(VOVworld) – Memberikan sumbangan pendapat terhadap Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar-tahun 1992 (UUD-1992) adalah aktivitas politik besar yang sedang berlangsung di seluruh negeri, menyerap partisipasi dari berbagai lapisan rakyat, dan menciptakan kebulatan pendapat tinggi dari opini umum masyarakat.
Undang-Undang Dasar Republik Sosialis Vietnam-tahun 1992 (Ilustrasi)
(Foto:tuyengiao.vn)
Pada Senin sore, (4 Maret), Koran “Quan Doi Nhan Dan” atau koran “Tentara Rakyat” telah mengumpulkan pendapat dari komandan dan perwira Markas Komando Daerah Militer 4, Kementerian Pertahanan Vietnam yang telah memberikan sumbangan pendapat tentang sistim politik, hak asasi manusia, sosial-ekonomi, kebudayaan, pendidikan, sains, teknologi, lingkungan hidup, pembelaan Tanah Air, aparat Negara, daya guna UUD, proses amandemen UUD dll…, khususnya masalah-masalah yang bersangkutan dengan militer, pertahanan dan pembelaan Tanah Air.
Selama dua bulan lebih ini, kota Da Nang telah berkali-kali mengumpulkan 1000 pendapat dari kader dan rakyt terhadap Rancangan Amandemen UUD-1992 dengan isi-isi tentang hak asasi manusia, hak dan kewajiban dasar dari warga negara.
Dengan tema: “Amandemen UUD harus dikaitkan dengan kepemimpinan Partai Komunis, bersamaan itu menjamin sifat independen, melaksanakan secara efektif hak-hak legislatif, eksekutif dan yudikatif”, lokakaraya ilmiah yang diselenggarakan oleh kota Can Tho, pada hari yang sama, telah menyerap puluhan pendapat dan referat. Semua pendapat berfokus menganalisis dan menyumbangkan isi-isi tentang ekonomi dan politik, pembangunan Negara hukum Vietnam sosialis milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat; pembangunan dan pembelaan Tanah Air, aktif dan berinisiatif melakukan integrasi internasional.
Juga pada Senin (4 Maret), dua provinsi Ha Nam dan Dien Bien telah mengadakan konferensi untuk mengumpulkan pendapat dari para pemimpin teras di dua provinsi ini terhadap isi-isi tentang hak asasi manusia, hak dan kewajiban dasar dari warga negara, pembelaan Tanah Air, masalah-masalah yang bersangkutan dengan sosial-ekonomi, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan –teknologi, lingkungan hidup yang disebutkan dalam Rancangan Amandemen UUD-1992./.