Panorama pembicaraan tersebut (Foto: VOV)

Pada pembicaraan tersebut, kedua PM menegaskan tekad untuk memperkokoh dan mengembangkan lebih lanjut hubungan tetangga yang baik, persahabatan tradisional, kerja sama komprehensif, berkelanjutan dan jangka panjang antara Vietnam dan Kamboja, membawa hubungan kerja sama menjadi semakin intensif, substantif dan efektif. Kedua pihak sepakat terus memperkuat kerja sama pertahanan dan keamanan. Kedua pihak juga sepakat melanjutkan upaya bersama dalam mencari, mengumpulkan dan memulangkan tulang belulang prajurit sukarelawan dan pakar Vietnam yang gugur di Kamboja dan mendorong pemulangan tulang belulang para prajurit Front Persatuan Bangsa Penyelamatan Tanah Air Kamboja dari Vietnam ke Kamboja.

Tentang kerja sama ekonomi, kedua belah pihak sepakat memperkuat konektivitas dua perekonomian, baik infrastruktur maupun institusi dan kebijakan; memprioritaskan pendorongan kerja sama tentang transformasi digital antarbadan manajemen  serta antarbadan usaha dua negara; saling membantu untuk membangun perekonomian yang independen dan mandiri di masing-masing negara, bersamaan itu menjamin integrasi internasional secara intensif dan ekstensif. 

Tentang pekerjaan garis perbatasan, kedua belah pihak sepakat menghormati dan melaksanakan dengan lengkap semua traktat tentang garis perbatasan yang telah ditandatangani, berupaya mengusahakan solusi rasional terhadap 16 persen garis perbatasan di darat yang belum diselesaikan delimitasi penancapan tonggak perbatasan; bersamaan itu, menangani semua masalah yang muncul dengan semangat persatuan dan persahabatan, turut membangun garis perbatsan Vietnam-Kamboja yang damai, stabil dan bekerja sama. 

Kedua PM menekankan, Vietnam dan Kamboja perlu memperkuat koordinasi dan saling mendukung di forum-forum multilateral, terutama dalam kerangka ASEAN dan mekanisme-mekanisme kerja sama sub-kawasan Mekong; aktif turut memperkokoh solidaritas, persatuan dan mengembangkan sentralitas ASEAN. 

Kedua belah pihak menekankan makna penting penjaminan keamanan, keselamatan, kebebasan maritim dan penerbangan, memperkuat pembinaan kepercayaan, tidak mengancam atau menggunakan kekerasan, menaati hukum internasional, menangani sengketa dengan langkah damai, di atas dasar hukum internasional, di antaranya ada Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, mendukung semua pihak melaksnakan secara serius dan lengkap Dekrarasi Perilaku Para Pihak di Laut Timur (DOC) dan mendorong penyelesaian Kode Perilaku di Laut Timur (COC) secara efektif, substantif dan sesuai dengan hukum internasional. 

Setelah pembicaraan, kedua PM bersama-sama menyaksikan upacara penandatanganan 11 naskah dokumen antara dua negara.