV menyedari bahwa tanah, pengelolaan dan penggunaan tanah tidak hanya adalah masalah ekonomi yang luas dan rumit tapi juga adalah masalah politik dan sosial yang sangat penting, sensitif dan bersangkutan masalah mempertahankan hasil revolusi, perjuangan bangsa dan perjuangan klas. Sidang Pleno ke-5 KS PKV angkatan ke-11 telah  membahas masalah ini secara teliti dan mendalam. Komite Sentral Partai Komunis Vietnam menegaskan bahwa setelah 10 tahun pelaksanaan Resolusi Sidang Pleno ke-7 KS PKV angkatan ke-9, Vietnam telah berhasil mencapai banyak hasil yang positif, turut memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya tanah, mengabdi usaha memperkuat industrialisasi dan modernisasi. Melalui pelaksanaan Resolusi ini, daya-guna dan hasil-guna pengelolaan negara tentang pertanahan selangkah demi selangkah meningkat, menjamin dana pertanahan untuk mengabdi tujuan-tujuang perkembangan sosial-ekonomi, pertahanan, keamanan, mempertahankan kestabilan sosial, ketahanan pangan, menyeimbangkan ekologi dan melestarikan lingkungan hidup. Kebijakan dan undang-undang tentang pertanahan selangkah demi selangkah menjadi sempurna, semua hak pengguna tanah diperluas dan mendapat jaminan dari  negara. Akan tetapi, pekerjaan pengelolaan negara tentang pertanahan masih ada hal yang tidak mutakhir. Dari praktek kehidupan, ibu Nguyen Thi Thanh di kabupaten Gia Loc, provinsi Hai Duong mengatakan: “Saya melihat bahwa Undang-Undang tentang Pertanahan punya ketentuan-ketentuan yang tidak jelas, tidak tunggal dimana ada  kader sekarang ini punya kesedaran yang belum lengkap dan  kekurangan tanggung-jawab. Saya meminta supaya Undang-Undang tentang Pertanahan harus diamandir  sesuai dengan praktek kehidupan dan penduduk tidak menjumpai kesulitan dalam proses pelaksanaannya”.

          

Pada Sidang Pleno ke-5 KS PKV angkatan ke-11, para pemimpin Komite Sentral Partai Komunis Vietnam sepakat menyatakan bahwa tanah adalah sumber daya nasional yang sangat bernilai, adalah alat produktif  khusus, adalah sumber hidup rakyat, adalah harga benda, adalah sumber daya yang besar dari tanahair. Menurut itu, tanah adalah milik seluruh rakyat yang diwakili dan dikelola oleh negara secara tunggal. Sekjen Nguyen Phu Trong meminta supaya menetapkan secara lebih jelas dan lebih kongkrit semua hak  kepemilikan dan hak pengelolaan yang tunggal dari Negara, khususnya dalam memutuskan perancangan, rencana penggunaan tanah, mengizinkan pemindahan tujuan penggunaan dan menentukan waktu penggunaan tanah, menetapkan harga tanah, menyampaikan hak penggunaan tanah dan mengembalikan tanah untuk tujuan-tujuan pertahanan, keamanan dan untuk kepentingan nasional, kepentingan publik dan proyek-proyek mengembangkan sosial-ekonomi sesuai dengan ketentuan hukum. Sekjen Nguyen Phu Trong menekankan: “Bisa dikatakan,  ada satu hal yang baru ialah kita telah menyedari secara lebih jelas dan menentukan secara lebih jelas semua perbedaan antara hak kepemilikan tanah dan hak penggunaan tanah, hak dan tanggung-jawab Negara terhadap hak dan kewajiban pengguna tanah terhadap setiap jenis tanah. Hak penggunaan tanah juga adalah satu jenis harta benda dan barang dagangan khusus, tetapi bukanlah hak kepemilikan. Pengguna tanah diberikan penyerahan dan penyewaan tanah oleh Negara untuk menggunakannya secara stabil, berjangka-panjang atau ada batas waktu, mendapat beberapa hak seperti hak memindahkan, memberikan penyewaan tanah, mewarisi, menghadiahkan tanah dll… sesuai dengan ketentuan hukum dan memperoleh santunan ketika Negara mengembalikan tanah, sekaligus harus berkewajiban menaati undang-undang tentang pertanahan, harus mendaftarkan hak penggunaan tanah, menggunakan tanah tepat pada sasarannya, menaati perancangan dan menerima keputusanNegara dalam  mengembalikan tanah dari Negara”.

          

Dalam menghadapi kebutuhan kehidupan sosial, amandemen kebijakan dan hukum tentang pertanahan, ketahanan pangan nasional, mempertahankan kestabilan sosial-politik dan perkembangan yang berkesinambungan. Komite Sentral Partai Komunis Vietnam memberikan bimbingann kepada Pemerintah supaya terus menyampaikan laporan kepada Majelis Nasional untuk menyempurnakan kerangka hukum pelaksanaan penyerahan tanah, penyewaan tanah pertanian kepada kepala keluarga dan perseorangan secara ada batas waktu, akan tetapi bisa lebih diperpanjang untuk merangsang kaum tani lebih berkaitan dengan sawah dan dengan tenang melakukan investasi pada produksi. Bersamaan itu, memperluas batas taraf  menerima dan memindahkan hak penggunaan tanah pertanian sesuai dengan syarat yang kongkrit di setiap daerah, setiap periode untuk menciptakan syarat yang kondusif kepada proses mengumpulkan tanah, selangkah demi selangkah membentuk daerah-daerah produksi barang dagangan yang besar di bidang pertanian, memenuhi kebutuhan  industrialisasi dan modernisasi Tanah Air./.