(VOVworld) – Turki akan mengikuti jejak Perancis dalam menghentikan sementara partisipasinya pada Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (HAM) setelah negara ini mengumumkan perintah situasi darurat setelah mengganyang kudeta militer baru-baru ini. Demikian pernyataan Deputi Perdana Menteri (PM) Turki, Numan Kurtulmus, Kamis (21/7) di televisi NTV. Dia juga memberitahukan bahwa perintah situasi darurat tersebut akan berlangsung selama 3 bulan, namun bisa berakhir setelah 45 hari. Sebelumnya, Menteri Hukum Turki, Bekir Bozdag, memberitahukan bahwa situasi darurat yang diumumkan oleh kalangan otoritas negara ini bertujuan menghindari bahaya terjadinya kudeta militer yang kedua.

Juga pada hari yang sama, Pengadilan kota Alexandroupolis, Yunani Utara, telah menjatuhkan hukuman percobaan dua bulan penjara terhadap 8 serdadu Turki yang menerobos perbatasan dan meminta status suaka politik di negara ini setelah kudeta yang gagal di Turki pada pekan lalu. Menurut kantor berita “AFP”, para serdadu ini untuk sementara tetap ditahan oleh polisi Yunani sampai saat surat permintaan status suaka politik mereka mendapat keputusan dari pengadilan. Sebelumnya, Turki, Selasa (19/7), telah mendesak Yunani supaya segera mengekstradiksikan 8 serdadu tersebut ke negara ini untuk di bawa ke depan pengadilan militer, bersamaan itu memperingatkan bahwa kasus ini bisa menimbulkan pengaruh negatif terhadap hubungan bilateral antara dua negara.