(VOVworld) – Pada Selasa pagi (11 Agustus), Komite Tetap Majelis Nasional Vietnam meneruskan agenda persidangan ke-40, memberikan pendapat kepada beberapa masalah besar yang masih ada perbedaan pendapat dari Rancangan Undang-Undang tentang Aktivitas Pengawasan dari MN dan Dewan Rakyat. Dua masalah besar yang dibahas secara terfokus oleh para anggota Komite Tetap MN ialah ketentuan tentang aktivitas pengambilan suara kepercayaan, pemberian suara kepercayaan dan ketentuan tentang interpelasi dan jawaban interpelasi.

Mayoritas pendapat sepakat bahwa UU ini sebaiknya hanya mengeluarkan ketentuan umum yang bersifat prinsipil tentang pengambilan suara kepercayaan, pemberian suara kepercayaan terhadap pejabat yang dipilih atau diesahkan MN dan Dewan Rakyat saja; sedangkan proses dan prosedur yang kongkritnya akan dilaksanakan sesuai dengan Resolusi 85 MN. Akan tetapi, Ketua Komite urusan Masalah-masalah sosial MN Vietnam, Truong Thi Mai meminta: “Pemberian suara kepercayaan merupakan satu hak yang diserahkan kepada MN. Ini merupakan ketentuan yang tercatat dalam semua Undang-Undang Dasar sampai ke Undang-Undang Dasar-tahun 2013. Oleh karena itu, saya meminta supaya pemberian suara kepercayaan harus ditentukan secara kongkrit yang hakekatnya ialah pemungutan pemberian suara percaya. Ketentuan ini sama sekali berbeda dengan pengambilan suara kepercayaan karena ia sangat ketat”.