Laporan “Indeks kebebasan pers 2013” yang diumumkan Organisasi Reporter Tanpa Perbatasan (Reporters Without Borders – RWB) pada 30 Januari 2013 beranggapan bahwa kebebasan pers di Vietnam “belum ada tanda-tanda perbaikan”, rakyat “tidak mendapat kebebasan untuk mendekati informasi” dan Vietnam telah menjadi “Negara yang memenjarakan blogger dan komunitas pengguna internet yang besarnya nomor 2 di dunia”. Bersamaan dengan laporan ini, RWB menyalah-gunakan beberapa kantor komunikasi yang kurang beriktikat baik dengan Vietnam untuk menjawab interviu guna “memperdalamkan lebih lanjut lagi” pemaparan ini.

Contohnya yang tipikal ialah Benjamin Ismaik – Direktur Urusan kawasan Asia – Pasifik dari RWB, menjawab interviu di VOA dalam bahasa Vietnam pada 30 Januari 2013 yang mengatakan bahwa situasi kebebasan pers di Vietnam “sedang mengalami turun bebas” dan mengambil bukti dari 12 kasus blogger, 14 aktivis Katolik dan Protestan” yang dibawa ke pengadilan pada 2012 untuk memfitnah bahwa Negara Vietnam “meningkatkan penindasan terhadap kebebasan pers dan kebebasan berbicara”. Benjamin Ismail memfabrikasikan bahwa di Vietnam “tak ada tempat bagi kritik terhadap penguasa, semua kebijakan negara, sistim politik atau pejabat negara”.

Ilustrasi
(Foto: internet)

Masalahnya ialah RWB dan Benjamin Ismail telah sengaja melewatkan isi-isi tuduhan dengan bukti yang lengkap, kongkrit dan benar tentang pelanggaran hukum Vietnam yang dilakukan para blogger dan aktivis yang mereka sebutkan. Mereka sengaja “mencampur aduk antara benar dan salah”, sengaja menganggap para blogger yang menyalah-gunakan internet untuk melakukan tindakan-tindakan pelanggaran terhadap pasal nomor 88 Kitab Hukum Pidana Republik Sosialis Vietnam, seperti para jurnalis resmi yang menyalah-gunakan aktivitas pers untuk menjalankan profesi sosial, telah menunjukkan sikap yang tidak obyektif, tanpa memperdulikan kebenaran dari RWB. Tambahan lagi, cara yang dilakukan RWB selama ini untuk menghasilkan apa yang disebutkan “laporan” telah menunjukkan bahwa mereka telah mengesampingkan semua informasi dan data resmi tentang masalah kebebasan pers di Vietnam. 

RWB tidak melakukan penelitian dan survei lapangan di Vietnam, tapi hanya mengeluarkan satu daftar survei yang terdiri dari 80 pertanyaan yang termasuk jenis “apa pun jawabannya juga boleh”, mengambil informasi sepihak, bahkan memelintir informasi dari beberapa website dan blog dari kekuatan-kekuatan permusuhan penyabot, kemudian melakukan interviu kepada beberapa tokoh yang sudah punya prasangka dan pandangan yang kurang beriktikat baik terhadap Vietnam, kemudian mengeluarkan apa yang namanya “Laporan tahunan”. Dengan metode penyelidikan, penelitian yang non-ilmiah dan benar-benar berat sebelah seperti itu, apakah laporan “Indeks kebebasan per 2013” pada khususnya dan semua laporan lain yang dikeluarkan RWB bisa “obyektif dan terpercaya” seperti yang ditegaskan oleh RWB dan semua anggotanya?.

Reporter Vietnam bebas meliput  berita.
(Foto: vja.com.vn)

Didirikan pada 1985 di Perancis, sejak permulaan, RWB memberikan hak kepada dirinya untuk menguar-uarkan kebebasan pers dan kebebasan berbicara ala Barat. Sebelumnya, ini bukan untuk kali pertamanya RWB mengeluarkan kata yang memutar-balikkan situasi kekebasan pers di Vietnam. Dan pada kenyataannya RWB beraktivitas bukan demi kepentingan para wartawan. RWB pernah dituduh menerima ratusan ribu USD dari organisasi-organisasi reaksioner orang asal Kuba seperti “Pusat demi kebebasan Kuba”, organisasi “Persatuan Kuba” dan beberapa organisasi oposisi di Venezuela untuk melakukan kampanye-kampanye komunikasi anti Negara Kuba dan Pemerintah Pimpinan Presiden Hugo Chavez dalam krisis politik di Venezuela pada April 2002. RWB juga menerima uang dari berbagai organisasi dan perseorangan untuk berpartisipasi pada aktivitas menggulingkan Presiden Haiti, J.B.Aristide dalam krisis di politik di negara ini pada 2004. Kamus umum Wikipedia juga memberitahukan bahwa “Menurut penyelidikan yang dilakukan dua wartawan dari Radio dan Televisi Nasional WDR (dari Jerman), RWB mendapat banyak bantuan sebanyak jutaan USD dari miliarder Amerika Serikat George Soros, orang yang pernah mendukung serikat buruh Solidarnos’c’, dari Dana Nasional Bantuan Demokrasi (National Endowment for Democracy) – organisasi yang 90% anggaran keuangannya berasal dari Anggaran Keuangan nasional Amerika Serikat dan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat”. Oleh karena itu, sebagai gantinya, laporan tentang situasi nyata “dikriminasi”  terhadap wartawan dilakukan secara sengaja oleh RWB.

Harus ditegaskan jelas bahwa Negara Vietnam selalu menghormati, menjamin hak kebebasan pers dan hak kebebasan berbicara dari semua warga. Seperti halnya dengan negara-negara lain, untuk menjamin disiplin dan kestabilan untuk berkembang, Negara Vietnam tidak mengijinkan penyalah-gunaan hak-hak tersebut untuk mempropagandakan, menghasut menggulingkan pemerintahan dan menyabot persatuan besar bangsa. Semua “wartawan Vietnam” yang dibela RWB sebenarnya adalah para blogger yang melanggar kebijakan dan hukum Vietnam. Pada kenyataannya, Partai Komunis dan Negara Vietnam selalu mendengar dan menghormati sumbangan pendapat dari semua lapisan rakyat terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, hukum, melalui bentuk-bentuk penyanggahan sosial, melalui sistim media komunikasi. Dengan demikian, media massa Vietnam merupakan kanal informasi dan penyanggahan sosial yang luas, terbuka, demokratis, cepat, efektif dan kenyataan itu merupakan bukti yang menunjukkan hakekat masalah dimana RWB memberikan kepada dirinya sendiri hak untuk menilai kebebasan pers di Vietnam./.