(VOVworld) – Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai penahanan sementara dibahas oleh para anggota Majelis Nasional (MN) Vietnam, pada Senin (9 November), pada Persidangan ke-10, MN angkatan ke-13. Isi yang mendapat banyak perhatian dari para anggota MN ialah perlu ada indepenensi antara badan penahanan sementara dengan badan pidana setingkat dan harus menjamin hak manusia, hak warga-negara dari orang yang ditahan sementara.

Para anggota MN menganggap bahwa RUU pada pokoknya sekarang telah menjamin secara lebih baik hak orang-orang yang ditahan sementara. Para anggota MN sepakat mempertahankan pola pengelolaan tempat penahanan sementara seperti sekarang, tapi juga meminta supaya memperkuat tanggung jawab terhadap badan-badan pengelolaan tempat penahanan sementara untuk menghindari terjadinya keadaan menyalahgunakan kekuasaan dalam tahap investigasi sebelum dipidanakan.

Pada sore harinya, MN berbahas tentang evaluasi penggelaran pelaksanaan percobaan mengenai ketentuan Juru sita dan Rancangan Resolusi mengenai pelaksanaan ketentuan ini. Para anggota MN juga membahas RUU mengenai Lelang Harta Benda.