(VOVworld) – Undang-Undang (UU) tentang Organisasi Pemerintah (amandemen) untuk pertama kalinya disampaikan pada Persidangan ke-8 Majelis Nasional Vietnam angkatan ke-13. Ini merupakan salah satu diantara  berbagai UU yang perlu digelarkan untuk disusun setelah Undang-Undang Dasar-tahun 2013 (UUD-2013) menjadi efektif. Pekerjaan menyusun UU tentang Organisasi Pemerintah (amandemen) bertujuan menciptakan dasar hukum untuk membangun satu Pemerintah yang kuat, sesuai dengan perkembangan Tanah Air pada periode industrialisasi, modernisasi dan integrasi internasional serta pembangunan satu sistem administrasi yang modern. 

UU tentang Organisasi Pemerintah (amandemen) menambahkan  beberapa prinsip supaya sesuai dengan fungsinya sebagai badan administrasi negara tertinggi, melaksanakan hak eksekutif, badan pelaksana dari Majelis Nasional. UU ini mengkongkritkan tugas dan hak Pemerintah, Perdana Menteri Pemerintah dan Menteri, Kepala kantor setingkat kementerian dalam membuat prediksi, merekomendasikan kebijakan dan menyusun kebijakan, menentukan mekanisme dan kebijakan yang berkaliber strategis dan makro dalam menyelenggarakan negara. Rancangan Undang-Undang (RUU) juga meletakkan Pemerintah dalam mekanisme kontrol yang ketat dari masyarakat dan menjunjung tinggi tanggung jawab di depan masyarakat.

Menjamin kedinamisan dan kekreatifan   Pemerintah dalam menyelenggarakan negara

Menurut Menteri Dalam Negeri, Nguyen Thai Binh, salah satu diantara target-target dalam menyusun RUU tentang Organisasi Pemerintah (amandemen) bertujuan terus menyempurnakan mekanisme memimpin, mengarahkan dan menyelenggarakan dari Pemerintah dan PM Pemerintah, menjamin keinisiatifan, kekreatifan, kedinamisan dan keluwesan supaya bisa tepat waktu memecahkan masalah dalam praktek kehidupan, sesuai dengan UUD-2013. RUU mengkongkritkan tugas dan hak Pemerintah sesuai dengan bidang-bidang manajemen negara, menegaskan peranan menetapkan kebijakan dari Pemerintah, peranan mengelola dan menyelenggarakan secara makro dan badan administrasi negara tertinggi. Ketua Komisi Perundang-Undangan Majelis Nasional, Phan Trung Ly mengatakan bahwa “Pada zaman globalisasi dan integrasi internasional yang ekstensif dan intensif  sekarang ini, Pemerintah sebagai badan pelaksanaan eksekutif harus  melakukan secara baik fungsi penyusun kebijakan, kerangka institusi yang cocok dan menciptakan syarat yang perlu  untuk mengembangkan kemampuan dan kekreatifan rakyat, membangun mesin administrasi negara yang ramping,berdaya-guna dan berhasil-guna”.

Menjunjung tinggi tanggung jawab  pribadi Perdana Menteri dan para Menteri

Satu keeksekutifan yang kuat dan tembus dari atas ke bawah ialah harus memanifestasikan jelas tanggung jawab pribadi. Oleh karena itu, RUU tentang Pemerintah (amandemen)  menentukan secara rinci dan menyeluruh semua tugas dan hak dari Perdana Menteri  menurut Undang-Undang Dasar-tahun 2013 (UUD-2013) dan mengkongkritkan beberapa tugas, hak dan tanggung jawab dari Perdana Menteri untuk menetapkan jelas peranan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintah, pemimpin badan administrasi negara tertinggi, berinisiatif menyelenggarakan Pemerintah mencetuskan, menetapkan secara pada tepat waktu mekanisme dan kebijakan, merekomendasikan penyusunan institusi hukum, menentukan dan memikul tanggung jawab tentang  semua aktivitas Pemerintah dan sistim administrasi negara menurut wewenang, menjamin kesatuan dan kelancaran dari atas ke bawah dari sistim administrasi. Dengan amandemen-amandemen ini, posisi dan peranan Perdana Menteri telah meningkat. Selain itu, untuk menjunjung tinggi tanggung jawab  Perdana Menteri, soal memperkuat  laporan  yang disampaikan oleh Perdana Menteri kepada  rakyat  juga merupakan tugas penting dan perlu diungkapkan secara lebih kongkrit dalam RUU ini. Ketua Komisi Perundang-Undangan dari Majelis Nasional Vietnam, Phan Trung Ly mengatakan: “Komisi Perundang-Undangan Majelis Nasional  meminta agar RUU ini membuat mekanisme pelaksanaan ketentuan UUD tentang Kepala Pemerintah berkewajiban menyampaikan laporan kepada rakyat  tentang masalah-masalah penting  yang harus dipecahkan oleh Pemerintah”. 

Tentang tugas Menteri dan Kepala lembaga setingkat Kementerian, RUU menentukan harus bertanggung jawab dalam melakukan manajemen Negara tentang cabang dan bidang, yang dilimpahkan. Pekerjaan ini bertujuan menciptakan dasar untuk memperbarui cara aktivitas Pemerintah menurut arah menjamin memecahkan masalah-masalah yang diajukan di setiap bidang, menghindari situasi saling memberikan tanggung jawab dan melemparkan tangung jawab pemecahan kepada Pemerintah, PM dan para Deputi PM, menciptakan tenaga pendorong baru untuk aktivitas manajemen, pengarahan, penyelenggaraan dalam menghadapi semua tuntutan dan tantangan dalam tahap perkembangan Tanah Air. Menteri Dalam Negeri, Nguyen Thai Binh memberitahukan: “RUU menentukan secara kongkrit tugas, hak dan tanggung jawab Menteri, Kepala lembaga  setingkat Kementerian. Yang meliputi ketentuan tentang tugas,  hak Menter dan Kepala lembaga  setingkat Kementerian dengan martabat sebagai anggota Pemerintah yang harus berinisiatif berpartisipasi secara efektif pada aktivitas kolektif Pemerintah, bertanggung jawab di depan kolektif Pemerintah tentang semua tugas yang dilimpahkan dengan martabat sebagai Kepala lembaga setingkat Kementerian untuk melakukan manajemen negara terhadap cabang dan bidang dalam skala nasional”.

 Satu Pemerintah yang kuat, pertama-tama harus bertolak dari satu dasar hukum yang jelas dan terinci tentang fungsi, tugas dan hak. Masalah-masalah yang masih ada dan keterbatasan dalam organisasi dan aktivitas Pemerintah menurut UU yang sedang berlaku (amandemen) akan membantu Pemerintah melakukan pembaruan yang kuat tentang organisasi, aktivitas, memecahkan tepat waktu masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan./.