(VOVworld) – Pada Minggu (22 Desember), di Phnom Penh, Ibukota Kamboja, faksi oposisi Kamboja mencanangkan satu demonstrasi yang dianggap paling besar sejak pemilu Parlemen Kamboja pada 28 Juli lalu dengan tuntutan kepada Perdana Menteri (PM) Hun Sen harus mengundurkan diri dan mengadakan pemilu. Tanpa memperdulikan perintah larangan dari pemerintahan kota dan badan-badan fungsional, faksi oposisi Kamboja terus membuat aktivitas demonstrasi menjadi satu pawai besar dengan ikutsertanya dari puluhan ribu orang, sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas secara serius di beberapa jalan utama di Ibukota Phnom Penh.

Demonstrasi menyerap ikutsertanya dari
puluhan ribu orang pendukung faksi oposisi di Kamboja
(Foto: vov.vn)

      Sam Rainsy, pemimpin faksi oposisi menegaskan akan mengadakan “100 demonstrasi lagi” sampai saat mencapai targetnya dan memperingatkan akan memblokir jalan-jalan raya  yang menyambungkan Ibukota Phnom Penh dengan daerah-daerah lain di seluruh negeri guna memberikan tekanan kepada Pemerintah. Ketika menanggapi semua tuntutan faksi oposisi, PM Hun Sen menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar

     Kamboja tidak membuat ketentuan PM punya hak membubarkan Parlemen. PM Hun Sen juga menekankan bahwa dia sendiri serta Pemerintah Kerajaan Kamboja dipilih secara demokratis dan pasti akan tidak meletakkan jabatan dalam masa bakti 5 tahun yang akan datang./.