(VOVworld) – Di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi ke-27 ASEAN (ASEAN-27) dan beberapa KTT yang bersangkutan, hari Minggu pagi (22/11), ketika melakukan pertemuan dengan Presiden Indonesia, Joko Widodo, Perdana Menteri (PM) Vietnam, Nguyen Tan Dung menekankan arti dan hasil kerjasama yang baik antara dua negara selama 60 tahun ini sejak dua negara menggalang hubungan diplomatik pada tahun 1955. Presiden Joko Widodo menegaskan politik konsekuen Indonesia ialah mendorong hubungan kerjasama dan persahabatan dengan Vietnam. Untuk membawa hubungan kemitraan strategis Vietnam-Indonesia berkembang secara intensif, ekstensif, praksis dan efektif, PM Nguyen Tan Dung dan Presiden Joko Widodo bersama-sama membahas langkah-langkah untuk memperkuat kerjasama dan dialog antara dua negara di bidang-bidang politik, diplomatik, perdagangan, investasi, pertahanan, keamanan dan kerjasama maritim. PM Nguyen Tan Dung meminta kepada Pemerintah Indonesia supaya menangani kasus-kasus yang bersangkutan dengan kapal dan nelayan Vietnam di atas dasar kemanusiaan. Dua pemimpin menekankan peranan penting dari usaha mempertahankan perdamaian dan kestabilan di Laut Timur, menghormati semua prinsip dari hukum internasional, melaksanakan secara lengkap dan efektif DOC, secepatnya mencapai COC. PM Nguyen Tan Dung telah menyampaikan undangan para pemimpin Vietnam kepada Presiden Joko Widodo untuk melakukan kunjungan di Vietnam.


Sebelumnya, hari Sabtu malam (21/11), di depan pertemuan bilateral dengan PM Australia, Malcom Turnbull, PM Nguyen Tan Dung menilai bahwa Australia merupakan salah satu mitra dagang dan investasi papan atas bagi Vietnam, meminta kepada Australia supaya menciptakan syarat yang kondusif bagi bermacam-macam jenis barang pertanian, perikanan Vietnam untuk mendekati pasar Australia. Dua fihak berbagi kecemasan tentang situasi Laut Timur yang selama ini mengalami perkembangan yang rumit, menekankan peranan penting dari penaatan hukum internasional, tidak menggunakan atau mengancam menggunakan kekerasan, tidak melakukan militerisasi di Laut Timur.

Pada hari yang sama, di depan pertemuan bilateral dengan PM Rusia, Dmitry Medvedev, PM Nguyen Tan Dung meminta kepada Rusia sebagai negara pelopor dalam Persekutuan ekonomi Asia-Eropa supaya cepat mengesahkan dan mendorong negara-negara anggotanya agar Perjanjian Perdagangan Bebas menjadi efektif. Yang bersangkutan dengan masalah Laut Timur, PM Dmitry Medvedev menekanan bahwa untuk menangani secara damai semua sengketa, para fihak yang bersangkutan perlu menaati secara serius hukum internasional, diantaranya ada UNCLOS - 1982 (Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982).

Di depan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama, PM Nguyen Tan Dung menegaskan bahwa Vietnam ingin memperkuat hubungan kemitraan komprehensif dan efektif dengan AS. Beliau meminta kepada AS supaya memainkan peranan yang lebih aktif dalam menjamin perdamaian, kestabilan dan kesejahteraan di kawasan, termasuk di Laut Timur. Pada fihaknya, Presiden Barack Obama menganggap bahwa AS dan Vietnam perlu terus bekerjasama erat untuk mengesahkan dan menggelarkan pelaksanaan secara berhasil-guna TPP. Tentang masalah Laut Timur, AS mendukung pendirian Vietnam dan menganggap bahwa Vietnam dan negara-negara ASEAN perlu mencapai suara bersama dan memperkuat koordinasi untuk menangani sengketa dengan langkah-langkah damai, di atas dasar hukum internasional dan semua permufakatan regional. Sehubungan dengan ini, PM Nguyen Tan Dung telah mengundang Presiden Barack Obama untuk cepat melakukan kunjungan ke Vietnam.

Pada hari yang sama, PM Nguyen Tan Dung melakukan perbahasan dengan PM Thailand, Prayuth Chan-ocha tentang beberapa masalah dalam hubungan bilateral, terutama kerjasama tentang tenaga kerja dan kejuruan perikanan. PM Nguyen Tan Dung meminta kepada kedua fihak supaya melaksanakan secara baik naskah MoU tentang kerjasama tenaga kerja; meminta kepada Thailand supaya menciptakan syarat yang kondusif bagi para pekerja Vietnam di Thailand dan membolehkan semua pekerja bebas Vietnam di Thailand bisa mendaftarkan dan meneruskan pekerjaan sekarang. Beliau juga meminta kepada Kementerian Luar Negeri dua negara supaya membentuk mekanisme perbahasan tentang kerjasama kejuruan perikanan.