(VOVworld) – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (amandemen) resmi  dikeluarkan untuk mengambil pendapat rakyat sejak awal pekan ini dan akan memakan waktu selama tiga bulan. Amandemen, penyempurnaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertujuan menyusun Kitab Undang-Undang ini menjadi Undang-Undang umum dari sistem perundang-undangan, mengatur hampir semua hubungan sosial yang terbentuk menurut prinsip bebas, sukarela, sama derajat dan bertanggung jawab sendiri antar-fihak peserta. 

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (amandemen) meliputi 710 pasal. Kalau dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tahun 2005, maka rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini mempertahankan 265 pasal, mengamandir 297 pasal, menyempurnakan 174 pasal dan menghapuskan 147 pasal. Tanggung jawab badan yang berwewenang dalam membela hak sipil, hak identitas perseorangan, subyek dari hubungan perundang-undangan perdata, batas waktu tentang pewarisan dan bentuk-bentuk kepemilikan dan lain- lain….

Kitab Undang-Undang yang  paling mendasar dalam sistem perundang-undangan Vietnam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai posisi  yang amat penting, mendominasi banyak undang-undang lain dalam sistem perundang-undangan, berpengaruh terhadap hubungan- hubungan sipil dalam masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan ketentuan-ketentuan tentang prinsip- prinsip pokok  dari perundang-undangan perdata, posisi  hukum, patokan hukum mengenai cara berperilaku dari perseorangan, badan hukum, hak, kewajiban mengenai identitas dan harta benda perseorangan dan badan hukum dalam hubungan-hubungan sipil, pernikahan dan keluarga, bisnis, perdagangan, tenaga kerja dan hubungan-hubungan lain yang terbentuk di atas dasar  yang sama derajat, kebebasan bertekat, independen tentang harta benda dan bertanggung jawab sendiri atas subyek-subyek peserta hubungan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (amandemen) berpengaruh terhadap semua aspek dalam kehidupan masyarakat, pengacara Nguyen Trong Ty, mantan Kepala Tim  Pengacara kota Hanoi mengatakan: “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah Kitab Undang-Undang yang tergolong paling penting dalam sistim perundang-undangan Negara Vietnam. Karena setelah lahirnya Undang-Undang Dasar, maka semua hak milik rakyat tentang kepemilikan dan hak identitas termanifestasikan dalam Kitab Undang-Undang dengan semua kepentingan dari warga negara yang benar-benar dan paling praksis terhadap kehidupan rakyat, setiap organisasi badan hukum semuanya termanifestasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang ini  adalah undang-undang  yang paling mendasar. Amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Perdata supaya sesuai dengan Undang-Undang Dasar adalah sangat tepat dan kami menyambut haluan itu”.


Melengkapi banyak hal baru untuk memenhi tuntutan praktek

Diantara 10 masalah titik berat yang diajukan untuk mengambil pendapat rakyat, ada ketentuan tentang tanggung jawab  dari badan  yang berwewenang  dalam membela hak sipil, hak  identitas dari perseorangan; subyek hubungan hukum perdata;bentuk kepemilikan;saat menetapkan hak kepemilikan. Ini adalah masalah-masalah yang masih ada perbedaan pendapat di kalangan opini umum. Deputi Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc menunjukkan: «Pada  amandemen kali ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  perlu memanifestasikan dua pandangan penting yaitu harus benar-benar menjadi dasar hukum dari sistim perundang-undangan, menyesuaikan hubungan-hubungan subyek yang setara, mempermufakat sendiri, menentukan sendiri, memikul tanggung jawab sendiri. Yang kedua ialah harus benar-benar menjadi undang-undang dari perekonomian menurut arah sosialisme. Menaruh perhatian pada warisan dan pengembangan  ketentuan-ketentuan yang bersifat tradisional dengan membawa identitas tersendiri dan kerasionalan dari kitab undang-undang hukum perdata Vietnam, mengambil pengalaman tentang penyusunan undang-undang di dunia sebagai bahan pertimbangan supaya menjamin Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (amandemen)  memenuhi  tuntutan praktek  Tanah Air, bersamaan itu  membawa nafas  kehidupan dan zaman pada latar belakang Tanah Air sedang melakukan integrasi internasional secara semakin  ekstensif dan intensif ».

Tentang tanggung jawab dari badan yang berwewenang dalam membela hak identitas, rancangan amandemen menambahkan ketentuan bahwa pengadilan tidak bisa menolak tuntutan menangani kasus dan urusan sipil dengan alasan belum ada ketentuan-ketentuan hukum untuk diterapkan.  

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah Kitab Undang-Undang yang besar dan mendasar dalam sistem perundang-undangan Vietnam. Amandemen Kitab Undang-Undang ini adalah pekerjaan yang amat penting, memenuhi tuntutan praktek, mengabdi perkembangan Tanah Air dan bisa mengejar pada proses integrasi internasional yang semakin intensif dan ekstensif./.