(VOVowrld)- Pada tahun ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan banyak negara anggota memperingati ulang tahun ke-30 lahirnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982). Sejak itu hingga sekarang, UNCLOS 1982 tidak henti-hentinya dikodifikasikan dan disempurnakan agar sesuai dengan kebutuhan praktek. Pada latar belakang dimana manusia semakin bergerak menuju ke samudera, kebutuhan eksploitasi semua kepentingan dari sumber kekayaan laut semakin mendesak, sengketa-sengketa yang timbul diantara semua negara sulit dihindari, maka UNCLOS 1982 telah menjadi naskah hukum yang penting dan dianggap sebagai Piagam dunia tentang laut dan semudera. Bagi Vietnam, sejak meratifikasi atau dalam sepanjang proses ikut serta dalam Konvensi tersebut, Vietnam selalu konsekven dengan pandangan menghormati dan melaksanakannya sesuai dengan semangat Konvensi dalam memecahkan sengketa di laut.
Ilustrasi
(Foto: internet)
Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 terdiri dari 320 pasal dan 9 lampiran yang isinya menetapkan secara menyeluruh status hukum dari semua daerah laut yang termasuk pada kedaulatan dan hak kedaulatan semua negara pantai serta status hukum daerah laut internasional dan dasar laut internasional. Bersamaan itu, Konvensi tersebut juga menentukan pembentukan serentetan mekanisme internasional penting yang bersangkutan dengan aktivitas di laut dan samudera seperti misalnya Pengadilan Internasional tentang Hukum Laut, Badan Otorita Internasional tentang dasar samudera, Komite Perbatasan Landas Kontinen. Khususnya, yang bersangkutan dengan sengketa yang bisa timbul antara semua negara anggota, Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 menuntut kepada semua negara anggota supaya memecahkan semua sengketa yang bersangkuta dengan penjelasan atau penerapan Konvensi ini dengan langkah damai sesuai dengan ketentuan Piagam PBB. Hingga sekarang ini, telah ada 162 negara anggota dari semua benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika dan Oseania ikut serta dalam Konvensi tersebut.
Ilustrasi
(Foto: vietnam.vn)
Sebagai negara pantai, sejak hari-hari permulaan, Vietnam telah aktif ikut serta dalam proses perundingan tentang rancangan UNCLOS 1982. Setelah UNCLOS 1982 diesahkan, Vietnam adalah salah satu darin negara-negara pertama yang menandatangani Konvensi dan pada 23 Juni 1994, Majelis Nasional Vietnam telah resmi meratifikasi naskah hukum yang penting ini. Ketika menjelaskan penandatanganan UNCLOS 1982, Le Hoai Trung, Deputi Menteri Luar Negeri Vietnam, Duta Besar, Kepala Perwakilan Diplomatik Vietnam di PBB mengatakan: “PBB adalah forum global, adalah forum yang terbesar dengan partisipasi hampir semua negara di dunia dan PBB melakukan aktivitas di semua bidang kehidupan internasional, berpengaruh terhadap kehidupan internasional dan terhadap setiap negara. Masalah-masalah yang diperhatikan oleh Vietnam untuk dipecahkan secara damai semua sengketa dan perbedaan antara Vietnam dengan semua negara, maka PBB juga merupakan satu forum yang penting untuk melaksanakan tuntutannya. Semangat Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 sesuai denganVietnam, yaitu Vietnam selalu menjunjung tinggi kebijakan memecahkan semua sengketa secara damai”.
Ilustrasi
(Foto: biengdong.net)
Dengan garis politik konsekuen itu, selama 18 tahun menjadi anggota, Vietnam telah aktif beraktivitas dalam kerangka semua mekanisme internasional sesuai dengan Konvensi ini. Vietnam telah dipilih menjadi Wakil Ketua Majelis Umum Badan Otorita Internasional tentang Dasar Samudera dan adalah anggota Dewan Badan Otorita. Dalam semua forum yang bersangkutan, Vietnam selalu menegaskan bahwa dalam aktivitas menggunakan laut, semua negara harus menaati secara tepat semua ketentuan dalam Konvensi, melaksanakan secara lengkap hak dan kewajiban sesuai dengan Konvensi. Vietnam juga berulang kali menegaskan bahwa sebagai sebuah negara di tepi Laut Timur, Vietnam menggelarkan banyak aktivitas eksploitasi di semua daerah laut yang termasuk pada kedaulatan dan hak kedaulatannya guna membangun dan mengembangkan Tanah Air. Ketika melakukan semua aktivitas di Laut Timur, Vietnam selalu menaati semua ketentuan Konvensi, menghormati hak semua negara lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi. Bersamaan itu, Vietnam juga meminta kepada semua negara di tepi Laut Timur dan semua negara lain supaya ahrus menghormati kepentingan-kepentingan yang layak dari Vietnam di Laut Timur. Bagi pelanggaran-pelanggaran yang serius terhadap hak kedaulatan Vietnam atas landas kontinen dan zona ekonomi eksklusifnya, Vietnam telah bertekad berjuang melalui salur diplomatik di berbagai tingkat untuk membela hak kedaulatannya.
Ilustrasi
(foto: nld.com.vn)
Berdasarkan pada semua ketentuan UNCLOS 1982, hingga sekarang ini, Vietnam telah melakukan perundingan dengan semua negara tetangga untuk memecahkan beberapa sengketa tentang zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen tumpang tindih. Kongkritnya, pada tahun 1997, Vietnam dan Thailand menandatangani Perjanjian demarkasi zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen dua negara di Teluk Siam. Pada tahun 2000, Vietnam dan Tiongkok menandatangani Perjanjian demarkasi wilayah laut, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen antara dua negara di Teluk Tonkin. Pada tahun 2003, Vietnam dan Indonesia menandatangani Perjanjian demarkasi landas kontinen dua negara di Laut Timur sebelah Selatan. Semua perjanjian ini didaftarkan di PBB sesuai dengan ketentuan Piagam PBB. Deputi Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Hoai Trung menambahkan: Vietnam menunjukkan secara jelas pandangannya, upaya-upayanya dalam bersama dengan semua negara melaksanakan secara serius hukum internasional, memecahkan semua sengketa, demarkasi perbatasan laut, demarkasi daerah tumpang tindih, memanifestasikan garis politik Vietnam ialah sangat beriktikat baik dan serius dalam melaksanakan hukum internasional, Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, melaksanakan semua permufakatan yang sudah dicapai dalam masalah kerjasama maupun pemecahan semua sengketa di laut. Keinginan Vietnam ialah Vietnam dan semua negara bersama-sama memecahkan secara damai semua perbedaan yang menyisa diatas dasar hukum internasional, diantaranya ada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982”.
Memecahkan semua sengketa di laut dengan langkah damai merupakan kewajiban semua negara anggota PBB sesuai dengan Piagam sekaligus merupakan kewajiban menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982. Diatas semangat itu, Vietnam telah, sedang dan akan terus bertindak menurut kebijakan menaati secara ketat semua ketentuan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, bersamaan itu, mengimbau kepada semua negara lain supaya menaati kewajiban ini. Pendirian Vietnam itu sedang mendapat sokongan yang luas dari komunitas internasional./.