(VOVworld) - Pada Selasa pagi (30 Juli), di kota Hanoi, Kementerian Hukum Vietnam  mengadakan simposium untuk mengambil pendapat  dari semua Kementerian dan instansi yang bersangkutan  tentang rancangan rekomendasi Pemerintah tentang program dengan: “Pemerintahan daerah”  dalam Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar –tahun 1992 (UUD-1992).

Pada simposium ini, para utusan  beranggapan bahwa  opsi menyelenggarakan Dewan Rakyat dan Komite Rakyat  menurut UUD-1992  dan UU tentang penyelenggaraan Dewan Rakyat dan Komite Rakyat  timbul banyak hal yang tidak sesuai  dalam kenyataan.  Struktur dan personalia  dari badan-badan  spesialis  di daerah-daerah hampir-hampir seragam  sementara itu tuntutan manajemen negara  berbeda-beda.

Melaksanakan Resolusi Majelis Nasional, Pemerintah telah menggelarkan pelaksanaan uji coba  melaksanakan opsi ini.  Melalui penyimpulan, pada umumnya  aktivitas  mesin  pmerintahan daerah  stabil, hasil-daya dan hasil guna manajemen  bisa dipertahankan, hak perwakilan  rakyat terjamin.          

Banyak utusan  menekankan:  Undang-Undang Dasar harus menciptakan fundasi hukum  tentang posisi, fungsi  dan tugas  dari pemerintahan daerah dalam sistim  administrasi nasional yang tunggal./.