(VOVworld) - Dunia sedang bergeser menurut arah masyarakat informasi dengan eksplosi dari media sosial, membantu para pemakai berbagi informasi dengan cepat. Namun, perkembangan teknologi informasi juga menghadapi banyak tantangan dalam hal pengelolaan. Pemerintah Vietnam telah dan sedang mengelola informasi sesuai dengan hukum Vietnam dan kebiasaan internasional.
Menteri Informasi dan Komunikasi Vietnam, Truong Minh Tuan menjawab wawancara kepada para anggota Majelis Nasional tentang pekerjaan mengelola secara aman keamanan cyber.
Masalah-masalah masyarakat informasi terdiri dari pekerjaan mengelola secara aman keamanan cyber, menangani perseorangan dan organisasi yang memuat informasi-informasi yang diputar-balikkan, membuat opini umum panik dan mengelola informasi di media. Kenyataan menunjukkan bahwa di Vietnam, pada waktu lalu muncul perilaku-perilaku memuat informasi-informasi yang diputar-balikkan, tidak benar, membuat website palusu yang menyaru pemimpin Partai Komunis dan Negara Vietnam, mengeluarkan pernyataan yang tak berstandar, melanggar hukum. Informasi-informasi ini pada pokoknya berasal dari media sosial yang diberikan oleh organisasi-organisasi asing lintas perbatasan masuk ke Vietnam, sehingga menimbulkan akibat-akibat di kalangan masyarakat.
Menstranparasikan informasi.
Pada latar belakang globalisasi, perkembangan media sosial di Vietnam adalah satu keniscayaan. Sekarang, jumlah pemakai media sosial di Vietnam tergolong dalam tarap tinggi di dunia terbanding dengan kira-kira 45 juta pemakai facebook. Terhadap kanal youtube, Vietnam juga adalah salah satu diantara 10 negara yang punya jumlah pemakai paling tinggi. Meski semua ketentuan hukum di dalam negeri telah melaksanakan cukup penyesuaian terhadap perilaku pengguna, tapi media-media sosial yang memuat informasi-informasi jelek dan beracun semakin sulit dikontrol karena sedikit terkena penyesuaian dari hukum Vietnam. Untuk memecahkan masalah ini, pada tanggal 26 Desember tahun 2016, Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam telah memberlakukan Surat Edaran nomor 38 yang antara lain ada ketentuan terinci tentang pemberian informasi publik lewat perbatasan dan mulai ada dasar hukum untuk menuntut kepada badan-badan usaha yang memasok jasa lewat perbatasan supaya bertanggung jawab melakukan koordinasi membuang informasi-informasi yang melanggar hukum Vietnam. Bersamaan itu, pers resmi harus memberikan informasi-informasi secara tepat waktu dan akurat. Artinya ialah menjamin transparansi dalam cara mendekati informasi merupakan solusi paling penting untuk mengatasi informasi-informasi yang diputar-balikkan dan salah di media sosial.
Bersamaan itu, Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam sedang memeriksa koridor hukum dan mengusulkan supaya melengkapi ketentuan-ketentuan peengelolaan informasi sesuai dengan hukum Vietnam dan kebiasaan internasional. Dari awal tahun 2017 sampai sekarang, Kementerian ini telah meminta kepada badan-badan usaha yang memasok jasa seperti Google dan Facebook supaya mematuhi hukum Vietnam dan membuang lebih dari 2 200 video clip yang menodai pimpinan, memutar-balikkan watak sosial. Kementerian tersebut juga mengadakan temu kerja dan menuntut kepada Google supaya sepakat membentuk mekanisme membuang dan mencegah semua informasi, dan video clip yang melanggar hukum Vietnam di kanal-kanal dan fundasi lain yang menggunakan sistim Google. Pada waktu mendatang, Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam sedang membentuk instrumen penilaian terhadap akses website sebagai dasar melaksanakan kebijakan-kebijakan manajemen Negara; mendorong perkembangan media sosial bagi badan usaha Vietnam untuk memasok, yang mampu mengganti atau bersaing dengan Facebook.
Meningkatkan kesedaran pemakai untuk menjamin keselamatan informasi.
Keamanan cyber sedang mendapatkan perhatian dari semua negara di dunia. Serangan-serangan cyber di dunia pada waktu lalu meningkat dalam hal kuantitas dan skala serta rumit tetnang cara pelaksanaan. Semua perekonomian besar yang punya fundasi teknologi informasi berkembang kuat telah menyediakan sumber daya besar untuk memecahkan risiko-risiko tentang keamanan informasi, tapi juga terkena pengaruh yang sangat berat dari serangan-serangan cyber. Di Vietnam, hasil survei pada tahun 2016 menunjukkan bahwa lebih dari separo jumlah badan dan organisasi tidak menggelarkan secukupnya tuntutan tentang pengelolaan keamanan cyber.
Untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan ini, di samping soal menyempurnakan payung hukum di bidang keselamatan informasi, Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam telah membuat dan Keputusan tentang pengesahan perancangan pengembangan keselamatan informasi nasional sampai tahun 2020 dan Keputusan tentang Proyek tentang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia tentang keselamatan informasi sampai tahun 2020 untuk disampaikan kepada Pemerintah guna diberlakukan. Kementerian ini juga memberikan bimbingan kepada unit-unit fungsional supaya mengorganisasi koordinasi dan peringatan, langsung menangani dan menyelamatkan puluhan situasi darurat untuk menentang serangan-serangan yang menyebabkan ketidak-selamatan informasi cyber. Yang terkini, Kementerian tersebut mengadakan latihan besar tentang pekerjaan menangani dan menjamin keselamatan informasi cyber, memperhebat pekerjaan menjamin keselamatan informasi berskala nasional dan membangun beberapa sistim teknik terpusat seperti sistim penanganan serangan internet, sistim pusat teknik keselamatan nasional dan lain-lain…
Solusi-solusi sinkron dari kerangka hukum, solusi-solusi teknologi, khususnya meningkatkan kesedaran para pemakai, akan dilaksanakan secara keras oleh Vietnam untuk menjamin keselamatan cyber.