(VOVworld) - Komite Tetap Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-14, pada persidangan ke-3 yang berlangsung dari 12-22 September ini, telah membahas isi Undang-Undang tentang Pembentukan Asosiasi untuk menyempurnkan rancangan undang-undang ini dan disampaikan kepada MN untuk cepat diesahkan dan digelarkan dalam praktek kehidupan. Pesan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Asosiasi ialah Negara menjamin dan menciptakan syarat yang kondusif kepada warga negara untuk melaksanakan hak pembentukan asosiasi menurut ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD).
Asosiasi-asosiasi di Vietnam berkembang secara beraneka ragam dengan skala dan sifat aktivitas yang bebeda-beda. Terhitung sampai bulan Desember 2014 di seluruh Vietnam, ada kira-kira 52 565 asosiasi, diantaranya ada 483 asosiasi yang beraktivitas dengan skala nasional dan sisanya beraktivitas dengan skala daerah. Beberapa asosiasi ditetapkan sebagai organisasi sosial-politik. Asosiasi-asosiasi sisanya ditetap sebagai organisasi sosial-kejuruan, organisasi sosial-kemanusiaan. Semua asosiasi ini emakin memainkan peranan yang positif dalam memberikan masukan dan kritik sosial tentang haluan dan garis politik dari Partai Komunis Vietnam, kebijakan dan hukum dari Negara, program dan proyek perkembangan sosial-ekonomi Pemerintah dan daerah.
Hak membentuk asosiasi dari warga negara ditentukan oleh UUD
Kalau di Vietnam, ada aosiasi yang jumlahnya besar adalah karena asosiasi, organisasi dan gabungan asosiasi seperti itu dianggap salah satu diantara hak-hak dasar dari warga negara yang tercantum secara jelas oleh Negara Vietnam dalam semua UUD. Kongkritnya, pasal 10 dari UUD yang pertama, tahun 1946 menunjukkan secara jelas: “Warga negara Vietnam punya hak kebebasan berbicara, kebebasan penerbitan, kebebasan berorganisasi dan kebebasan berkeyakinan, kebebasan berdomisili dan berpergian di dalam dan di luar negeri. Pasal 25 dari UUD tahun 1959 menunjukkan: “Warga negara Republik Demokrasi Vietnam punya hak-hak kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berorganisasi, kebebasan membentuk asosiasi, kebebasan berdemonstrasi. Negara menjamin persyaratan-persyaratan materiel yang perlu bagi warga negara untuk bisa memperoleh hak-hak itu”. Pasal 67 dari UUD tahun 1980 mengatakan: “Warga negara punya hak-hak kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan beroganisasi, kebebasan membentuk asosiasi, kebebasan berdemonstrasi sesuai dengan kepentingan sistim politik sosialisme dan rakyat”. Pasal 69 dari UUD tahun 1992 menentukan: “Warga negara punya hak kebebasan berbicara, kebebasan pers, punya hak mendapat informasi, kebebasan berorganisasi, kebebasan membentuk asosiasi dan kebebasan berdemonstrasi menurut ketentuan dari undang-undang”. Sedangkan, pasal 25 dari UUD tahun 2013 menegaskan: “Warga negara punya hak kebebasan berbicara, kebebasan pers, bisa mendekati informasi, kebebasan berorganisasi dan kebebasan berdemonstrasi”. Bukan begitu saja, Negara Vietnam juga menjamin dan membela hak-hak kebebasan membentuk asosiasi menurut pasal 22 dari Konvensi Internasional tentang hak-hak politik dan sipil tahun 1966 yang antara lain ditunjukkan secara jelas oleh Vietnam bahwa “semua orang juga punya hak kebebasan membentuk asosiasi, termasuk hak membentuk dan masuk ke serikat sekerja untuk membela kepentingannya”.
Negara Vietnam menciptakan syarat yang kondusif bagi warga negara untuk bebas membentuk asosiasi.
Dalam praktek pembuatan undang-undang di banyak negara menunjukkan bahwa hubungan antara hak membentuk asosiasi dan masalah manajemen Negara terhadap asosiasi merupakan masalah kunci dari Undang-Undang tentang Pembentukan Asosiasi, berpengaruh terhadap isi,cara penentuan tentang hak pembentukan asosiasi. Bersangkutan dengan masalah ini, RUU tentang Pembentukan Asosiasi punya ketentuan-ketentuan yang cukup ketat tentang masalah mendaftar untuk membentuk asosiasi, mengesahkan anggaran dasar tentang asosasi dan khusus pada bab 7 menentukan tentang “Manejemen Negara tentang asosiasi”. Mengubah kata-kata dalam RUU tentang pembentukan asosiasi: “minta ijin membentuk asosiasi” menjadi “mendaftar untuk membentuk asosiasi” menandai perubahan besar dalam ide menyusun undang-undang ini. Menurut itu, Negara Vietnam menciptakan payung hukum secara lebih baik bagi rakyat untuk melaksanakan hak kebebasan tentang pembentukan asosiasi. Hal ini juga memanifestasikan peranan penting dari semua asosiasi dalam perkembangan sosial, oleh karena itu mendapat persyaratan untuk berkembang.
Terus menghargai hak kebebasan dasar dari manusia.
RUU ini telah mengajukan pasal-pasal yang menciptakan syarat yang kondusif kepada warga negara untuk melaksanakan hak pembentukan asosiasi, mengembangkan kesukarelaan, self-manajemen dan bertanggung jawab sendiri dari semua asosiasi, khususnya membayar sendiri biaya aktivitas, membatas secara maksimal subsidi dan menanti-nantikan anggaran keuangan Negara, menghindari kecenderungan “mengadministrasikan” organisasi dan aktivitas asosiasi, menjamin daya-guna, hasil-guna dari manajemen Negara tentang asosiasi, turut menjamin keamanan politik, ketertiban dan keselamatan sosial. Khususnya, karena Vietnam telah berpartisipasi pada Konvensi Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, Deklarasi Internasional tentang hak asasi manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka RUU tentang Pembentukan Asosiasi punya tambahan ketentuan ialah orang asing yang tinggal dan bekerja secara sah di Vietnam juga bisa berpartisipasi pada semua asosiasi. Ini merupakan manifestasi-manifestasi yang positif dalam proses pendemokrasian masyarakat di Vietnam, mengembangkan peranan kedaulatan rakyat dalam proses perkembangan Tanah Air dan integrasi internasional.
RUU tentang Pembentukan Asosiasi yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri terdiri dari 8 bab dan 36 pasal, menginstitusikan pandangan Negara Vietnam tentang posisi dan peranan dari semua asosiasi, organisasi dan ormas rakyat, bersamaan itu mengkongkritkan ketentuan dari UUD-tahun 2013 tentang peranan dari semua organisasi sosial, ormas dan organisasi. Penyusunan secara cepat Undang-Undang tentang Pembentukan Asosiasi oleh MN Vietnam angkatan ke-13 bertujuan menjamin dan membela secara lebih baik hak pembentukan asosiasi dan partisipasi dari warga negara pada asosiasi, bersamaan itu memenuhi semangat menjamin hak manusia, hak kebebasan pembentukan Asosiasi dari UUD-tahun 2013 dan Konvensi Internasional tentang hak politik dan sipil dimana Vietnam telah ikut.