Kantor Presiden Vietnam mengumumkan 6 Undang-Undang baru.

(VOVworld) - Kantor  Presiden Vietnam pada Senin pagi 16 Juli  telah mengadakan jumpa pers untuk mengumumkan  perintah Presiden  Vietnam  tentang 6 Undang-Undang dan Undang-Undang hasil amendemen yang telah diesahkan pada persidangan ke-3 Majelis Nasional Vietnam ke-13. 


Kantor  Presiden Vietnam mengumumkan 6 Undang-Undang baru.   - ảnh 1

Ilustrasi.
( Foto: vanphongthuaphatlai.vn)


  Beberapa Undang-Undang  yang diumumkan ialah  Undang-Undang tentang Ketenaga-kerjaan (amandemen), Undang-Undang tentang pencegahan dan penanggulangan pengaruh rokok yang semuanya mulai berlaku  dari 1 Mei 2013. Empat Undang-Undang sisanya   ialah  Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang tentang  asuransi  uang deposito,  Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanggulangan  Pencucian Uang,  dan Undang-Undang  Serikat Buruh (Amandemen)  yang mulai berlaku  dari 1 Januari 2013. Kalau dibandingkan dengan Undang-Undang tentang Ketenaga-kerjaan  yang sedang berlaku, Undang –Undang  (amandemen)  kali ini  mempunyai ketentuan-ketentuan yang  positif, sesuai dengan  kenyataan tentang usia pensiun  tarap gaji minimal, rezim istirahat  bersalin, uang honorarium dan  jumlah jam kerja tambahan. Undang –Undang ini juga menentukan  tenaga kerja  wanita  bisa istirahat sebelum dan setelah bersalin  selama 6 bulan. Dalam hal  tenaga kerja  wanita melahirkan kembar dua ke atas, setiap anak dan ibu bisa istirahat  sebulan lagi. Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi mengatasi banyak masalah dasar, mendesak dan berpengaruh positif untuk memperbarui sistim pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas pendidikan sumber daya manusia bagi perkembangan Tanah Air. Undang-Undang tetang Pencegahan dan Penanggulangan Pengaruh Rokok  menentukan  secara jelas  semua tindakan yang dilarang seperti  produksi, perdagangan, impor, penyimpanan, pengangkutan rokok palsu, perdagangan, penyimpanan dan pengangkutan bahan rokok, rokok  gelap, periklanan dan marketing  rokok  langsung  kepada konsumen.

Pada Senin sore 16 Juli di Hanoi, Kantor Presiden Vietnam mengadakan jumpa pers tentang perintah Presiden Negara Vietnam yang mengumumkan 7 Undang-Undang (UU) dan 2 Resolusi yang telah diesahkan dalam persidangan ke-3 Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-13. 7 UU yang diumumkan kali ini terdiri dari UU tentang Harga; UU tentang Pemeriksaan  Hukum; UU tentang Sosialisasi dan Pendidikan Hukum; UU tentang Periklanan; UU tentang Kekayaan Air (amandemen); UU tentang Kelautan Vietnam, yang mulai menjadi efektif dari 1 Januari 2013; UU tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2013, kecuali ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan penerapan langkah-langkah penanganan administrasi yang ditinjau dan diputuskan oleh Mahkamah Rakyat yang akan berlaku sejak 1 Januari 2014. 

Sedangkan dua Resolusi tersebut mengenai pemberlakuan beberapa kebijakan perpajakan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi organisasi dan perseorangan yang sudah diesahkan MN, yang mulai menjadi efektif sejak 21 Juli 2012. Menurut itu, pembayaran pajak pendapatan badan usaha yang dibayar pada tahun 2012 akan turun 30% jumlah pajak untuk badan usaha kecil dan menengah, tidak termasuk badan usaha kecil dan menengah yang melakukan bisnis di bidang perlotrean, real estate, bursa efek, keuangan, perbankan, asuransi; produksi barang, jasa yang termasuk jenis yang dikenai pajak konsumsi khusus; badan usaha yang menduduki posisi pertama atau posisi khusus dalam korporasi ekonomi atau perusahaan umum./.


 

 

Komentar

Yang lain