(VOVworld) - Dalam jumpa pers periodik yang berlangsung  di Hanoi, Kamis (14/7), isi yang banyak diperhatikan oleh para wartawan yalah reaksi Vietnam terhadap keputusan Mahkamah Arbitrase Permanen (PCA) mengenai gugatan Filipina. Tentang masalah ini, Le Hai Binh, Jurubicara Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan: “Vietnam mendukung penataan dan pelaksanaan penuh semua ketentuan dan prosedur Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Hukum Laut  tahun 1982 (UNCLOS), termasuk penanganan semua sengketa yang bersangkutan dengan penjelasan atau penerapan Konvensi tersebut dengan cara damai. Vietnam membela semua hak dan kepentingan hukum dari Vietnam di  Laut Timur, diantaranya ada kedaulatan terhadap dua kerpulauan Hoang Sa (Paracel) dan Truong Sa (Spratly) dan semua hak, kepentingan di wilayah laut yang ditetapkan menurut Konvensi tersebut. Vietnam berharap supaya PCA menjelaskan dan menerapkan semua ketentuan yang bersangkutan dari Konvensi dalam kasus perkara ini untuk mengajukan keputusan adil dan obyektif.Vietnam meminta kepada PCA supaya menaruh perhatian khusus  pada semua hak dan kepentingan hukum Vietnam di Laut Timur dan Vietnam akan mempelajari langkah-langkah selanjutnya untuk membela  semua hak dan kepentingan nasional”.

Le Hai Binh, Jurubicara Kementerian Luar Negeri Vietnam 
(Foto: vov.vn)

Ketika menjawab pertanyaan tentang reaksi Vietnam terhadap perihal Tiongkok menurunkan pesawat terbang sipil dan melakukan aktivitas di beberapa mercusuar di struktur-struktur di kepulauan Truong Sa wilayah Vietnam,  juru bicara Le Hai Binh menekankan: “Vietnam sekali lagi menegaskan  ada cukup  dasar hukum dan  bukti sejarah untuk menegaskan kedaulatannya terhadap dua kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa. Tanpa memperdulikan protes Vietnam dan kekhawatiran komunitas internasional, aktivitas-aktivitas Tiongkok tersebut telah melanggar secara serius  kedaulatan Vietnam, merupakan aktivitas ilegal, tidak bisa mengubah kenyataan tentang kedaulatan Vietnam terhadap dua kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa. Vietnam menuntut kepada Tiongkok supaya segera menghentikan aktivitas pelanggaran terhadap kedaulatan Vietnam, dengan serius menaati hukuminter nasional, khususnya UNCLOS-1982 dan DOC, tidak merumitkan lagi  situasi di Laut Timur”.

Ketika menjawab pertanyaan yang bersangkutan dengan Laporan Organsiasi Amnesti Internasional mengenai situasi di rumah penjara Vietnam, juru bicara Le Hai Binh memberitahukan: “Kebijakan konsekuen Vietnam yalah menjamin dan mendorong semua hak manusia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Vietnam dan patokan-patokan internasional. Semua  upaya dan prestsi yang telah dicapai Vietnam dalam menjamin dan mendorong hak manusia yang telah diakui secara luas oleh komunitas intrenasional”.

Juga pada jumpa pers ini, juru bicara Le Hai Binh memberitahukan:  Kedutaan Besar Vietnam di Thailand telah mengumumkan kepada badan-badan fungsional Thailand supaya menghentikan aktivitas-aktivitas pencarian paranelayan Vietnam yang dianggap telah hilang dalam penembakan yang dilakukan kapal angkatan laut Thailand kepada  kapal penangkapan ikan privinsi Ben Tre  pada tanggal 8 Juli  karena  nelayan ini telah tiba di Vietnam secara aman. Kedutaan Besar Vietnam di Thailand tetap terus mengadakan temu kerja dengan pihak Thailand untuk memperjelas kasus dan memberikan  bantuan dan  perlindungan terhadap  warga Vietnam.