(VOVworld) – Pada Selasa (22 Juli), Ketua Parlemen baru Irak, Salim al-Jubouri memberitahukan bahwa kira-kira 100 orang telah mendaftarkan untuk jabatan Presiden Irak pada latar belakang para legislator negara ini siap memilih para pemimpin baru dan membentuk satu Pemerintah multi-etnis.

Menurut permufakatan tentang keberbagian kekuasaan yang mendapat dukungan faksi-faksi politik sekte Syiah, Sunni dan orang Kurdi, jabatan Presiden akan dipegang komunitas Kurdi, sementara itu jabatan Ketua Parlemen akan dipegang komunitas Sunni dan jabatan Perdana Menteri untuk orang Syiah. Menurut rencana, para pemimpin komunitas Kurdi akan mengumumkan daftar capres pada beberapa hari yang akan datang. Sementara itu, media massa Irak memberitakan bahwa diantara para capres, ada pemimpin koalisi orang Kurdi dalam Parlemen Irak, Fuad Masoum dan Wakil Ketua Asosiasi para patriot Kurdi, Barham Salih.

Menurut Undang-Undang Dasar Irak, setelah memilih Ketua dan dua Wakil Ketua, dalam waktu 30 hari sesudah itu, Parlemen harus memilih pemegang jabatan Presiden. Presiden baru akan mempunyai waktu 15 hari untuk meminta kepada Parlemen supaya menunjuk Perdana Menteri yang bertanggung jawab membentuk satu Pemerintah baru. Perdana Menteri baru akan mempunyai maksimal 30 hari untuk memilih para anggota kabinet dan mengajukan daftar ini ke Parlemen./.