Vietnam mempunyai cukup bukti sejarah dan dasar hukum untuk menegaskan kedaulatan terhadap dua Kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa, sesuai dengan ketentuan hukum internasional
(VOVWORLD) - Dalam jumpa pers periodik Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Vietnam pada Kamis (23 April), ketika menjawab pertanyaan kalangan wartawan tentang reaksi Vietnam atas Nota Tiongkok kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 17/04 untuk mengajukan tentutan-tuntutan kedaulatan di Laut Timur, Wakil juru bicara (Jubir) Kemlu Vietnam, Ngo Toan Thang mengesakan:
Wakil Jubir Kemlu Vietnam, Ngo Toan Thang (Foto: VNA) |
Seperti yang telah disebut dalam jumpa pers pada tanggal 9/4/2020 lalu, Nota yang sisampaikan Vietnam kepada PBB merupakan tindakan biasa untuk memanifestasikan pendirian dan melindungi hak dan kepentingan yang sah dan adil dari Vietnam. Dalam menghadapi soal Tiongkok mengedarkan beberapa Nota untuk mengeluarkan tuntutan-tuntutan tentang kedaulatan yang tidak masuk akal terhadap dua Kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa yang tidak sesuai dengan hukum internasional seiring dengan tuntutan-tuntutan tentang perairan di Laut Timur yang bertentangan dengan UNCLOS 1982, Vietnam, pada tanggal 30/3/2020 telah mengedarkan Nota di PBB untuk menolak semua tuntutan ini seperti yang telah disebut di naskah-naskah kepada PBB dan badan-badan internasional yang bersangkutan. Vietnam telah mengadakan kontak dengan Tiongkok untuk menegaskan secara keras pendirian konsekuen-nya, menolak semua pandangan salah dari Tiongkok.
Vietnam pada tanggal 10 April 2020 mengedarkan Nota untuk menegaskan posisinya dalam masalah Laut Timur dengan negara-negara yang bersangkutan lain.
Vietnam telah berulang kali menegaskan ada cukup bukti sejarah dan dasar hukum untuk menegaskan kedaulatan terhadap dua kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Sebagai negara pantai, Vietnam mendapat kepemilikan lengkap perairan-perairan di Laut Timur yang dikonfirmasikan berdasarkan pada UNCLOS; semua tuntutan tentang laut yang bertentangan dengan UNCLOS, melanggar kedaulatan, hak berdalat, dan hak yurisdiksi terhadap perairan-perairan Vietnam tidak berharga.
Vietnam mengatakan bahwa semua negara memiliki kewajiban dan kepentingan bersama dalam menghormati prinsip-prinsip dasar dari hukum internasional yang meliputi prinsip keadilan tentang kedaulatan nasional, tidak menggunakan atau mengancam untuk menggunakan kekerasan dalam hubungan internasional untuk menentang keutuhan wilayah negara lain, mendorong hubungan persahabatan, memecahkan sengketa internasional dengan langkah-langkah perdamaian. Dengan semangat itu, Vietnam siap untuk memecahkan sengketa dengan negara-negara yang bersangkutan melalui perundingan serta langkah-langkah damai lain, termasuk langkah-langkah yang tercantum dalam UNCLOS.