(VOVWORLD) - Selama beberapa hari belakangan ini, pengarahan kapal “Hai Yang 8” yang dilakukan Tiongkok ke wilayah Laut Timur, melanggar zona ekonomi ekslusif Vietnam telah menyerap perhatian dari para sarjana di kawasan dan di dunia, di antaranya ada para pakar dan sarjana Indonesia.
 Pakar hubungan internasional dari CSIS, Gilang Hambara (Foto: Huong Tra/VOV) |
Ketika menjawab interviu wartawan Radio Suara Vietnam, Gilang Hambara, pakar hubungan internasional dari Institut Penelitian dan Strategi Internasional Indonesia menilai: “Sebagai negara berkedaulatan, Vietnam punya segala hak untuk mengutuk adanya pelanggaraan kelaudatan dari Tiongkok. Tiongkok telah melanggar zona ekonomi ekslusif Vietnam. Ini merupakan tindakan yang salah.”
Menurut dia, tindakan-tindakan sepihak dari Tiongkok selama ini seperti menenggelamkan kapal penangkap ikan Filipina atau mengerahkan kapal survei ke zona ekonomi eksklusif Vietnam menunjukan bahwa Tiongkok telah tidak menggubris hukum internasional, menimbulkan pengaruh terhadap kestabilan di Laut Timur.
Dia juga menyatakan bahwa cepat mencapai COC adalah sangat perlu. Karena Laut Timur merupakan tempat di mana secara permanen berlangsung kegiatan-kegiatan dagang. Komunitas internasional dan semua negara ASEAN, di antaranya ada Indonesia yang perlu bertanggung jawab dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran di Laut Timur