(VOVworld) – Pesan yang dibacakan Presiden Rusia, Vladimir Putin di Istana Kremlin, pada Selasa (18 Maret) menegaskan bahwa referendum tentang keputusan bergabungnya semenanjung Krimea ke dalam Rusia adalah sama sekali sesuai dengan semua prinsip demokrasi. Sejak sekarang, semenanjung ini akan digunakan 3 bahasa yang hidup berdampingan yaitu: bahasa Rusia, bahasa Ukraina dan bahasa Tatar.

Presiden Vladimir Putin menunjukkan bahwa dalam sejarah, Krimea sudah menjadi wilayah historis Rusia, selalu punya posisi dekat dalam hati semua rakyat Rusia. Penggabungan Krimea ke dalam Ukraina diakibatkan oleh satu keputusan pribadi yang salah. Semua kudeta di Ukraina selama ini serta keputusan-keputusan legislatif yang melanggar kepentingan rakyat dan diskriminatif telah melanggar secara kasar kepentingan para warga yang berbahasa Rusia dan langsung berpengaruhi terhadap Krimea-tempat dimana ada banyak orang yang berbahasa Rusia.

Untuk menegaskan legitimasi Deklarasi Kemerdekaan Krimea, Presiden Rusia mengutip isi hukum-hukum internasional yang diantaranya tidak ada ketentuan yang melarang hak menyatakan deklarasi kemerdekaan. 


Dalam perkembangan yang bersangkutan, pada Selasa (18 Maret), setelah pimpinan Kelompok negara-negara industri maju papan atas di dunia (G-8) menyatakan menghentikan  keanggotaan Rusia, Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris, William Hague memberitahukan bahwa negara ini telah menghentikan segala kerjasama militer dengan Rusia. Bersamaan itu, dia memberitahukan bahwa permufakatan kerjasama teknik dan semua latihan perang Angkatan Laut bersama dengan Rusia, Perancis, Inggris dan Amerika Serikat (AS) juga dihentikan.

Pada hari yang sama, Presiden AS, Barack Obama mengimbau kepada G-7 supaya mengadakan konferensi tingkat tinggi pada pekan depan guna berbahas tentang sanksi-sanksi terhadap Rusia. Kanselir Jerman, Angela Merkel menegaskan bahwa penggabungan Krimea ke dalam wilayah Rusia setelah referendum dan deklarasi kemerdekaan Krimea merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Sementara itu, Perdana Menteri Perancis, Francois Hollande mengimbau kepada Uni Eropa supaya memberikan reaksi “yang keras dan melakukan koordinasi” terhadap penggabungan Krimea ke dalam Rusia, bersamaan itu menegaskan bahwa Paris tidak mengakui langkah ini.

Ketika membalas semua celaan di atas, Presiden Rusia, Vladimir Putin menyatakan intrik-intrik negara Barat yang mengancam melakukan sanksi terhadap Rusia akan dianggap sebagai tindakan provokatif dan Istana Kremlin akan memberikan balasan. Presiden Putin menegaskan bahwa Rusia tidak pernah mau melakukan konfrontasi dengan negara-negara Barat, tapi akan membela kepentingannya dan negara-negara Barat telah “melampaui batas”./.