(VOVworld) - Di sela-sela Konferensi ke-49 Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN (AMM-49), di Vientiane, ibukota Laos, Menlu Jepang, Fumio Kishida, pada Senin (25 Juli), mengadakan pembicaraan dengan timpalannya dari Tiongkok, Wang Yi,  diantaranya menyerukan kepada Beijing supaya menerima keputusan Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag (Belanda) tentang gugatan yang dijalankan oleh Filipina terhadap Tiongkok yang bersangkutan dengan sengketa-sengketa di Laut Timur. Menlu Fumio Kishida mendesak Tiongkok supaya menaati keputusan tersebut, diantaranya menolak klaim-klaim Beijing tentang “hak historis” dan “sembilan garis putus-putus” di Laut Timur dan beranggapan bahwa ini merupakan keputusan terakhir dan bersifat mengikat secara hukum.

Menlu Jepang, Fumio Kishida (kiri) dan timpalannya dari Tiongkok, Wang Yi
(Foto: Reuters)

Pada hari yang sama, di sela-selaa AMM-49 dan semua konferensi lain yang bersangkutan, Menlu Jepang, Fumio Kishida, Menlu Amerika Serikat, John Kerry dan Menlu Australia, Julie Bishop mengadakan pertemuan untuk berbahas tentang makna pentingnya usaha memecahkan sengketa-sengketa secara damai dan sesuai dengan hukum internasional.Pertemuan ini berlangsung setelah Tiongkok menolak menaati keputusan tersebut. Segera setelah keputusan Mahkamah Arbitrase diumumkan, tiga negara tersebut telah secara bergilir mengeluarkan pernyataan yang isinya menekankan: Keputusan ini merupakan “ikatan terakhir dan keabsahan” terhadap semua pihak peserta sengketa yaitu Tiongkok dan Filipina. Tiga negara tersebut juga berseru kepada semua pihak yang bersangkutan supaya menaati keputusan tersebut dan memecahkan  sengketa-sengketa secara damai.

Sebelumnya, di Warsawa, ibukota Polandia telah diadakan acara mengumumkan dan memberikan surat Asosiasi Bangsawan Saudara-Saudara Stanislaw kepada Gabungan Asosiasi Persahabatan Vietnam dengan isi mendukung  keputusan Mahkamah Arbitrase di Den Haag (Belanda) tentang gugatan yang dijalankan oleh Filipina terhadap Tiongkok yang bersangkutan dengan sengketa-sengketa di Laut Timur dan mendukung perjuangan menjaga kedaulatan laut dan pulau dari Vietnam.

Dalam komunike-nya kepada Kedutaan Besar Vietnam di Federasi Meksiko, pada Senin (25 Juli), Ketua Institut Persahabatan dan Kerjasama Meksiko-Vietnam (IACMV), Felix Castellanos Hernandez menyatakan dukungan menyeluruh terhadap keputuan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Arbitrase pada 12 Juli ini. Komunike ini menekankan: Keputusan Mahkamah Arbitrase mempunyai makna historis, turut memecahkan sengketa-sengketa di Laut Timur secara damai. IACMV menuntut kepada Pemerintah Tiongkok menghormati keputusan ini, bersamaan itu mengatakan bahwa semua negara yang tidak menaati hukum internasional dan bertindak secara sepihak akan menimbulkan disabilitas dan mengancam perdamaian dan kedaulatan wilayah dari negara-negara di kawasan. IACMV juga menegaskan lagi dukungan kuat terhadap kedaulatah dan keutuhan wilayah Vietnam, khususnya kedaulatan terhadap dua kepulauan Hoang Sa (Paracel) dan Truong Sa (Spratly), bersamaan itu menyambut baik komitmen Vietnam dalam menjamin perdamaian, keamanan, stabilitas, kebebasan maritim dan penerbangan di Laut Timur dan pandangan Mahkamah Arbitrase yang terbentuk menurut Apendiks VII dari UNCLOS-1982.