(VOVworld) – Pada Selasa (12 Agustus), di kota Hanoi, Deputi Perdana Menteri (PM) Vietnam, merangkap Menteri Luar Negeri (Menlu) Vietnam, Pham Binh Minh melakukan pembicaraan dengan Ibu Catherine Ashton, Wakil Ketua Komisi Eropa (EC), wakil senior Uni Eropa urusan kebijakan hubungan luar negeri dan keamanan.

Pada pembicaraan ini, Deputi PM, Menlu Pham Binh Minh mengucapkan terima kasih kepada Komisi Eropa yang telah berkomitmen akan memberikan bantuan hibah sebanyak 400 juta Euro untuk Vietnam tahapan 2014-2020. Kedua fihak sepakat memperkuat kontak dan pertukaran delegasi; memperkuat konsultasi dan koordinasi di semua forum regional dan internasional; menciptakan syarat yang kondusif bagi badan-badan usaha Vietnam dan Uni Eropa untuk melakukan investasi dan bisnis secara berjangka panjang di pasar satu sama lain. Selain itu, Vietnam dan Uni Eropa sepakat memperkuat kerjasama pendidikan, teknologi, lingkungan hidup, usaha menghadapi perubahan iklim, keamanan dan pertahanan. Sehubungan dengan ini, Deputi PM, Menlu Pham Binh Minh meminta kepada Uni Eropa supaya cepat mengesahkan Perjanjian kerangka Kemitraan dan Kerjasama komprehensif dan aktif mendorong agar cepat mengakhiri perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) Vietnam-Uni Eropa sesuai dengan peta jalan.


Menurut Ibu Catherine Ashton, selama ini hubungan Vietnam –Uni Eropa diperkuat terus menerus di banyak bidang. Sekarang Uni Eropa sedang menjadi pasar ekspor utama bagi Vietnam.

Ibu Catherine Ashton menegaskan bahwa Uni Eropa berkomitmen akan terus membantu Vietnam berkembang. Dia mengatakan: “Perjanjian perdagangan bebas antara Vietnam dan Uni Eropa akan menjadi kesempatan bagi badan-badan usaha Vietnam, menciptakan syarat-syarat pasar yang lancar agar berbagai jenis barang ekspor Vietnam mudah mendekati Uni Eropa. Semua perundingan sedang berkembang baik dan saya percaya bahwa semua perundingan ini akan mendatangkan hasil baik, memenuhi rencana menyelesaikan perjanjian ini sesuai dengan proses pada akhir tahun ini”.

Dua fihak juga berbahas tentang masalah-masalah kerjasama multilateral, diantaranya ada masalah keamanan dan keselamatan di Laut Timur. Uni Eropa menginginkan agar semua fihak yang bersangkutan supaya mengusahakan solusi damai melalui dialog dan kerjasama, menaati hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. Wakil Ketua Komisi Eropa juga menilai tinggi peranan Vietnam di ASEAN, menginginkan agar Vietnam aktif menghadiri semua aktivitas internasional, khususnya menghadiri pasukan penjaga perdamaian PBB.