(VOVworld) - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Referendum sedang dibahas pada persidangan ke-10 Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-13. Penyusunan Undang-Undang tentang Referendum bertujuan mengembangkan demokrasi dan hak kedaulatan rakyat, mengkongkritkan Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 2013 dan mengembangkan sistim perundang-undangan Vietnam.
Para anggota MN di depan persidangan ke-10 MN angkatan ke-13
membahas RUU tentang Referendum
(Foto: antt.vn)
Referendum merupakan cara bagi rakyat untuk langsung menunjukkan tekat, aspirasi dan kekuasaan-nya terhadap masalah-masalah yang penting dari Tanah Air pada setiap saat kongkrit. Referendum merupakan satu bentuk penting dalam melakanakan demokrasi langsung dari rakyat, merupakan kemajuan dari demokrasi. RUU tentang Referendum punya beberapa masalah yang dibahas oleh para anggota MN seperti isi referendum, skala referendum, badan urusan referendum, pemecahan terhadap gugatan tentang hasil referendum.
Mengembangkan hak demokrasi rakyat.
Mengembangkan demokrasi dan hak kedaulatan rakyat, memperluas bentuk-bentuk demokrasi langsung untuk rakyat merupakan prinsip dasar dalam RUU tentang Referendum. Satu prinsip penting lain yang disebut dalam RUU ini ialah menjunjung tinggi kekuasaan rakyat, memperkuat persatuan besar seluruh bangsa, memperkuat kebulatan pendapat di kalangan masyarakat. Para anggota MN menekankan soal menjunjung tinggi kekuasaan rakyat yang berarti bahwa tekat rakyat adalah paling tinggi. Namun, ketika menjunjung tinggi kekuasaan rakyat, tetap harus dikaitkan dengan kebulatan pendapat masyarakat. Phung Khac Dang, anggota MN Vietnam dari provinsi Son La memberitahukan: “Referendum merupakan langkah mendekati dan memperluas hak demokrasi terhadap rakyat. RUU tentang Referendum telah menunjukkan bahwa rakyat punya hak demokrasi terhadap masalah-masalah mahapenting Tanah Air. Hak demokrasi dari rakyat terjamin.Rakyat berhak ikut memutuskan masalah-masalah yang penting dari Tanah Air”.
Pedoman: “rakyat tahu, rakyat membahas dan rakyat memeriksa” sedang dilaksanakan secara luas dalam kehidupan dan masyarakat Vietnam. Oleh karena itu, penyusunan UU tentang Referendum memberikan sumbangan yang praksis dalam mencerminkan dan mengembangkan nilai ideologi dan tradisi baik itu. Yaitu menghormati rakyat, menganggap rakyat sebagai pangkaldan mengembangkan hak kedaulatan rakyat berpartisipasi dalam menyusun dan memutuskan masalah-masalah yang mahapenting dari Tanah Air.
Menyelenggarakan referendum dengan skala nasional.
Ketika melakukan perbahasan di Aula, para anggota MN mencapai kesepakatan tinggi dalam menentukan bahwa referendum tentang masalah-masalah yang teramat penting dari Tanah Air diselenggarkan dan dilaksanakan di skala nasional. Menurut UUD-tahun 2013 dan UU tentang Organisasi Majelis Nasional, hak referendum adalah milik Majelis Nasional. Masalah-masalah yang dikeluarkan pada referendum ialah masalah UUD dan masalah yang penting dari Tanah Air yang punya makna di tingkat nasional.
Ketika menyelenggarakan referendum, para anggota MN meminta perhatian agar memberikan semua informasi tentang masalah-masalah yang diajukan pada referendum kepada rakyat untuk mengerti jelas tentang isi dan makna masalah; hak, tanggung jawab dan kewajiban-nya dalam berpartisipasi pada referendum. Melalui itu, rakyat bisa memanifestasikan pandangan-nya secara obyektif, mempunyai opsi yang maksimal, memberikan kepentingan yang praksis kepada bangsa dan Tanah Air.
Menginstitusikan UUD-2013.
UU tentang Referendum mempunyai posisi yang penting karena itu bertolak dari ketentuan UUD-2013 yang mengatakan bahwa Negara adalah milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat. Ibu Ho Thi Cam Dao, anggota MN Vietnam dari provinsi Soc Trang memberitahukan: “Pemberlakuan UU tentang Referendum adalah hal yang diperlukan untuk mengkongkritkan UUD-2013 dan menyempurnakan sistim perundang-undangan Vietnam. Penyelenggaraan referendum menciptakan syarat kepada semua orang untuk bisa ikut serta dan memutuskan urusan Negara dan masyarakat, sesuai dengan kapabilitas demokrasi dan turut membangun Negara hukum sosialis, Negara adalah milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat”.
Pada latar belakang Vietnam melakukan integrasi internasional secara ekstensif dan intensif, pemberlakuan UU tentang Referendum merupakan hal yang diperlukan, merupakan kemajuan hukum Vietnam. Melalui itu menciptakan syarat kepada rakyat untuk bisa berpartisipasi secara demokratis dan langsung pada semua masalah yang penting dari Tanah Air, turut menjamin sifat tunggal dan sinkrondari sistim perundang-undangan Negara Vietnam.