(VOVworld) - Menyempurnakan Proyek reformasi gaji tahap 2012-2020 adalah salah satu diantara tugas-tugas titik berat Vietnam pada tahun 2012 ini untuk menjamin pelaksanaan politik jaring pengaman sosial yang telah diajukan oleh Pemerintah Vietnam. Reformasi gaji dilaksanakan menurut arah pemindahan dari sistim pembayaran gaji rendah ke sistim gaji riil, sesuai dengan tuntutan pasar. Menurut penilain, ini akan merupakan salah satu diantara politik-politik sosial-ekonomi dasar dan amat penting di Vietnam.
Seminar Ilmu pengetahuan tentang menganekaragamkan gaji bagi pejabat dan pegawai negeri.
(Foto: mof.gov.vn)
Setelah kira-kira 30 tahun melaksanakan usaha renovasi, Vietnam telah berkali-kali melakukan reformasi politik gaji. Selama 10 tahun belakangan ini, gaji minimal telah 8 kali disesuaikan. Taraf gaji minimal telah naik dua kali lipat selama 4 tahun ini. Penyesuaian gaji berdasarkan pada taraf pertumbuhan ekonomi, indeks harga konsumsi (CPI) dan kemampuan anggaran keuangan negara. Tapi, pada kenyataan-nya, jika memperhitungkan indeks inflasi dan harga komsumsi, maka kenaikan gaji minimal riil sangat rendah. Jika terbanding dengan laju perkembangan sosial-ekonomi pada waktu lalu dan terbanding dengan tuntutan memandang gaji sebagai pos investasi untuk mengembangkan sumber daya manusia, maka laju kenaikan gaji seperti itu jelaslah belum rasional. Taraf gaji rendah akan mengakibatkan situasi sulit menyerap orang-orang pandai, belum menciptakan motivasi kepada pejabat dan pegawai negeri untuk tenteram dan terkait dengan pekerjaan, meningkatkan tanggung jawab, menyelesaikan tugas dengan kualitas tinggi dan terutama turut memberantas penyelewengan dan korupsi dalam apartur lembaga dinas.
Reformasi gaji harus berkaitan dengan reformasi administrasi.
(Foto: nguoiduatin.vn)
Dalam menghadapi situasi ini, Kementerian Tenaga Kerja, Prajurit Penyandang Cacad dan Sosial Vietnam sedang menyempurnakan proyek reformasi gaji untuk pegawai negeri tahap 2012-2020. Menurut bapak Dang Nhu Loi, mantan Wakil Kepala Komisi urusan masalah-masalah sosial Majelis Nasional Vietnam, gaji haruslah merupakan satu motivasi utama kepada pegawai negeri untuk berkaitan dengan lembaga negara, setia dengan pekerjaan dinas dan menganggap pembayaran gaji yang layak kepada pegawai negeri sebagai investasi untuk perkembangan. Tapi juga harus memilah-milah pejabat dan pegawai negeri secara cocok supaya ada rezim gaji dan pemberian prioritas yang tepat dia mengatakan bahwa, “
Menetapkan gaji harus sesuai dengan nilai kerja dari pejabat, pegawai negeri dan pegawai biasa dari negara. Harus menetapkan siapa yang adalah pejabat, pegawai negeri dan pegawai biasa dari negara, kemudian baru menetapkan gaji dalam kemampuan ekonomi Tanah Air. Tetapi, di samping itu, jika tidak membenahi dan mereorganisasi aparat agar kualitas barisan pejabat, pegawai negeri dan pegawai biasa dari negara terjamin sesuai dengan nilainya,maka akan tidak bisa memecahkan masalah gaji”. Untuk melaksanakan reformasi gaji, di samping perlunya usaha mengelola secara ketat dan mengurangi semaksimal mungkin jumlah pemakan gaji dari anggaran keuangan negara, mendorong usaha memasyarakatkan sektor jasa dinas untuk berangsur - angsur mengurangi prosentase pengeluaran anggaran keuangan negara di sektor ini, maka beberapa masalah penting yang lain ialah harus memperbarui mekanisme terhadap satuan-satuan administrasi jasa dinas.
Perlu ada sistem gaji yang sesuai dengan tarap pemberian sumbangan dari pegawai negeri.
(Foto: baotintuc.vn)
Menurut bapak Doan Cuong, Kepala Biro urusan Gaji dari Kementerian Dalam Negeri Vietnam, ini adalah solusi penting untuk menciptakan sumber reformasi gaji. Dia memberitahukan bahwa “
Satu masalah yang amat penting dan kalau bisa terlaksana barulah bisa memecahkan masalah menciptakan sumber reformasi gaji. Yaitu memperbarui mekanisme terhadap semua satuan administrasi, harus berbuat bagaimana agar semua satuan administrasi mempunyai mekanisme - mekanisme yang longgar, berkembang sendiri, punya syarat, punya sumber pendapatan, bisa membayar gaji pejabat, pegawai negeri dan pegawai biasa dari negara dalam satuan dan dengan demikian beban negara akan terkurangi. Kalau hanya menunggu anggaran keuangan negara, maka tidak bisa memecahkan masalah”.
Seminar tentang pengarahan reformasi gagi terhadap pejabat, pegawai negeri tahap 2-13-2020.
Foto: nif.mof.gov.vn
Proyek reformasi gaji untuk periode 2012- 2020 direncanakan akan diajukan di Sidang Pleno ke-4 Komite Sentral Partai Komunis Vietnam pada bulan April mendatang. Ibu Nguyen Lan Huong- Kepala Istitut Ilmu ketenagakerjaan dari Kementerian Tenaga Kerja, Prajurit Penyandang Cacad dan Sosial Vietnam menegaksan bahwa “
Pada tahun 2011, kita telah berhasil melaksanakan pemisahan sistem gaji minimal dari sektor pasar dan pada tahun 2012, kita terus melaksanakan penyesuaian ini agar supaya tarap gaji dari barisan pegawai negeri diperbaiki. Dari tahun 2012 smapai 2015, kami beranggapan merupakan periode reformasi amat besar di bidang kebijakan terhadap sistem pegawai negeri, bertekat sampai tahun 2015 bisa menjamin tarap hidup yang minimal bagi para pejabat dan pegawai negeri”.
Gaji harus menjadi motivasi utama kepada kaum pegawai negeri untuk berkaitan dengan lembaga-lembaga negara, sepenuh hati bekerja demi kedinasannya, mempunyai syarat naik pangkat berdasarkan pada talenta dan kearifan sendiri, tidak perlu melakukan korupsi dan tidak bisa melakukan korupsi. Ini adalah semangat yang dituju oleh Proyek Reformasi Gaji untuk periode 2012-2020. Politik gaji terhadap para pejabat dan pegawai negeri adalah salah satu diantara politik-politik sosial-ekonomi fundamental dan penting istimewa bagi negara. Akibat-nya amat besar terhadap sosial- ekonomi, karena kalau kaum pegawai negeri tidak mendapat kehidupan yang cukup sandang-cukup pangan dengan gaji, akan menjadi satu musibah besar, menghancurkan administrasi kedinasan negara. Reformasi politik gaji akan bisa menghindari situasi dimana pejabat, pegawai negeri dan pegawai biasa dari negara bekerja tanpa perasaan dan tidak bertanggung jawab dalam aparatur lembaga dinas, menciptakan kebulatan pendapat di kalangan masyarakat untuk berkembang./.