(VOVworld) - Menteri Luar Negeri (Menlu) negara-negara industri maju G7 baru-baru ini mengeluarkan komunike bersama yang isinya berseru untuk menaati vonis Mahkamah Abirtrase di Den Haag (Belanda). Komunika  bersama antara lain membantah tuntuntan tidak masuk akal dari Tiongkok tentang “hak sejarah” terhadap wilayah-wilayah laut yang tergolong dalam apa yang dinamakan “garis sebilan ruas”. Dalam komunike bersama ini, para Menlu G7 mengulangi lagi protes keras terhadap tindakan-tindakan yang meningkatkan ketegangan di Laut Timur dan ancanam menggunakan kekerasan untuk memecahkan sengketa maritime. G7 menganggap vonis pada 12 Juli 2016 yang dikeluarkan Mahkamah Abirtrase  menurut UNCLOS 1982 sebagai dasar  bermanfaat bagi upaya-upaya di kemudian hari untuk memecahkan sengketa secara damai di Laut Timur.

Ilustrasi
(Foto: AFP/Kantor Berita Vietnam)

Di samping itu, Negara-negara G7 juga mengulangi lagi komitmen menjaga ketertiban maritime bersandar pada hokum internasional, terutama UNCLOS 1982, menjaga secara mantap komitmen tentang hak kebebasan maritime dan hak-hak lain dalam menggunakan laut sesuai dengan hukum internasional. Negara-negara G7 juga menekankan: Pemecahan sengketa harus dilakukan dengan instrument hukum dan langkah membina kepercayaan. Komunike bersama tersebut juga memacu dialog-dialog  berdasar pada hukum untuk mengikuti  COC, bersamaan itu berseru untuk menaati secara lengkap dan efektif  DOC.