Semua distorsi dan pemutar-balikan fakta ini tidak bisa menutupi kenyataan bahwa Viet Nam selalu menjamin semua hak sipil dan politik pada umumnya dan hak mendapatkan informasi bagi semua warga.

Menjamin hak mendapatkan informasi bagi warga merupakan masalah yang selalu diperhatikan oleh Negara Viet Nam

Hingga kini, Viet Nam telah membina dan menyempurnakan sistem perundang-undangan untuk menjamin dengan lebih baik hak mendapatkan informasi dari warga negara. Yaitu undang-undang dan semua peraturan negara seperti Undang-Undang tentang Jurnalistik 2016; Undang-Undang tentang Mendapatkan Informasi 2016; Undang-Undang tentang Keamanan Siber 2018; Peraturan Pemerintah nomor 72/2013 ND/CP tentang “Mengelola, memasok, menggunakan jasa internet dan informasi di internet” dan sebagainya. Semua naskah undang-undang ini menaati prinsip hukum sosialis sesuai dengan Undang-Undang Dasar 2013, menjamin hak mendapatkan informasi, hak dan kebebasan demokratis perseorangan dan warga di lingkungan siber.

Kongkretnya, Undang-Undang tentang Jusnalistik 2016 menentukan hak kebebasan berbicara di media bagi warga seperti hak-hak menyampaikan pendapat tentang situasi dunia dan situasi dalam negeri, memberikan pendapat untuk membina dan melaksanakan garis politik dan haluan Partai Komunis, undang-undang Negara, memberikan pendapat, kritik, usulan, pengaduan dan gugatan di media terhadap semua organisasi Partai Komunis, badan-badan negara, organisasi sosial politik, organisasi-organisasi kejuruan, organisasi sosial, dan semua organisasi dan perseorangan lainnya. Undang-Undang tentang Mendapatkan Informasi 2016 menentukan warga memiliki hak mendapatkan informasi secara lengkap, akurat, tepat waktu, dapat mengajukan pandangan, pandangan politik, pengaduan, gugatan terhadap semua tindakan yang melanggar hukum. Undang-Undang tentang Keamanan Siber 2018 menegaskan prinsip hukum Negara Viet Nam yakni menghormati dan menjamin hak manusia, di antaranya ada hak mendapatkan informasi. Peraturan Pemerintah nomor 72/2013/ND/CP yang menekankan kebijakan Partai Komunis dan Negara Viet Nam ialah menciptakan iklim yang kondusif untuk mengembangkan ekonomi, menciptakan kondisi terbaik kepada rakyat di semua daerah yang menjumpai kesulitan untuk menggunakan jasa internet dan informasi di dunia maya dalam mencari dan mendapatkan informasi.

Dalam kenyataannya, Pemerintah Viet Nam telah membuka sistem penerimaan usulan warga dan badan usaha melalui Portal Informasi Elektronik Pemerintah. Pemerintah Viet Nam juga mengumumkan secara terbuka Indeks reformasi administrasi dari semua badan administrasi negara dan Indeks kepuasan warga terhadap layanan badan-badan administrasi negara. Pemerintah Viet Nam membentuk Komite Nasional, mempercepat laju pembangunan “Pemerintah elektronik”, portal informasi elektronik dari semua badan-badan negara untuk memasok jasa publik online agar semua kader, kantor dan organisasi melakukan dialog langsung dengan rakyat, agar rakyat bisa menyalurkan pemikiran, hasratnya melalui internet, menyampaikan pendapat kepada Partai Komunis dan pemerintahan untuk meningkatkan hasil-guna penerimaan informasi dan usulan dari rakyat. Semakin banyak orang menggunakan internet dan medsos untuk menyampaikan pandangan politik, menyelenggarakan forum-forum untuk membahas dan memberikan kritik bagi garis politik dan kebijakan Partai Komunis dan Negara, serta menyampaikan sumbangan pendapat dan usulan kepada badan-badan fungsional di Viet Nam. Banyak informasi dari medsos telah diperiksa, dibenarkan dan ditangani oleh badan-badan fungsional dan pemerintahan berbagai tingkat.

Untuk menjamin hak mendapatkan informasi dari warga, Partai Komunis dan Negara Viet Nam juga melaksanakan banyak haluan, diantaranya mengembangkan pers dan media. Pers Viet Nam mengalami perkembangan yang pesat dan komprehensif, semakin menunjukkan peranan sebagai jembatan penghubung antara Partai Komunis dan Negara dengan rakyat. Khususnya, usaha mengarahkan pengembangan pers menurut pola multi media telah menciptakan kemampuan besar bagi usaha menyampaikan informasi dari kantor-kantor pemberitaan, turut menjamin dengan lebih baik hak menyampaikan dan mendapatkan informasi bagi rakyat di ruang siber.

Perkembangan  yang cepat dari media massa dan internet menunjukkan hak kebebasan berbicara dan kebebasan mendapatkan informasi di Viet Nam telah mengalami perbaikan dan perkembangan kuat. Tetapi, seperti halnya banyak negara di dunia, hukum Viet Nam menentukan pembatasan kebebasan berbicara, hak menyampaikan dan mendapatkan informasi terhadap beberapa keadaan sesuai dengan konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Pembatasan ini bermaksud menghormati semua hak yang sah dan layak, kewibawaan dan kehormatan orang lain, membela keamanan nasional, ketertiban, keselamatan masyarakat, kesehatan komunitas dan moral sosial.

Semua keberhasilan yang dicapai Viet Nam dalam menjamin hak manusia di ruang siber selama ini telah diakui oleh komunitas internasional dan memberikan sumbangan yang tidak kecil terhadap perkembangan dan integrasi Viet Nam tahun-tahun ini belakangan. Yang patut diungkapkan, Viet Nam akan tidak henti-hentinya memupuk hasil ini untuk terus memberikan kebebasan, kebahagiaan dan perkembangan warga. Oleh karena itu, pemutar-balikan fakta terhadap semua hasil ini hanyalah  suara sumbang dari orang-orang yang berbeda dalam pandangan sosial.