(VOVworld) – Keyakinan dan keagamaan di Vietnam merupakan salah satu di antara masalah-masalah yang senantiasa mendapat perhatian oleh opini umum Barat di forum-forum internasional tentang penjaminan hak manusia. Karena kekurangan informasi dan masih mempertahankan beberapa prasangka, maka masih ada orang yang belum mengerti secara tuntas atau belum mengerti secara tepat situasi keagamaan di Vietnam. Dalam kenyataannya, Vietnam menjalankan kebijakan agama yang menjamin kebutuhan bẻkeyakinan dan beragama dari para  warga. 

Untuk menjamin hak kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama dari para warga, selama lebih dari separo abad ini, sistim perundang-undangan di Vietnam selalu disesuaikan dan disempurnakan sehingga memenuhi kebutuhan praktek serta menjamin kesesuaian internasional. Hal ini membantu kehidupan, keyakinan dan keagamaan Vietnam semakin terjamin dalam kenyataan.

Kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama

Selama 50 tahun ini, telah ada lebih dari 100 naskah undang-undang yang punya isi penyesuaian tentang keyakinan dan keagamaan yang diberlakukan terdiri dari  peraturan negara, surat edaran, instruksi dan lain-lain. Selain itu juga ada banyak naskah pelaksanaan undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan bidang keyakinan dan keagamaan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang tentang Pertanahan dan lain-lain. Khususnya, pada tahun 2013, Majelis Nasional Vietnam mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 2013 dengan banyak isi yang bersangkutan dengan hak kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama. Untuk pertama kalinya Undang-Undang Dasar menetapkan bahwa tidak hanya warga negara yang baru mendapat hak kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama, tapi, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama adalah hak yang melekat pada pribadi yang sudah ada dari semua orang dan dilindungi oleh Negara. Bisa dilihat secara jelas dalam Pasal 24: “Semua orang punya hak kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama, menganut atau tidak menganut sesuatu agama. Semua agama setara terhadap hukum; Negara menghormati dan melindungi hak kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama; Tidak ada siapa pun yang bisa melanggar hak kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama atau menyalah-gunakan keyakinan dan agama untuk melanggar undang-undang”.

Yang lebih menonjol ialah pada 11/2016, Undang-Undang tentang Keyakinan dan Keagamaan untuk pertama kalinya diesahkan oleh Majelis Nasional Vietnam. Ini merupakan tonggak penting yang menegaskan garis politik dan kebijakan terbuka yang dijalankan oleh Vietnam terhadap kebutuhan kehidupan spiritualitas, keyakinan dan keagamaan rakyat, melalui itu memacu semua warga turut mengembangkan kekuatan persatuan besar nasional untuk membangun negara Vietnam yang semakin berkembang.

Banyak keunggulan yang melebihi  tentang kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama

Undang-Undang tentang Keyakinan dan Keagamaan tahun 2016 memanifestasikan setepatnya watak hak kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama merupakan hak manusia sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar tahun 2013. Pasal 6 dari undang-undang tersebut menunjukan: “Semua orang mendapat hak kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama, menganut atau tidak menganut sesuatu agama. Orang yang sementara ditahan dan sementara dipenjarakan menurut ketentuan hukum tentang pelaksanaan penahanan sementara dan pemenjaraan sementara, orang yang sedang menjalankan hukuman penjara, orang yang sedang menjalankan langkah-langkah dimasukkan ke dalam sekolah pendidikan anak-anak nakal, basis pendidikan wajib, basis  penyembuhan ketagihan wajib punya hak menggunakan kitab suci guna, menyatakan keyakinan dan agamanya. Undang-undang ini menambah satu bab tentang hak kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama untuk mencerminkan secara lebih jelas skala penyesuaian undang-undang ini serta memanifestasikan secara paling fundamental kebijakan Negara dalam menghormati dan melindungi hak kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama bagi semua orang. Tentang pendaftaran aktivitas agama, undang-undang ini menganggapnya sebagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan beragama dari penganutnya,  jadi bukan dianggapnya sebagai satu syarat untuk terbentuknya  satu organisasi agama. Undang-undang ini juga menambah isi pengangkatan jabatan agama  dan tugas orang yang berkewarga-negaraan asing yang melakukan aktivitas di organisasi agama di Vietnam. Orang asing yang bermukim secara sah di Vietnam juga berhak melakukan aktivitas  agama, ikut serta dalam aktivitas berkeyakinan, aktivitas beragama, menggunakan tempat yang sah untuk melakukan aktivitas agama secara terpusat, mengundang pemuka agama dan biarawan melakukan berbagai protokol agama, mengajar agama melakukan dakwah, menjadi biawasan di basis-basis agama, belajar di basis-basis pendidikan agama atau kursus pemupukan tentang agama dari organisasi agama di Vietnam, dapat membawa hasil cetakan tentang agama dan peralatan agama untuk  kebutuhan aktivitas agama sesuai dengan undang-undang Vietnam.

Undang-Undang tentang Keyakinan dan Keagamaan tahun 2016 memanifestasikan pandangan yang praksis dan kongkrit dari Negara Vietnam di bidang keagamaan. Undang-Undang ini dianggap telah berhasil memenuhi perasaan dan hasrat para pemuka berbagai agama, menciptakan syarat kepada rakyat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan spiritualitas, memacu pengembangan semua nilai dari keyakinan dan keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Lahirnya Undang-Undang ini merupakan manifestasi yang memperlihatkan bahwa Vietnam semakin melaksanakan secara lebih baik dan lebih efektif Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tentang Keyakinan dan Keagamaan dalam proses perkembangan dan integrasi internasional. Membangun sistim perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan spiritualitas warga merupakan cara yang telah dan sedang digelarkan secara kuat oleh Vietnam  agar supaya kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama di Vietnam semakin terjamin.