(VOVworld) - Lokakarya internasional dengan tema “Status hukum dari pulau dan batu dalam Hukum internasional dan kenyataan Laut Timur” diadakan dari 17-18/8 di kota Nha Trang, provinsi Khanh Hoa (Vietnam Tengah).

Pada jumpa pers menjelang lokakarya tersebut yang diadakan pada Selasa sore (16/8), Panitia Penyelenggara memberitahukan bahwa ada kira-kira 100 wakil peserta lokakarya ini yang terdiri dari para sarjana, peneliti internasional dari berbagai institut penelitian dan universitas di Amerika Serikat, Australia, Jepang, Filipina, India dan Vietnam yang mempunyai pengetahuan mendalam tentang hukum internasional dan menaruh perhatian pada situasi Laut Timur sekarang.

Isi lokakarya ini berfokus pada 3 masalah utama yang antara lain ada: Status hukum dari pulau dan batu dalam hukum internasional; sengketa kedaulatan terhadap dua kepulauan Hoang Sa (Paracels) dan Truong Sa (Spratly); keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) terhadap kasus gugatan Laut Timur Filipina terhadap Tiongkok. Lokakarya ini merupakan kesempatan bagi para sarjana dalam dan luar negeri untuk memperjelas status hukum menurut semua ketentuan hukum internasional, diantaranya ada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS-1982). Bersamaan itu, lokakarya ini terus memperjelas kedaulatan Vietnam terhadap dua kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa. Dalam kerangka lokakarya ini juga diadakan pameran dokumen dan foto yang bertema “Bukti-bukti sejarah tentang kedaulatan Vietnam terhadap kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa”.

Dalam satu perkembangan yang bersangkutan, Asosiasi Ilmu Sejarah Vietnam, Selasa (16/8), mengadakan simposium tentang situasi Laut Timur dan keputusan PCA tentang kasus gugatan yang dilakukan Filipina terhadap Tiongkok yang bersangkutan dengan penjelasan dan penerapan UNCLOS 1982. Simposium ini bertujuan membahas situasi lapangan di Laut Timur serta seluruh isi keputusan PCA yang dikeluarkan sesuai dengan Appendix VII UNCLOS-1982. Melalui itu, para sejarawan melakukan penelitian dan mengeluarkan rekomendasi untuk memberikan sumbangan dan masukan kepada pimpinan Partai Komunis dan Negara dalam pekerjaan memberikan sosialisasi dan pendidikan serta pekerjaan menjaga kedaulatan laut, pulau dan keamanan di Laut Timur.