(VOVworld) – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keselamatan Informasi Jaringan Internet merupakan isi pokok yang dibahas para anggota Majelis Nasional (MN) Vietnam pada Persidangan ke-10 MN Vietnam angkatan ke-13 pada Kamis pagi (29 Oktober) di kota Hanoi. RUU ini menentukan aktivitas keselamatan informasi jarinigan internet, termasuk menjamin keselamatan informasi di jaringan internet; kode sipil, standar dan patokan teknik tentang keselamatan informasi; bisnis di bidang keselamatan informasi; pengembangan sumber daya manusia di bidang keselamatan informasi; pengelolaan Negara tentang keselamatan informasi; hak dan kewajiban organisasi dan perseorangan ketika berpartisipasi pada aktivitas keselamatan informasi.

Para anggota MN Vietnam berpendapat bahwa pemberlakuan UU ini akan turut menyempurnakan dasar hukum tentang keselamatan informasi, menciptakan syarat perkembangan yang stabil dan adil bagi semua organisasi dan perseorangan yang sedang beraktivitas, berproduksi dan berbisnis di Vietnam, turut memperkuat peranan dan tanggung jawab semua badan pengelolaan negara di bidang keselamatan informasi. Mengenai pengembangan sumber daya manusia di bidang keselamatan informasi, beberapa anggota MN menyepakati haluan berfokus mendidik banyak pakar, insinyur dan teknisi andal di bidang keselamatan informasi.

Di Vietnam sekarang ada kira-kira 44 juta pengguna internet dan kira-kira 140 nomor telepon genggam. Penjaminan keselamatan informasi di jaringan internet untuk jutaan pengguna merupakan keniscayaan dan perlu dikodifikasikan.

Pada sore harinya,   para anggota MN telah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Pajak Ekspor –Impor (amandemen), RUU mengenai revisi dan penyempurnaan atas beberapa pasal  UU megenai Nilai Pertambahan, UU mengenai Konsumsi khusus dan UU mengenai Pengelolaan pajak. Ketika berbahas tentang Undang-Undang (RUU) mengenai  Pajak Ekspor –Impor (amandemen), para anggota MN sepakat tentang perlunya merevisi dan menyempurnakan UU mengenai Ekspor-Impor. Bersamaan itu, memenuhi ketutuhan mengenai reformasi administrasi dan reformasi sistem tarif, bea cukai, dan menciptakan lingkungan  hukum, prosedur administrasi yang sederhana dan kondusif kepada subyek pelaksana UU. Para anggota MN juga berfokus memberikan pendapat terhadap kelompok masalah yaitu memacu perkembangan dan proteksi rasional untuk produksi dan bisnis di dalam negeri, menurut pengarahan perkembangan dari Partai, Negara dan semua komitmen internasional yang sudah ditandatangani dan sebagainya…Tentang RUU mengenai revisi dan penyempurnaan atas beberapa pasal atas UU mengenai Tarif, para anggota MN memberikan pendapat tentang semua ketentuan untuk memperbaiki lingkungan bisnis.