(VOVworld) – Pada Senin pagi, para anggota Majelis Nasional membahas Rancangan Undang-Undang Verifikasi Hukum di aula Majelis Nasional. Mayoritas anggota Majelis Nasional sepakat dengan isi Rancangan Undang-Undang tersebut yalah perlu mengubah beberapa kebijakan untuk menyempurnakan institusi verifikasi hukum, melayani aktivitas penggugatan dan pengaduan serta mendatangkan banyak kepentingan kepada Negara, perseorangan serta organisasi yang berpartisipasi pada penggugatan dan pengaduan sipil dan penggugatan, pengaduan administrasi.

(Foto: truongtansang.net)

Menurut pendapat banyak anggota Majelis Nasional, pemberlakuan Undang-Undang Verifikasi Hukum adalah diperlukan, untuk menciptakan dasar hukum yang mantap guna meningkatkan kualitas, efektivitas dari aktivitas verifikasi hukum, memenuhi kebutuhan yang semakin tinggi dari aktivitas verifikasi hukum dan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, ada satu hal baru dari rancangan Undang-Undang tersebut yang menimbulkan banyak perbedaan pendapat yaitu soal sosialisasi aktivitas verifikasi hukum. Banyak anggota Majelis Nasional beranggapan bahwa, sosialisasi aktivitas verifikasi hukum supaya diadakan pada tarap tertentu saja. Tran Van Tan, anggota Majelis Nasional provinsi Tien Giang menekankan: “Saya mengusulkan supaya pada periode sekarang ini, sosialisasi aktivitas verifikasi hukum supaya dilakukan secara terbatas, jangan memperluasnya atas dasar evaluasi praktek, menjamin kelayakan ketika Undang-Undang tersebut diesahkan. Oleh karena itu, saya setuju dengan ketentuan yalah mengadakan verifikasi hukum di luar sektor publik karena petugas verifikasi hukum ditentukan hanya diterapkan dalam bidang-bidang keuangan, perbankan, pembangunan dan lain-lain… Sementara itu pada bidang-bidang yang lain, verifikasi hukum diadakan oleh organisasi perseorangan menurut kasusnya” .

Di samping masalah sosialisasi aktivitas verifikasi hukum, para anggota Majelis Nasional juga membahas perbedaan pendapat yang bersangkutan dengan isi Rancangan Undang-Undang tersebut seperti hak untuk meminta verifikasi hukum dari orang-orang yang berurusan, struktur organisasi dari berbagai organisasi verifikasi hukum publik mengenai kedokteran forensik dan kedokteran forensik penyakit jiwa…

Pada sore harinya  setelah Komite Tetap MN Vietnam mempresentasikan laporan tentang pemaparan, penerimaan dan  penyuntingan  rancangan Undang-Undang tentang Sosialisasi  dan Pendidikan Hukum, para anggota MN  membahas   beberapa  isi  yang masih ada perbedaan pendapat  atas rancangan Undang-Undang ini.  Mereka  juga berpendapat bahwa  rancangan Undang-Undang ini harus dilengkapi dengan   ketentuan mengenai penindakan terhadap perilaku propaganda hukum yang bertentangan dengan semangat Undang-Undang ini. Pham Duc Chau, anggota MN Vietnam provinsi Quang Tri mengatakan: Sosialisasi  dan pendidikan    hukum  terhadap  orang-orang  dalam masyarakat dengan bentuk-bentuk  sosialisasi  yang cocok dan efektif, oleh karena itu perlu mengajukan keumuman hukum di atas dasar semua obyek harus  diterima oleh hukum  secara  sama derajat. Dia juga meminta supaya  dalam rancangan Undang-Undang ini  sebaiknya  menentukan  bahwa badan-badan fungsional  yang berdasarkan pada  daerahnya dan obyeknya  bisa  menyosialisasikan hukum secara sesuai./.