(VOVworld) - Komite Tetap Front Tanah Air Vietnam propinsi Phu Yen (Vietnam Tengah), pada Senin (25 Februari) mengadakan konferensi untuk mengambil pendapat terhadap Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar - 1992.
Ilustrasi.
(Foto: www.hagiang.gov.vn )
Konferensi itu berfokus memberikan pendapat di sekitar isi-isi, misalnya sistem politik hak asasi manusia (HAM), hak dan kewajiban fundamental warga negara, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, sains, teknologi dan lingkungan hidup, pembelaan Tanah Air, dan arapat negara. Yang bersangkutan dengan bidang pertanahan, Nguyen Huong Que, Ketua Persatuan Wartawan propinsi Phu Yen beranggapan bahwa Negara memberikan ganti rugi untuk penyiataan tanah menurut harga pasar seperti yang sudah ditetapkan dalam Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar asalah sesuai dengan tekat dan aspirasi rakyat.
Pada hari yang sama, di propinsi Tra Vinh (Vietnam Tengah), Federasi Wanita Vietnam propinsi ini telah mengadakan acara mengambil pendapat para anggota wanita yang adalah pegawai negara, beragama, pejabat anggota rakyat Khmer terhadap Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar-1992. Semua peserta memberikan apresiasi terhadap isi Rancangan Amandemen Undang- Undang Dasar yang telah bisa mewarisi naskah-naskah Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar sebelumnya dan mengandung kecenderungan perkembangan baru dari Tanah Air. Akan tetapi, Rancangan itu harus ditambahkan dan diperjelas. Para peserta berfokus berbahas secara mendalam tentang agama, pernikahan, keluarga dan kesetaraan gender./.