(VOVWORLD) - Dalam konferensi pers yang diadakan secara virtual pada Kamis sore (04 Februari), Juru Bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Vietnam,  Le Thi Thu Hang sekali lagi menegaskan kedaulatan, hak berdaulat dan hak yurisdiksi dari Vietnam terhadap dua kepulauan Hoang Sa (Paracel) dan Truong Sa (Spratly) – wilayah Vietnam, mengimbau semua pihak supaya menaati hukum internasional terhadap masalah-masalah di laut.

“Vietnam menyambut pendirian semua negara tentang masalah Laut Timur sesuai dengan hukum internasional, dan UNCLOS 1982 serta berbagi pandangan yang telah tercantum dalam Pernyataan di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-36 ASEAN dan AMM 53 bahwa UNCLOS 1982 merupakan kerangka hukum yang menyesuaikan semua kegiatan di laut. Dengan semangat itu, seiring dengan negara-negara ASEAN, Vietnam menginginkan agar semua negara, di antaranya negara-negara mitra ASEAN akan berupaya menyumbangkan penjagaan perdamaian dan stabilitas di Laut Timur serta menangani semua sengketa melalui dialog demi kepentingan komunitas internasional. Sekali lagi ditegaskan Vietnam selalu bertanggung jawab menyumbangkan proses ini”.

Menghadapi Tiongkok memberlakukan Undang-Undang tentang Polisi Laut dan berlaku mulai 1/2/2021, Jubir Kemenlu Vietnam menekankan:

“Pemberlakuan dan pelaksankan dokumen nasional terkait dengan laut, negara-negara harus menaati klausul hukum internasional dimana sendiri adalah anggota, khususnya UNCLOS. Vietnam memiliki cukup bukti sejarah dan dasar hukum untuk menegaskan kedaulatannya terhadap Hoang Sa dan Truong Sa yang sesuai dengan hukum internasional, kedaulatan, hak berdaulat, dan hak yurisdiksi  terhadap hukum internasional, dan UNCLOS 1982. Vietnam akan dengan tekun dan gigih melaksanakan langkah-langkah yang sesuai untuk melindungi hak yang sah itu. ”

Ketika menjawab pertanyaan wartawan terkait reaksi Jepang dan Inggris baru-baru ini yang menyatakan kekhawatiran yang mendalam terhadap situasi Laut Timur serta akan mengirimkan kapal perusak ke kawasan laut ini, jubir Le Thi Thu Hang menunjukkan: Vietnam mendukung penjagaan perdamaian dan stabilitas di kawasan, keselamatan, keamanan, dan kebebasan maritim, penerbangan di Laut Timur, menghormati supremasi hukum di kawasan-kawasan laut dan samudera sesuai dengan ketentuan hukum internasional, UNCLOS 1982. Kegiatan semua pihak perlu memberikan sumbangsih pada target bersama ini.