Reformasi penggajian : meningkatkan produktivitas kerja dan menyerap talenta (Foto :VNA)

Sidang Pleno ke-7 KS PKV angkatan XII akan berbahas tentang peringkat, tingkat gaji pada umumnya dengan struktur penggajian dan bonus baru. Proyek ini berpengaruh terhadap jutaan pejabat pegawai dan pegawai negeri. Terbanding dengan gaji minimal yang ditetapkan Pemerintah pada tahun 2018, maka gaji dasar dari para pejabat pegawai dan pegawai negeri sekarang hanya menenuhi 40% kebutuhan minimal. Perbedaan pendapatan antara para pemakan gaji sangat tinggi, banyak pendapatan di luar gaji dan pengelolaan gaji belum benar-benar diterbukakan, mekanisme pengontrolan pendapatan masih kurang berhasil guna.

Menciptakan tenaga pendorong baru untuk meningkatkan produtivitas kerja dan menyerap talenta

Perubahan terbesar dalam Proyek reformasi gaji kali ini yalah memberlakukan sistem daftar gaji baru terhadap kawasan publik menurut posisi kerja, nama dan jabatan pimpinan di atas dasar menderegulasi kenaikan taraf gaji yang paling rendah dan memperluas hubungan gaji yang dekat dengan kawasan pasar. Sistem daftar gaji baru akan ditentukan dengan jumlah uang absolut, alih-alih ketentuan koefisien gaji yang dikalikan dengan taraf gaji dasar.

Yang patut diperhatikan, alih-alih tujuh daftar gaji seperti sekarang ini,  sistim daftar gaji baru akan diperpendek menjadi hanya tinggal 5 daftar gaji yang meliputi dua daftar gaji untuk pejabat pegawai dan pegawai negeri serta tiga daftar gaji untuk angkatan bersenjata. Bapak Nguyen Quang Dung, Kepala Direktorat urusan gaji dari Kementerian Dalam Negeri Vietnam  memberitahukan:  “Ketika melaksanakan rezim  gaji baru menurut Resolusi KS PKV tentang kebijakan reformasi penggajian, maka gaji yang diterima oleh para pemakan gaji akan menjadi baik jelas. Namun, akan ada pembenahan antara cabang dan bidang dan menjamin prioritas untuk memacu cabang dan bidang dan akan menciptakan lapangan baru, semua pejabat pegawai dan pegawai  negeri mendapat kenaikan gaji”.

Menurut hemat Tran Quoc Toan, anggota Dewan Teori Komite Sentral Partai Komunis Vietnam, kebijakan reformasi penggajian perlu memperjelas tujuan merancang kembali sistim gaji dan uang tunjangan untuk seluruh sistim politik; mengklasifikasi pejabat pegawai dan pegawai negeri untuk membuat daftar peringkat gaji sesuai dengan hasil-guna kualitas pekerjaan tahunan dari para pejabat pegawai negeri dan pegawai negeri. Dia memberitahukan: “Ketika mengklasifikasi pejabat pegawai dan pegawai negeri seperti itu, kita punya dasar untuk membuat sistim daftar  peringkat gaji yang sesuai. Dari situ, bisa membuat  sistim  uang tunjangan masa kerja, uang  tunjungan  jabatan dan uang tunjangan kejuruan dalam melaksanakan urusan publik”.

Menjamin hasil-guna  pada kenyataan-nya.

 Bapak Bui Sy Loi, Wakil Ketua Komisi urusan Masalah-Masalah Sosial dari Majelis Nasional menganggap bahwa kalau ingin melakukan reformasi kebijakan  penggajian, pekerjaan pertama yang harus dilakukan yalah melakukan reformasi dan pembaruan, meningkatkan kemampuan dan efektivitas semua unit administrasi publik untuk mengurangi maksimal bidang-bidang jasa publik yang masih tetap membayar gaji dari APBN. Bapak Bui Sy Loi mengatakan:

"Jasa publik harus berpindah ke pembayaran menurut hasil output dan Negara harus memborongkan dan tidak harus dilakukan oleh Negara. Kalau bisa menjalankannya, maka harus membayar ongkos kepada rakyat. Kalau bidang-bidang seperti kesehatan dan pendidikan dan lain-lain mereka melakukan,.maka serahkan kepada mereka untuk mengurangi jumlah pegawai negeri dan mengurangi beban untuk APBN. Kedua yalah harus merampingkan  mesinaparat Negara dan aparat politik seperti yang sudah ditetapkan dalam Resolusi No 18 Komite Sentral Partai Komunis tentang pembaruan sistem politik. Ketiga yalah harus meningkatkan kemampuan dan efektivitas manajemen dari semua badan Negara berdasarkan membangun posisi kerja yang berdasarkan pada prinsip ornag yang benar menempati pekerjaan yang benar.”

Kalau bisa menjamin  tiga faktor di atas, maka bisa turut membantu kebijakan tentang penggajian bisa memenuhi kebutuhan kehidupan, dari para pemakan gaji. Ini juga merupakan pengungkit untuk meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan efektivitas untuk kebutuhan rakyat, turut memberantas korupsi dan penyelewengan.

Dengan reformasi-reformasi yang bersifat terobosan, proyek reformasi kebijakan penggajian  yang dibahas di Sidang Pleno 7 KS PKV Angkatan XII kali ini diharapkan akan bisa menciptakan langkah titik balik dalam bekerja, berproduksi dan memperbaiki kehidupan kaum pekerja.